230 Anggota Jemaah Islamiyah Lepas Baiat, Kembali ke NKRI

Deklarasi kembali ke pangkuan NKRI, Kamis (12/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

230 Anggota Jemaah Islamiyah (JI) kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka akhirnya sepakat untuk mencabut baiat dari kelompok lamanya yang identik dengan organisasi terorisme itu.

Baiat itu dilakukan di sebuah tempat di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mereka yang akhirnya kembali ke pangkuan ibu pertiwi itu berasal Provinsi Lampung, Jakarta, Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah, hingga Surabaya (Jawa Timur).

Tokoh senior JI, Abdullah Ansori alias Abu Fatih, mengatakan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan di Bogor, Jabar, pada 30 Juni 2024. Saat itu tokoh senior JI sepakat membubarkan JI dan kembali ke NKRI.

"Ini sudah ke-33 kali kami menyelenggarakan acara seperti ini, prinsipnya kami ingin membangun kesamaan mindset, sikap mental dan moral, kemudian berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan di antara bekas anggota Al Jamaah Al Islamiyah," ujar Abu Fatih, Kamis (12/9).

Ia menjelaskan, kegiatan ini berawal dari dialog antara dirinya dengan seorang perwira Densus 88. Saat itu Abu Fatih diminta untuk membuat pernyataan keluar dari JI, dan ia menyanggupinya.

"Saya bertanya apakah ini saya harus murtad dari Islam, itu yang saya tanyakan 2 kombes. Satu di Gorontalo sekarang, satu di Yogya sekarang. Beliau jawab tegas tidak," ungkap pria asli Kudus itu.

Senjata Sudah Diserahkan ke Densus 88

Di sisi lain, Mantan tokoh senior JI lainnya, Siswanto alis Abu Mahmudah, menyebut senjata-senjata yang dimiliki JI sudah diserahkan ke Densus. Senjata itu biasanya berupa senjata api dan senjata tajam.

"Mungkin sudah 100 persen, itu long term. Kalau ditemukan lagi senjata yang tersisa, kami komitmen kita serahkan. Saya sudah ketemu teman yang mengurusi itu, yang organik total semuanya sudah diserahkan. Paling yang rakitan-rakitan, kalau ketemu sudah enggak bisa dipakai, bahaya dekatnya sudah kita amankan," imbuh Siswanto.

Mohon Maaf

Ia juga meminta maaf kepada rakyat dan pemerintah Indonesia terkait aktivitasnya selama ini. Pihaknya juga siap mengevaluasi kurikulum pondok pesantren (ponpes) yang terafiliasi dengan JI.

"Kami secara tegas dan tulus menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, pertama bahwa betapapun juga kalau itu tidak bisa diatasnamakan organisasi, tapi publik tahunya itu orang JI. Kami tidak bisa memberikan eksplanasi sebelumnya. Kami minta maaf kepada masyarakat dan negara, yang sudah disibukkan sepanjang waktu 20 sampai 30 tahunlah, tanpa pernah ada penjelasan," kata Siswanto.