Anies soal IKN: Kok Sering Ditanya ke Saya, Apa Ada Masalah?

Capres dari Partai NasDem, Anies Baswedan, hadir di acara Apeksi di Makassar, Kamis (13/7/2023). Foto: Dok. Istimewa

Ada momen Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tanya jawab di Rakernas XVI Apeksi di Gedung Upperhills, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/7). Ia sempat ditanya moderator soal tanggapan terkait rencana Ibu Kota Nusantara (IKN).

Apa jawaban Anies?

"Jadi saya melihat kalau ini rencana yang baik ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah saya juga kadang kadang heran kenapa sering ditanyakan ya. Apa ada masalah ya sebetulnya," kata Anies sambil sedikit tersenyum. Peserta yang hadir di antaranya 50 wali kota se-Indonesia.

Ia melanjutkan, di dalam kesempatan tertentu jarang ditanya isu lain seperti BBM dan sebagainya. Sekali lagi, Anies melontarkan pertanyaan soal IKN.

"Loh iya, kok saya enggak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul enggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Itu enggak pernah ditanyakan, kok IKN selalu ditanyakan ya?" jelas dia.

"Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya. Cukup sampai di situ jawaban saya."

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, apa pun program yang dirasa baik dan bermanfaat, pasti akan berjalan lancar. Yang terjadi bisa sebaliknya bila sebuah kebijakan diambil tidak demi kepentingan publik.

"Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat dengan sengaja akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat kemudian tidak jelas siapa yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program bisa berjalan," tutupnya.

Titik Nol Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (5/7). Foto: Alfadillah/kumparan

Progres IKN

Sementara itu Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti, mengatakan pembangunan bakal dimulai dari Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) seluas 6.671 hektare. IKN memiliki lahan seluas 256 ribu hektare.

"KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya di 2024, 1B dan 1C menyusul," kata dia dalam keterangannya di Kota Bandung, pada Selasa (11/7).

KIPP, menurut Diana, diproyeksikan dapat menampung sebanyak 280 ribu hingga 300 ribu orang. Sekitar 70 persen lahan akan dibiarkan tetap hijau sedangkan sisanya akan didirikan sejumlah bangunan. Dengan begitu, diharapkan pembangunan tak merusak lingkungan.

"Kita harus tetap membangun tetapi memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungannya. Pembangunan di sini bukan hanya business as usual, tapi kita harus membangun yang lebih bagus dan berstandar internasional," lanjut dia.