Wamentan Sebut Bulog Akan Fokus ke Pelayanan Publik, Bisa Jadi Tidak Untung

26 November 2024 18:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wamentan Sudaryono menjawab pertanyaan awak media saat tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Wamentan Sudaryono menjawab pertanyaan awak media saat tiba di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan
ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, mengungkapkan rencana Perum Bulog sebagai badan otonom yang berada langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
Langkah ini bertujuan memastikan peran Bulog lebih efektif dalam menjaga cadangan pangan nasional tanpa terbebani oleh orientasi keuntungan.
“Selama ini Bulog berada di bawah Kementerian BUMN yang memiliki fungsi korporasi, seperti mengejar keuntungan. Namun, ke depan, KPI (Key Performance Indicator)-nya tidak lagi fokus pada laba, melainkan pada pelayanan publik. Mungkin di sini bisa jadi, dia tidak untung gitu,” ujar Sudaryono saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/11).
Ia mencontohkan model serupa dengan PLN atau Pertamina yang mengemban Public Service Obligation (PSO) untuk melayani masyarakat.
Sudaryono menekankan, Bulog harus lebih simpel dalam operasionalnya, termasuk tidak dibebani bunga perusahaan. Hal ini penting untuk memastikan kebutuhan dasar seperti pupuk, benih, dan air untuk petani tersedia tepat waktu.
ADVERTISEMENT
Selain itu, peran Bulog dalam menyerap hasil panen petani akan diperkuat untuk menjaga harga tetap stabil.
“Kalau produksi besar dan harga jatuh, petani yang rugi. Kita ingin Bulog memastikan hal itu tidak terjadi. Hasil panen yang melimpah harus terserap sebagai cadangan pangan nasional dan dirilis saat diperlukan oleh masyarakat,” jelasnya.
Bulog yang berada di bawah presiden juga diharapkan dapat lebih fleksibel dalam menjalankan tugasnya. Sudaryono menilai, fokus bernegara bukan soal untung dan rugi, tetapi memastikan rakyat mendapatkan keuntungan nyata dari kebijakan pangan.
Langkah ini diharapkan memperkuat tata kelola ketahanan pangan nasional, dengan fokus utama pada kepastian distribusi dan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis perubahan ini akan mempercepat realisasi program pangan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
ADVERTISEMENT