Mungkinkah KLB PSSI Digelar Setelah Pilpres?

Persiapan Kongres PSSI 2019. (Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana/foc.)

Edy Rahmayadi tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (Ketum PSSI). Pada Minggu (20/1/2019) di Sofitel, Nusa Dua, Bali, Edy mengundurkan diri melalui pidato pembuka sesaat federasi sepak bola nasional akan menggelar Kongres Tahunan.

Sejatinya, merujuk Statuta PSSI, mundurnya Edy otomatis akan digantikan oleh Wakil Ketua Umum. Akan tetapi, sebelum serah terima jabatan, sosok lain sempat menjadi calon yang terlontar dari ucapan Edy.

''Mungkin lebih pantas Umuh di sini memimpin. Silahkan. Jangan hanya teriak di luar,'' ujar Edy.

Nama Umuh tak lain merujuk kepada manajer Persib Bandung, Umuh Muchtar. Bila dirunut beberapa waktu belakangan, Umuh memang merupakan salah satu voters PSSI yang vokal menyuarakan agar Edy mundur dari PSSI selepas Purnawirawan TNI AD itu terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara.

Kritik Umuh semakin deras setelah Persib diganjar hukuman berat oleh Komisi Disiplin PSSI pada paruh kedua Liga 1 2018. Persib dilarang mentas di Tanah Pasundan dalam kurun panjang akibat kematian suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla dan menerima skors banyak pemain kuncinya.

Umuh memang mengelak untuk mengemban tugas sebagai pemimpin PSSI. Menurut pria 71 tahun tersebut, ia akan berada di belakang layar membantu sepak bola Indonesia lebih baik.

Joko Driyono dan sederet kontroversinya. (Foto: Putri Sarah Arifira/kumparan)

Di pengujung pidato pengunduran diri, Edy mengestafetkan jabatan kepada Joko Driyono. Setelahnya, hampir seluruh voters menyetujui untuk tak ada Kongres Luar Biasa (KLB) guna menunjuk pemimpin baru. Artinya, Joko akan menuntaskan periode kepengurusan PSSI hingga 2020 mendatang.

Anggota PSSI atau yang disebut voters sejatinya bisa saja memilih Ketum PSSI secara permanen lewat KLB. Kendati demikian, pelaksanaan KLB memiliki aturan yang harus dipatuhi. Regulasi tersebut tercantum dalam pasal 30 Statuta PSSI. Di sana tertulis, KLB hanya bisa digelar jika 50 persen atau 2/3 delegasi membuat permohonan tertulis untuk itu.

KLB akan diadakan oleh Komite Eksekutif (Exco) PSSI tiga bulan setelah permintaan resmi itu diterima. Seandainya tidak juga digelar, anggota dapat melangsungkan kongres sendiri atau bisa pula meminta bantuan FIFA. Adapun, KLB berhak mengganti kepengurusan PSSI termasuk Ketua Umum. Namun demikian, mengutip pernyataan Joko Driyono, agenda KLB tak dibahas dalam Kongres Tahunan PSSI pada 2019 ini.

Usut punya usut, nyatanya gerakan KLB bisa saja digelar dalam waktu dekat. Pernyataan ini terlontar dari Umuh Muchtar ketika ditemui oleh awak media setelah sesi Kongres Tahunan rampung.

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar. (Foto: Alan Kusuma/kumparan)

''Ya, karena kita akan menghadapi Pilpres (pemilihan presiden), biar lancar dulu semua, biar tertib, sementara ini tidak ada KLB dulu dan kalau dipaksakan sekarang, ya, tidak paslah. Tetapi, tidak menutup kemungkinan setelah pilpres nanti, mungkin ada perubahan semua, dan tidak menutup kemungkinanlah,'' kata Umuh.

''Memang Pak Edy sudah berhenti dan sudah mengundurkan diri dengan baik. Sementara, ya, sudah selesai itu dulu dan dalam artian bukan berarti setelah Pak Edy mundur terus masalah sepak bola kita selesai, belum selesai reformasi ini,'' lanjutnya.

Rujukan pernyataan Umuh boleh saja mengacu pada kondisi sepak bola Tanah Air belakangan ini. Pelbagai catatan minor seperti kasus kematian supoter, pemukulan wasit dan pengaturan pertandingan jadi catatan yang masih sering terjadi.

Teraktual, para petinggi federasi jadi kriminal lantaran pengaturan skor. Salah satu anggota Exco yakni Johar Ling Eng jadi tersangka mengatur pertandingan. Anggota Komisi Disiplin, Dwi Irinto alias Mbah Putih, juga terseret kasus yang sama.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi (kiri) menyerahkan bendera organisasi sepak bola Indonesia kepada Wakil Ketua Umum PSSI Djoko Driyono seusai menyatakan pengunduran diri dalam pembukaan Kongres PSSI 2019 di Nusa Dua, Bali, Minggu (20/1/2019). (Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Budhiana)

Segudang masalah di atas akan menjadi pekerjaan Joko beserta para stafnya untuk segera dituntaskan. Bila tak kunjung ada hasil, kata Umuh, bukan tak mungkin para voter akan kembali buka suara.

''Lihat saja nanti. Kalau tidak puas, teriak lagi saja, saya yang pertama, pasti teriak lah. Jangan menunggu tahun depan ada pergantian pengurus. Lebih cepat, lebih baik. Kalau ada keganjilan langsung suarakan," tegasnya.

''Kami (pengurus PSSI) sebetulnya harus ada pembenahan dan harus muka-muka baru nanti. Termasuk Exco pun juga tidak semua baik. Masih ada yang terlibat seperti itu (kasus pengaturan skor). Memalukan,'' pungkasnya.