Apa Itu Pemilu Paruh Waktu di AS?

Para pemilih mengisi surat suara Pemilu Amerika Serikat di Fairfax, Virginia, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Hannah McKay/REUTERS

Dua tahun sejak salah satu pemilihan umum paling menegangkan yang pernah disaksikan Amerika Serikat (AS), semua mata tertuju pada pemilu nasional berikutnya pada Selasa (8/11).

Presiden AS, Joe Biden, menempati tampuk kekuasaan negara itu usai pemilu pada 2020. Dia tidak akan kembali menjalani pemilu sampai 2024, tetapi berbagai kandidat lainnya yang mengincar posisi kecil sampai besar tengah bersaing dalam pemilu paruh waktu.

Jutaan pemilik suara diperkirakan akan memilih komisaris daerah hingga senator AS. Pemungutan suara ini datang ketika negara tersebut menghadapi polarisasi politik, permasalahan ekonomi, perdebatan atas hak reproduksi, dan persoalan demokrasi.

Para pemilih berdiri di bilik suara pada Pemilu Amerika Serikat di Lower Nazareth, Pennsylvania, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Rachel Wisniewski/REUTERS

Hasil dari pemilu lantas akan menentukan arah politik selama dua tahun terakhir masa jabatan Biden. Sebab, Partai Republik dapat mengubah rencana kebijakan dalam negeri dan luar negerinya.

"Pemilu paruh waktu, setidaknya sebagiannya, merupakan referendum tentang kinerja presiden saat ini," ujar profesor ilmu politik di Emory University di Atlanta, Alan Abramowitz, dikutip dari Al Jazeera, Selasa (8/11).

Pemilu Paruh Waktu

Para pemilih mengisi surat suara Pemilu Amerika Serikat di Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Bryan Woolston/REUTERS

Setiap dua tahun sekali, pemilu paruh waktu diadakan pada Selasa setelah Senin pertama di November, kecuali bila Selasa pertama jatuh pada 1 November. Dalam kasus seperti tahun ini, pemilu paruh waktu akan berlangsung pada 8 November.

Pemilu paruh waktu memilih susunan berikutnya dari Kongres AS. Pemilik suara akan memutuskan siapa yang mendapatkan mayoritas di kedua kamar kongres. Surat suara akan mencantumkan seluruh 435 kursi di DPR AS, serta 35 dari 100 kursi di Senat AS.

Setiap negara bagian, terlepas dari populasinya, akan mendapatkan dua kursi dalam Senat AS. Sementara itu, kursi DPR AS didistribusikan berdasarkan ukuran negara bagian.

Sebagai negara bagian terpadat, California memiliki 52 anggota DPR AS. Berbeda dengan California, Wyoming yang memiliki populasi penduduk paling sedikit hanya menerima satu kursi.

Seorang pemilih menyerahkan surat suara absennya kedrop box di Museum Brooklyn, Brooklyn, New York City, New York, AS. Foto: Brendan McDermid/REUTERS

Jabatan empat tahun gubernur juga diperebutkan di 36 negara bagian AS. Sejumlah negara bagian seperti Vermont dan New Hampshire memilih gubernur untuk masa jabatan dua tahun.

Ada pun pemilu tingkat negara bagian untuk posisi anggota parlemen negara bagian, sekretaris negara bagian, dan jaksa agung negara bagian. Mereka akan menjabat sampai dua tahun.

Kompetisi itu akan memengaruhi kebijakan negara bagian masing-masing seputar berbagai masalah dari akses untuk aborsi, hak suara, hingga pembatasan terkait COVID-19.

Isu Utama Kampanye

Warga melintasi mural yang bertuliskan "state of emergency" di lingkungan Capitol Hill Seattle, Amerika Serikat (29/3). Foto: REUTERS/Jason Redmond

Ekonomi, aborsi, imigrasi, hingga demokrasi telah menjadi topik pembicaraan utama selama kampanye.

Menjelang pemungutan suara, kandidat Partai Republik berfokus pada keluhan ekonomi akibat lonjakan biaya hidup di AS.

Partai Demokrat menyebut inflasi diakibatkan peristiwa global seperti invasi ke Ukraina dan masalah rantai pasokan terkait pandemi COVID-19. Tetapi, Partai Republik menyalahkan pengeluaran pemerintah yang meningkat di bawah kepemimpinan Biden.

Para migran duduk dalam truk, yang diyakini telah melintasi perbatasan dari Meksiko ke Amerika Serikat, saat dicegat oleh petugas penegak hukum di Texas, AS, Selasa (13/9/2022). Foto: Departemen Kehakiman AS/Handout via REUTERS

Dalam kampanye-kampanye di seluruh negeri, Partai Demokrat pun lebih menggarisbawahi demokrasi dan hak-hak reproduksi.

Mereka berharap pembelaan terhadap akses aborsi dan lembaga demokrasi akan menjaring dukungan di kotak suara.

AS menjamin hak aborsi dengan putusan Roe v. Wade pada 1973 sebelum dihapuskan Mahkamah Agung AS pada Juni.

Banyak negara bagian yang konservatif akhirnya melarang aborsi. Partai Demokrat ingin meloloskan undang-undang federal yang melindungi hak aborsi, tetapi tak memiliki mayoritas di Senat AS.

Kendali atas Kongres AS

Presiden AS Joe Biden memberikan pidato peringatan kerusuhan pendukung Trump di US Capitol, Washington, DC. Foto: Greg Nash/Pool via REUTERS

Pengesahan UU membutuhkan persetujuan kedua kamar Kongres AS. Selain membuat UU, Senat AS juga ditugaskan mengonfirmasikan calon presiden dan kabinet, serta menyetujui perjanjian formal.

Partai Demokrat saat ini memegang mayoritas tipis di DPR AS maupun Senat AS. Biden lantas berharap partainya dapat mempertahankan kendali atas DPR AS dan memperluas mayoritas di Senat AS. Tetapi, dia mengadang berbagai tantangan.

"Ada tren sejarah yang sangat konsisten bahwa partai presiden hampir selalu kehilangan kursi di DPR, dan sering kehilangan kursi di Senat," terang Abramowitz.

Partai Demokrat berharap dapat melawan tren tersebut dengan mendukung hak aborsi. Mereka juga mencoba menggambarkan seolah Partai Republik adalah pihak yang terikat erat dengan agenda sayap kanan mantan Presiden AS, Donald Trump.

"Keputusan yang sangat dramatis untuk membatalkan Roe v Wade ini memiliki dampak yang jelas pada iklim politik," lanjut Abramowitz.

Mantan Presiden AS Donald Trump berbicara dalam rapat umum menjelang pemilihan paruh waktu, di Mesa, Arizona, AS, Minggu (9/10/2022). Foto: Brian Snyder/REUTERS

Bila memenangkan mayoritas di Kongres AS, Partai Demokrat dapat mengejar agenda yang lebih ambisius. Walau begitu, kemungkinan itu tampaknya tidak akan terwujud dalam pemerintahan Biden.

Menurut Abramowitz, Partai Demokrat dapat mempertahankan Senat AS. Namun, Partai Republik bisa mengambil alih DPR AS. Situasi semacam ini akan menciptakan 'kemacetan'.

"Akan ada banyak konflik antara Kongres dan Gedung Putih, dan GOP [Partai Republik] akan berusaha menghalangi kemajuan apa pun dalam agenda Biden," papar Abramowitz.

"Partai Republik akan dapat memblokir apa pun yang diinginkan Biden, tetapi juga tidak akan dapat meloloskan agenda mereka sendiri," tambah dia.

Surat Suara

Margaret Keyser mengisi surat suara pada Pemilu Amerika Serikat di Bethany, Oklahoma, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Nick Oxford/REUTERS

Dikutip dari AFP, lebih dari 42 juta orang telah memberikan suara awal pada Senin (7/11).

Sebagian besar dari 50 negara bagian mengizinkan pemilih untuk memberikan suara lebih awal secara langsung atau melalui surat pos.

Praktik ini meluas sejak pemilu 2020 yang diadakan pada puncak pandemi COVID-19. Lebih dari 19,3 suara awal diberikan secara langsung, sedangkan 22,7 juta lainnya diberikan melalui surat pos pada Senin (7/11).

Hingga 39,1 juta orang memberikan suara awal dalam periode yang sama saat pemilu paruh waktu pada 2018.

Para pemilih tiba untuk memberikan suara pada Pemilu Amerika Serikat di Kentucky Exposition Center, Louisville, Kentucky, Amerika Serikat, Selasa (3/11). Foto: Bryan Woolston/REUTERS

Kendati demikian, anggota parlemen dari Partai Republik telah mengajukan keberatan teknis di beberapa negara bagian.

Mahkamah agung Pennsylvania memutuskan surat suara tak dapat dihitung bila tidak ada tanggal tertulis pada amplop. Keputusan ini berpotensi memengaruhi ribuan surat suara yang telah tiba.

Trump turut menuduh, surat suara yang tidak diverifikasi telah dikirimkan kepada para pemilih di Pennsylvania. Tetapi, tuduhan ini telah dibantah para pejabat pemilu setempat.

Setelah kalah dari Biden dalam pilpres 2020, Trump kerap membuat klaim palsu tentang penipuan pemilu. Tudingannya kemudian digemakan oleh banyak anggota Partai Republik.