37.443 Pendatang Penuhi DKI, Ada yang Kerja di Konveksi hingga Ojol

Ilustrasi Operasi Yustisi Foto: ANTARAFOTO/Raisan Alfarisi

Pemprov DKI Jakarta terus mendata para pendatang baru di ibu kota usai lebaran. Kepala Dinas Dukcapil, Dhany Sukma, mengatakan, berdasarkan pendataan yang dilakukan dari tingkat RT/RW, total sudah ada 37.443 pendatang baru di Jakarta.

Menurutnya, mayoritas pendatang masih berasal dari kawasan Pulau Jawa dan Lampung.

“Total 37.443, iya kalau dibandingkan tahun lalu memang turun, makanya kalau yang kemarin kita bilang 70.000 itu kan asumsinya itu dari arus mudik-balik tuh, diperkirakan sebanyak 70.000-an,” ujar Dhany saat dihubungi, Kamis, (4/9).

Pengemudi ojek online (ojol) menunggu penumpang. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Dhany mengungkapkan dari pendataan yang sejauh ini dilakukan, para pendatang sudah memiliki beberapa tujuan pekerjaan, mulai dari bidang konveksi hingga ojek online (ojol).

“Kalau berdasarkan pendataan sih rata-rata bekerja kayak di konveksi, ada yang ojek online, kuliahan juga banyak, terutama di daerah Grogol sama Petamburan itu banyak yang kuliah karena itu dekat kampus,” kata Dhany.

Sementara dari total pendatang tersebut paling banyak saat ini berada di Jakarta Timur. Sebab, kawasan Jakarta Timur banyak memiliki peluang pekerjaan bagi para pendatang.

“Iya di Jakarta Timur karena, pertama penduduknya paling banyak timur, wilayah luasnya juga besar Jakarta Timur, kemudian dia ada spot-spot industrinya juga kan, kemudian ada pasar-pasar induk, ada Pasar Induk Cipinang, Kramat Jati, itu kan adanya di sana semua tuh,” terang Dhany.

Lebih lanjut, Dhany memastikan para pendatang yang didata sudah memiliki identitas yang jelas. Menurutnya, mereka hanya tinggal sementara di Jakarta. Sehingga pihak Dinas Dukcapil DKI belum membuatkan administrasi tanda pindah tempat tinggal.

“Ya mereka rata-rata kan KTP daerah ya, makanya kita berikannya itu berupa dokumen penduduk nonpermanen, dokumen hasil pendataan penduduk nonpermanen,” tutur Dhany.

Pemprov DKI memang tidak melakukan operasi yustisi usai lebaran kemarin. Akan tetapi, Pemprov DKI menggantinya dengan istilah operasi bina kependudukan yang melibatkan RT dan RW.