2 Tahun sejak Taliban Kembali Berkuasa di Afghanistan, Apa yang Sudah Terjadi?

Pejuang Taliban berkumpul di jalan-jalan Kabul saat merayakan satu tahun penarikan pasukan AS dari Afghanistan, dekat bekas kedutaan AS di Kabul, Selasa (30/8/2022). Foto: Wakil Kohsar/AFP

Taliban pada Selasa (15/8) memperingati dua tahun sejak berhasil memukul mundur tentara Amerika Serikat dari Afghanistan. Kelompok ini akhirnya kembali mengambil alih kekuasaan di negara Asia Tengah tersebut.

Ini merupakan kali kedua Taliban merebut kekuasaan di Afghanistan. Khusus pada 2021 lalu, Taliban merayakannya sebagai sebuah 'kemenangan besar' di bawah ajaran Islam.

Dikutip dari Reuters, keamanan di Ibu Kota Kabul ditingkatkan pada hari ini — yang dinyatakan sebagai hari libur nasional. Peringatan itu dimeriahkan oleh parade militer Taliban yang berlangsung sepanjang hari.

Beberapa instansi pemerintahan Taliban, termasuk Kementerian Pendidikan bertemu dan menggelar rapat untuk merayakan hari besar tersebut.

Wakil Kepala Kementerian Dalam Negeri Taliban Afghanistan Mawlawi Noor Jalal Jalali berbicara pada konferensi pers tentang seragam polisi Afghanistan yang baru, di Kabul, Afghanistan. Foto: Ali Khara/REUTERS

"Pada peringatan dua tahun penaklukan Kabul, kami ingin mengucapkan selamat kepada para mujahid (pejuang suci) Afghanistan dan meminta mereka untuk berterima kasih kepada Allah SWT atas kemenangan besar ini," ujar juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.

Mujahid menambahkan, peringatan kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan disebut kemenangan besar karena kini keamanan wilayah menjadi terjamin di bawah aturan syariah Islam.

"Sekarang keamanan secara keseluruhan telah terjamin di negara ini, seluruh wilayah negara ini dikelola di bawah satu kepemimpinan —sebuah sistem Islam diberlakukan dan segala sesuatu dijelaskan dari sudut pandang syariah," pungkasnya.

Apa Saja yang Sudah Terjadi?

Terlepas dari rasa bangga dan momen kemenangan tersebut, Mujahid tidak menyinggung beberapa isu krusial yang menuai kekhawatiran internasional terhadap kondisi di Afghanistan — seperti larangan bersekolah bagi anak perempuan dan mengesampingkan perempuan seluruhnya dari masyarakat.

Taliban mengeklaim bahwa keamanan di Afghanistan lebih terjamin di bawah kepemimpinan syariah garis keras yang dianutnya.

Tentara Taliban berjaga-jaga pada upacara peringatan kedua pengambilalihan Kabul oleh Taliban di Kabul, Afghanistan, Selasa (15/8/2023). Foto: Ali Khara/Reuters

Namun, PBB mencatat adanya peningkatan serangan terhadap warga sipil di berbagai fasilitas publik khususnya pusat pendidikan dan sekolah.

Sebagian besar serangan berupa ledakan bom itu dilakukan oleh jaringan ISIS, yang merupakan rival Taliban. Anggota ISIS atau individu yang terafiliasi dengan ISIS diketahui masih menjadi ancaman keamanan bagi pihak berwenang Taliban di dalam negeri.

Diskriminasi Pendidikan bagi Perempuan

Selama pemerintahan Presiden Afghanistan yang didukung Amerika Serikat, Ashraf Ghani, banyak perempuan merasakan kebebasan dan dilibatkan dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun, semua itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Ashraf Ghani melarikan diri dan pasukan AS mundur pada 2021.

Mahasiswa perempuan Afghanistan dihentikan oleh petugas keamanan Taliban yang berdiri di samping sebuah universitas di Kabul, Afghanistan. Foto: Wakil Kohsar/AFP

Kini, hak asasi manusia mendasar untuk perempuan dan anak perempuan di Afghanistan ditindas oleh Taliban — mereka tidak bisa memperoleh pendidikan dan menikmati kebebasan lagi.

Ketika bersuara saja, para perempuan Afghanistan yang menuntut agar bisa belajar di perguruan tinggi harus menjadi sasaran tembakan gas air mata oleh aparat keamanan.

"Sudah dua tahun sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan. Dua tahun yang menjungkirbalikkan kehidupan perempuan dan anak perempuan Afghanistan, hak-hak dan masa depan mereka," kata Wakil Sekjen PBB, Amina Mochammed.

Di bawah pemerintahan Taliban, harapan anak-anak perempuan Afghanistan untuk memiliki masa depan yang lebih cerah seolah menjadi suram.

Menumpaskan Perempuan

Selama dua tahun kekuasaannya, Taliban tak hanya membatasi akses ke sekolah dan perguruan tinggi bagi perempuan. Mereka juga mengambil langkah-langkah ekstrem yang dianggap tidak sesuai dengan kaidah Islam.

Contohnya, seperti menghentikan sebagian besar staf perempuan di LSM, menutup salon-salon kecantikan, melarang perempuan pergi tanpa ditemani wali laki-laki, hingga melarang mereka mengunjungi pusat kebugaran atau bioskop.

Perempuan Afghanistan protes akibat penutupan salon oleh Taliban. Foto: STR/AFP

Taliban juga beberapa kali dilaporkan menghentikan para pegawai negeri perempuan dan mengharuskan mereka berada di rumah, sehingga tak ada satu pun perempuan yang berperan dalam pengambilan keputusan di pemerintah.

Penindasan terhadap hak-hak mendasar tersebut seolah menjadi hambatan besar bagi Taliban, yang mengharapkan pengakuan formal atas pemerintahan barunya di Afghanistan.

Apakah Ada Hal Baik?

Laporan Reuters menyebut, ternyata ada sisi positif yang diperoleh dari pemerintahan Taliban. Dikatakan bahwa larangan Taliban terhadap penanaman opium, telah secara dramatis mengurangi hasil produksinya. Adapun Afghanistan adalah sumber opium terbesar di dunia.

"Sisi positifnya, korupsi yang meledak seiring dengan kucuran dana dari Barat selama bertahun-tahun setelah Taliban digulingkan pada tahun 2001, telah berkurang," menurut perwakilan khusus PBB.

Taliban berharap, kemajuan tersebut dapat berperan membawa pengakuan formal dari negara asing atas pemerintahan Taliban, serta mendorong Barat untuk mencabut sanksi.

Mereka juga berharap, 'pencapaiannya' selama dua tahun terakhir dapat membebaskan sekitar USD 7 miliar (Rp 107 triliun) aset bank sentral yang dibekukan di Federal Reserve Bank of New York sejak Taliban mengambil alih kekuasaan.