5 Fakta Pengurus Baru PBNU: Perempuan Diakomodasi; Boleh Rangkap Jabatan

Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf (tengah) melambaikan tangan usai pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-34 di Universitas Lampung. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memiliki susunan kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. Kepengurusan ini diatur dalam SK Nomor 01/A.2.04/1/2022 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Besar PBNU 2022-2027 dan mulai berlaku 12 Januari 2022.

Dalam kepengurusan tersebut, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya banyak mengakomodasi perempuan. Selain itu Gus Yahya juga mengizinkan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus.

Berikut sejumlah fakta terkait kepengurusan PBNU periode 2022-2027:

Gus Ipul Jadi Sekjen

Kampanye terbuka Gus Ipul dan Puti. Foto: ANTARA FOTO/Seno

Gus Yahya mengumumkan Sekjen PBNU akan dipegang oleh Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Sekjen Drs. Saifullah Yusuf," ujar Gus Yahya saat mengumumkan di kantor PBNU, Kramat Raya, Rabu (12/2).

Diketahui Gus Ipul yang saat ini merupakan Wali Kota Pasuruan, aktif menjadi tim kampanye bagi Gus Yahya. Gus Ipul membantu pemenangan Gus Yahya sejak tahun 2020. Gus Ipul mendampingi Gus Yahya safari politik ke banyak pengurus PCNU dan PWNU se-Indonesia.

Saat menang dalam Muktamar sebagai Ketum PBNU, Gus Yahya sempat menyebut Gus Ipul dan salah satu timsesnya, Nusron Wahid sebagai pendekar muktamar.

“Bahkan, ada pendekar-pendekar yang selama ini merajai dunia persilatan dari Muktamar ke Muktamar, seperti Gus Saifullah Yusuf dan Gus Nusron Wahid. Mereka, yang walaupun misal dalam keadaan sakit seperti apa pun, kalau tiba waktunya Muktamar, langsung sembuh,” ucap Gus Yahya, di lokasi Muktamar PBNU, Lampung, 24 Desember 2021 lalu.

Ketum HIPMI Mardani Maming Jadi Bendahara PBNU

Tokoh HIPMI, Mardani Maming. Foto: Instagram/@mardani maming

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H Maming menjadi Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027.

Mardani H Maming adalah kader PDI Perjuangan. Ia juga pernah menjabat Bupati Tanah Bumbu selama dua periode sejak tahun 2010-2018.

Kehadiran Mardani Maming di kepengurusan PBNU memberi warna baru. Mardani Maming sudah malang melintang di dunia usaha, pengusaha berdarah Bugis ini kini bahkan disebut-sebut sebagai salah satu orang terkaya di Kalimantan.

Akomodasi Perempuan di Kepengurusan

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (kedua kanan). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Dalam kepengurusannya, Gus Yahya cukup banyak memberikan posisi kepada perempuan seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Sinta Nuriyah hingga Alissa Wahid.

"Baru kali setelah 96 tahun usia NU, menurut kalender masehi atau 99 tahun menurut kalender hijriah, kaum perempuan diakomodasi di dalam susunan harian pengurus besar NU," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/1).

Gus Yahya berpandangan masuknya perempuan dalam kepengurusan NU sebenarnya hanya persoalan waktu. Sebab, sejak awal tak ada pembatasan aturan bahwa perempuan tak boleh menjadi pengurus NU.

Ia menilai saat ini kebutuhan perempuan di kepengurusan PBNU sudah cukup mendesak. Mereka diikutsertakan mengelola PBNU karena ada masalah-masalah terkait perempuan.

"Pasti bisa kita andalkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan PBNU terkait dengan nation engagement dengan kerja sama internasional juga terkait dengan masalah kemanusiaan yang di dalamnya masalah perempuan sangat menonjol," tutup Gus Yahya.

Alasan Gus Yahya Masukkan Politikus ke Struktur PBNU

Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Supri/REUTERS

Gus Yahya menjelaskan, kepengurusan PBNU yang memasukkan sejumlah politikus bertujuan menggabungkan berbagai kepentingan politik yang berbeda-beda. Sehingga, ke depannya bisa menjadi satu kesatuan yang saling menjaga dari kepentingan tertentu.

"Kalau kita bersihkan dari politisi sama sekali, tetap saja kepentingan-kepentingan politik akan berusaha masuk. Dan justru dengan memasukkan orang-orang yang sudah diketahui memang punya latar belakang politik, seperti Nusron [Wahid] jelas Golkar, ada Pak [Nasyirul] Falah jelas PDIP. Kemudian nanti ada juga, yang jelas PKB dan lain sebagainya supaya mereka saling menjaga," jelas Yahya.

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan politik-politik, masih bisa langsung diketahuan," lanjutnya.

Ia menegaskan PBNU akan selalu transparan dan semua yang dilakukan diketahui publik, termasuk juga laporan keuangan mereka. Nantinya, siapa saja bisa mengakses program maupun laporan PBNU lewat laman online mereka.

"Karena NU adalah milik semua orang, semua orang berhak tahu apa yang terjadi dengan NU dan berhak tahu NU mau ke mana. Ini cara kita lebih mudah mengelola, kita berada di lingkungan multipolar, sehingga kita harus cari cara yang paling efektif untuk mengelola berbagai macam kecenderungan kepentingan yang berbeda-beda ini," tutup Gus Yahya.

Rangkap Jabatan Diizinkan

Rais Aam PBNU terpilih KH Miftachul Akhyar menghadiri Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) di Universitas Lampung. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menanggapi struktur kepengurusan PBNU di bawah kepemimpinan Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) yang terdapat beberapa tokoh merangkap jabatan politis. Di antaranya Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai Wali Kota Pasuruan hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa.

Akhyar menjelaskan, sebenarnya tak ada larangan pengurus PBNU tak boleh rangkap jabatan, kecuali Rais Aam dan Ketum. Menurutnya, pengurus yang merangkap jabatan akan bisa mendapatkan manfaat bagi PBNU.

"Yang dilarang rangkap jabatan sepegetahuan saya itu Rais Aam sama ketum di parpol atau di jabatan politik. Kalau selain Ketua dan Rais Aam itu masih diperbolehkan karena ada manfaat. Jadi kalau mereka-mereka merangkap itu masih ada manfaat yang kembali," kata Akhyar di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/1).

Hal itu berbeda dengan jabatan ketua dan Rais Aam, yang ditegaskan Akhyar tak boleh rangkap jabatan agar fokus dengan PBNU.

"Beda kalau Rais Aam dan Ketua Umum bagaimana bisa bekerja. Jadi AD/ART yang hasil dari Muktamar Jombang dan Muktamar ini tidak ada masalah," jelas dia.