3 Majelis PPP Desak Suharso Mundur soal Pidato 'Amplop untuk Kiai'

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menyampaikan pidato sebelum menyerahkan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/8/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, menjadi sorotan karena pidatonya di acara KPK soal 'Amplop Kiai' dinilai sebagai sebuah penistaan agama.

Usai kemarin dilaporkan ke polisi, kini muncul surat dari 3 Majelis di DPP PPP kepada Ketum Suharso Monoarfa. Isi surat tersebut yakni meminta Suharso mengundurkan diri dari jabatannya.

Tertulis surat itu ditandatangani oleh tiga Pimpinan Majelis PPP, yakni Majelis Syariah Mustofa Aqil Siraj, Majelis Kehormatan Muhamad Mardiono dan Majelis Pertimbangan Zarkasih Nur.

"Kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP," tulis 3 Majelis PPP dalam surat yang diterima kumparan pada Selasa (23/8). Elite PPP mengkonfirmasi kebenaran surat ini.

"Permintaan di atas insyallah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024," imbuhnya.

Terdapat empat pertimbangan yang disampaikan untuk meminta Suharso mundur sebagai Ketum PPP. Pertama, berkaitan dengan pidato 'Amplop Kiai' yang disampaikan saat forum anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK pada 15 Agustus 2022.

Pidato Monoarfa tersebut menyampaikan soal pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para Kiai. Hal itu dinilai berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan pesantren.

"Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam."

Kedua, Suharso dinilai tidak dapat menjalankan kepemimpinannya di PPP, tercermin dari berbagai demonstrasi yang dilakukan terhadapnya.

Demonstrasi tersebut dianggap belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah PPP dan dinilai menurunkan marwah PPP sebagai parpol islam.

"Ketiga, berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Monoarfa di berbagai media dan medsos yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai islam," tambahnya.

Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa memberikan sambutan pada acara silaturahmi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) di Plataran Senayan, Jakarta, Sabtu (4/6/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Terakhir, elektabilitas PPP dinilai tidak beranjak naik dalam kepemimpinan Suharso. Para majelis sepakat untuk meminta Suharso mundur karena dari serangkaian masalah yang terjadi, dikhawatirkan Suharso pun tidak dapat meningkatkan elektabilitas PPP.

Suharso merupakan politisi yang ditunjuk memimpin PPP untuk periode 2020-2025. Ia menggantikan ketum sebelumnya yakni Muhammad Romahurmuziy yang tersandung korupsi.

Di era SBY, Suharso merupakan anggota DPR dan Menteri Perumahan Rakyat selama dua tahun. Sementara di era Jokowi-JK, ia pernah menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden.

Ia pun ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) pada periode kedua kepemimpinan Jokowi hingga saat ini.