Akui Bagi-bagi Voucher, Jabatan PM Jepang Shigeru Ishiba di Ujung Tanduk

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menghadiri konferensi pers di kantor perdana menteri di Tokyo, Jepang, Senin (11/11/2024). Foto: Kiyoshi Ota / POOL / AFP

Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba meminta maaf karena memberikan voucher hadiah kepada sejumlah anggota parlemen partai berkuasa.

Berbicara di hadapan parlemen, Ishiba mengatakan menggunakan uang saku untuk membagikan voucher hadiah kepada 15 anggota parlemen dari Partai Liberal Demokratik (LDP).

Aksi itu dilakukan Ishiba sebelum makan malam bersama mereka pada 3 Maret 2025. Pemberian voucher sebagai tanda apresiasi Ishiba atas kerja keras mereka.

Dikutip dari Reuters, Jumat (14/3), media lokal pada Kamis (12/3) melaporkan bahwa Ishiba memberikan voucher hadiah senilai 100.000 yen (senilai Rp 11.015.100) kepada setiap anggota parlemen. Ketika ditanya wartawan apakah dia akan mundur, Ishiba mengatakan hadiah tersebut tidak melanggar hukum apa pun.

"Tindakan saya menimbulkan ketidakpercayaan dan kemarahan banyak orang dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya," kata Ishiba kepada parlemen sebagai respons atas pertanyaan dari anggota parlemen yang berkuasa.

Meski Ishiba mengatakan tindakannya itu tidak melanggar hukum, hal itu memicu kritik bahkan dari koalisi LDP dan sejumlah partai oposisi memintanya mengundurkan diri.

Shigeru Ishiba, Eks Menhan Jepang. Foto: Kazuhiro Nogi/AFP

Isu pemberian hadiah ini menambah tantangan koalisi minoritas Ishiba. Mereka telah didesak membuat amandemen rencana anggaran pemerintahan untuk tahun fiskal yang dimulai pada April.

Sejumlah analis menilai, gagal mengesahkan anggaran tahun tepat waktu dapat memaksa pemerintah menyusun anggaran sementara, yang akan memberikan pukulan bagi posisi politik Ishiba dan merugikan perekonomian negara.

Ketua komite urusan parlemen LDP, Tetsushi Sakamoto, mengatakan isu hadiah dapat meredam prospek pengesahan anggaran pada akhir Maret.

Tak hanya itu, isu ini dapat memperkeruh tingkat kepuasan pemerintahannya yang sudah rendah. Ketidakpastian politik dapat menimbulkan keraguan pada kepemimpinan Ishiba menjelang pemilihan majelis tinggi yang dijadwalkan pada Juli mendatang, dan terjadi saat ekonomi Jepang menghadapi hambatan dari perang dagang yang dilancarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Volatilitas pasar meningkat karena ketidakpastian kebijakan ekonomi AS dan Eropa. Namun sekarang, pemain pasar mungkin perlu lebih mencermati perkembangan politik dalam negeri," kata ekonom pasar senior di Mizuho Securities, Yusuke Matsumoto.