Ahok Sempat Beri Wejangan ke Djarot Sebelum Dilantik

15 Juni 2017 11:29 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:16 WIB
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pelantikan Djarot sebagai gubernur DKI. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Pelantikan Djarot sebagai gubernur DKI. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku sudah berdiskusi dengan Basuki Tjahaja Purnama di Rutan Mako Brimob sebelum ia resmi dilantik pada hari ini. Dalam diskusi tersebut, Ahok menitipkan sejumlah pesan kepada Djarot berkaitan dengan tugas barunya sebagai gubernur.
ADVERTISEMENT
"Saya dipesankan, sebelum pelantikan ini saya ketemu beliau dan saya ngobrol, segera tuntaskan dan standar kita yang paling utama adalah tingkat kepuasan masyarakat," ujar Djarot usai dilantik di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Dalam pertemuan itu, Ahok mengingatkan Djarot soal tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI yang sudah mencapai 70 persen. Secara khusus ia, meminta Djarot untuk mempertahankan kepuasan masyarakat itu.
Mantan Bupati Belitung TImur itu juga menitipkan sejumlah program prioritas agar diselesaikan dalam sisa masa jabatan Djarot. Demi mewujudkan pesan Ahok, kata Djarot, dalam sisa 4 bulan bertugas, ia akan meminta seluruh elemen Pemprov DKI untuk bekerja lebih keras dan cepat.
ADVERTISEMENT
"Ini untuk menyelesaikan beberapa program yang harus selesai, misalnya Jak Grosir. Pak Ahok sampaikan Jak Grosir harus segera diselesaikan itu di Kramat Jati," tuturnya.
Pesan lain dari Ahok, adalah segera menyelesaikan Jak Mart. Program ini harus segera direalisasikan demi menstabilkan harga kebutuhan pokok. Program lain yang harus menjadi prioritas adalah penyelesaian APBD-P 2017. Perencanaan ini, kata Djarot, nantinya akan menggunakan sistem elektronik demi menjamin adanya transparansi.
"Ini menjadi mandat dan tanggung jawab kita sambil menunggu APBD 2018 nanti diselesaikan. Semua pakai electronic budgeting, e-planning, e-budgeting, e-musrembang, sampai e-katalog sehingga tak lagi ada proses korupsi di situ," ujar politikus PDIP itu.