AHY soal Data ATR/BPN Belum PDNS: Kami Tak Cuma Ikut-ikutan, Ini Data Rakyat

AHY berjalan menuju rumah warga untuk menyerahkan sertifikat tanah di Kelurahan Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2024). Foto: ANTARA FOTO/Auliya Rahman

Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memastikan bahwa data kementeriannya tidak terdampak oleh peretasan pusat data nasional sementara (PDNS) 2 Surabaya.

Ia menjelaskan bahwa data Kementerian ATR belum terintegrasi dengan PDN dan masih disimpan di pusat data dan informasi (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN.

"Karena belum terintegrasi, rasanya belum ada data kami yang terkena dampak peretasan PDNS," ujar AHY di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7).

"Sementara ini, kami belum terintegrasi ke sistem PDN, kami masih menggunakan sistem internal," lanjutnya.

Lebih lanjut, AHY juga menegaskan bahwa pihaknya saat ini sedang menguatkan Pusdatin milik Kementerian ATR/BPN untuk mengantisipasi kemungkinan peretasan.

Menurut AHY, yang terpenting adalah bagaimana kementerian tidak hanya ikut-ikutan dalam melakukan digitalisasi tanpa memperkuat sistem yang ada.

"Kami di ATR/BPN tidak hanya sekadar ikut-ikutan dalam digitalisasi tetapi juga fokus pada pengamanan data. Karena ini adalah data rakyat, data pribadi yang harus kita amankan," kata dia.

AHY memberikan keterangan pers pengungkapan tindak pidana pertanahan Provinsi Jambi di Mapolda Jambi, Jambi, Senin (25/6/2024). Foto: ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Ke depan, kata AHY, kementeriannya akan melakukan pencadangan data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sambil menunggu terbitnya peraturan yang tengah digodok oleh kementerian tersebut.

Menurutnya, pemerintah memang bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh data di pusat data nasional. Namun, sebelum integrasi tersebut dilakukan, ia meminta Kominfo untuk memperkuat sistem keamanan digital terlebih dahulu.

"Tujuan akhirnya adalah agar seluruh data pemerintah, baik pusat maupun daerah, terintegrasi dan dapat diakses lebih mudah oleh semua pihak," kata dia.

"Tapi keamanan digitalnya harus dibangun terlebih dahulu. Seperti yang diingatkan oleh DPD RI, jangan sampai tujuan yang baik justru menjadi masalah karena pengamanannya tidak kuat," ujarnya.