Zulhas Pimpin Rakortas Pangan, Bakal Tambah Cadangan Beras dan Jagung

Konferensi Pers Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) soal Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/12/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Cadangan beras di Perum Bulog akan bertambah menjadi 2,5 juta ton. Rencana tersebut diambil setelah Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menggelar Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/12).

Dalam rapat kali ini, hadir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur ID Food Sis Apik Wijayanto.

Zulhas menjelaskan salah satu pembahasan dalam Rakortas ini, adalah rencana menaikkan stok beras yang dikantongi Bulog dari 2 juta ton pada akhir tahun ini menjadi 2,5 juta ton. Sebanyak 500 ribu tambahan beras tersebut didapat pemerintah dari produksi dalam negeri.

Menurutnya, Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ini masuk jadi bagian dari cara pemerintah mengejar cita-cita swasembada pangan.

“Pertama kita tadi membahas mengenai Cadangan Pangan Pemerintah. Sudah kami putuskan tadi, beras kalau sekarang stok kita 2 juta (ton), kita rencanakan nanti akan kami bawa ke Ratas (Rapat Terbatas) dengan Bapak Presiden sekurang-kurangnya 2,5 juta cadangan beras kita,” kata Zulhas usai Rakortas di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Senin (23/12).

Dia mengatakan dengan tambahan 500 ribu ton untuk CPP ini, maka ada tambahan kuota beras petani yang terserap. Selain itu, dengan stok CPP 2,5 juta ton pemerintah juga bisa lebih leluasa dan tenang.

Anggota kelompok tani Tegal Rejo memetik jagung saat memanen jagung bersama di kawasan Mugirejo, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (18/12/2024). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Selain beras, dia juga akan menaikkan cadangan jagung. “Perlu ada cadangan pemerintah stok Bulog yang kita naikkan beras dari 2 juta, 2,5 juta atau 3 juta, jagung kira-kira antara 1 juta dan 3 juta dengan yang lain-lain,” terang Zulhas.

Zulhas menilai tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung. Sebab komoditas pangan ini bisa tumbuh di mana saja. Namun dengan catatan pemerintah harus membeli jagung produksi petani dengan harga yang baik.

“Kira-kira Rp 5.000 sampai Rp 5.500 per kg. Nah oleh karena itu tadi kami memutuskan kalau selama ini stok bulog itu cuma 100.000, 100.000 tidak perlu banyak. Kita akan usulkan, kita putuskan tadi, nanti akan sampaikan dalam Ratas dengan Bapak Presiden, kira-kira antara 1 juta sampai 2 juta,” ujar Zulhas.

Dengan demikian, nantinya hal ini akan harga jagung di pasaran waktu panen tidak merosot. “Nah nanti Bulog bisa menjual itu tentu dengan harga di bawah. Misalnya kalau belinya Rp 5.500, lelangnya bisa Rp 4.500, artinya memberikan subsidi Rp 1.000 terhadap pabrik pakan. Kalau 2 juta, Rp 2 triliun, kalau 1 juta Rp 1 triliun,” tutur Zulhas.

Zulhas mengatakan langkah pemerintah ini bisa membantu peternak, sekaligus membantu konsumen atau masyarakat agar mendapatkan harga jagung yang baik.

Dalam rapat ini juga dibahas mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai tahun depan. Dia menegaskan hanya barang premium yang dikenai PPN 12 persen.

Beras premium, lanjutnya, tidak termasuk dalam barang mewah yang dimaksud. “Jadi beras premium, medium tidak kena. Nah yang kena itu yang suka makan Jepang, (beras) Shirataki. Pendek kata pangan yang dalam negeri itu tidak ada yang kena,” tegas Zulhas.

Selain itu, dia juga kembali menegaskan tahun depan tidak akan ada kuota untuk impor beras, garam dan gula konsumsi.

“(Lalu) soal-soal pupuk, sudah tahu pupuk sudah selesai kita, Inpres (Instruksi Presiden) soal pupuk, jadi tidak mengular lagi, sudah dipangkas sekarang, pupuk dari Kementerian Pertanian langsung ke perusahaan pupuk, sudah selesai. Langsung petani, sudah selesai. Ketiga, penyuluh, (juga) sudah selesai,” tutur Zulhas.