5 Berita Populer: Ratusan Kurir SiCepat di-PHK; Wawancara Eksklusif Dubes Rusia

Duta Besar Rusia Untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobiev. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sejumlah peristiwa penting seperti Ratusan Kurir SiCepat Disebut Terkena PHK (13/3), hingga Wawancara Eksklusif Bersama Dubes Rusia, menjadi tren berita pada sepanjang hari kemarin.

Bagi kalian yang tidak sempat mengikuti perkembangan informasi pada waktu lalu, berikut kumparan telah merangkum sederet berita populer.

Arief Muhammad Takkan Kembalikan Uang Mobil Mewah Doni Salmanan

Porsche Carrera 911 4S milik Arief Muhammad yang dibeli Doni Salmanan. Foto: dok. Youtube Doni Salmanan

Arief Muhammad pernah melakukan transaksi jual-beli mobil dengan Doni Salmanan. Ia menjual Porsche Carrera 911 4S miliknya sekitar akhir tahun lalu, sebelum Doni terjerat kasus penipuan. Doni Salmanan membeli mobil itu seharga Rp 4 miliar dan jauh dari harga pasaran yang hanya Rp 3,3 miliar.

Arief menjelaskan bahwa dirinya takkan kembalikan uang mobil mewah tersebut, karena tidak ada hubungannya dengan kasus yang menimpa Doni.

"Unsurnya enggak ada yang masuk untuk balikin uang, karena kami akadnya jual beli. Wujud barangnya ada. Jadi, yang akan terjadi, barangnya yang disita, bukan duitnya yang dikembalikan," tulis Arief Muhammad di salah satu unggahan Instagram Story-nya.

Ratusan Kurir SiCepat Disebut Terkena PHK

Pickers atau pengambil barang menyiapkan produk pesanan konsumen di Gudang siCepat Kemayoran. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Ratusan kurir SiCepat Ekspres disebut terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Kabar soal PHK tersebut pertama kali diungkap Arif Novianto melalui akun twitternya @arifnovianto_id. Peneliti Muda di Institute of Governance and Public Affairs, Universitas Gadjah Mada, ini mengaku mendapatkan informasi soal PHK massal tersebut. Setidaknya, ada sekitar 365 kurir SiCepat yang dipecat.

Kejadian ini dibenarkan dua orang pegawai SiCepat Ekspres yang tak mau disebutkan namanya. Mereka merupakan karyawan SiCepat Ekspres yang berkantor di wilayah Jawa Timur. Salah satunya bahkan diputus hubungan kerja berselang satu bulan setelah diterima.

Softbank Mundur dari Proyek IKN, RI Gagal Dapat Investasi USD 100 Miliar

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) menerima CEO Softbank Masayoshi Son (kedua kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (10/1). Foto: FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari

Perusahaan keuangan asal Jepang, Softbank, menyatakan mundur dari proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Indonesia. Padahal, Presiden Jokowi telah menunjuk CEO perusahaan tersebut, Masayoshi Son, sebagai komite pengarah di proyek IKN.

Keputusan Softbank untuk mundur ini pun cukup mengejutkan. Berita ini bahkan menjadi Breaking News di media terkemuka Jepang, Nikkei. Meski demikian, Softbank tak memberikan alasan mereka cabut dari IKN.

"Kami tak akan investasi di proyek ini (IKN), tapi kami akan melanjutkan investasi di Indonesia melalui portofolio perusahaan Softbank Vision Fund," tulis pernyataan resmi Softbank.

Wawancara Eksklusif Bersama Dubes Rusia

To The Point Exclusive Interview 'Di Balik Konflik Rusia-Ukrina' bersama Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva. Foto: kumparan

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmilla Vorobieva dalam wawancara eksklusif bersama kumparan, membagikan pandangannya soal kondisi terkini operasi militer dari sudut pandang negaranya. Tak hanya itu, Vorobieva juga mengungkap penyebab, serta dampak terburuk yang dapat menimpa Rusia akibat operasi tersebut.

Wawancara diselenggarakan di kediaman pribadinya di Indonesia dengan menggunakan bahasa Rusia.

Daftar 25 Lembaga yang Tak Ikut Pindah ke IKN: Komnas HAM, BMKG, hingga BP2MI

konsep desain IKN yang baru. Foto: Kementerian PUPR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyebut tak semua lembaga akan pindah ke IKN.

"Terdapat beberapa lembaga yang direncanakan untuk tidak dipindahkan karena mempertimbangkan peran, tugas, dan fungsi yang penyelenggaraannya akan lebih optimal jika tidak dipindahkan ke IKN," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Minggu (13/3).

Pemindahan sejumlah Kementerian/Lembaga, menurut Tjahjo, didasarkan pada seberapa besar peranan Kementerian dan Lembaga itu bagi pusat pemerintahan di IKN.