Apakah Data Penduduk Indonesia Aman? Dirjen Dukcapil Beri Penjelasan

Ilustrasi e-KTP. Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Sebagai lembaga yang berwenang untuk mengurus administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, Dukcapil tentu bertanggung jawab atas keamanan data diri seluruh warga negara Indonesia.

Melalui Virtual Talk yang diselenggarakan kumparan pada Jumat, (15/10) mengenai Data Kependudukan dan Sistem Keuangan Digital, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, menjelaskan bagaimana cara mengamankan data penduduk dari pencurian data.

"Bicara keamanan data, perlindungan rahasia data pribadi, harus kita memasuki satu kawasan yang kita bangun dengan kesadaran bersama. Karena yang namanya keamanan data, itu adalah sesuatu yang sangat dinamis bukan semata-mata, tapi juga merupakan hasil secara terus menerus dan berkelanjutan," ucap Zudan.

Zudan menjelaskan, hingga 30 Juni 2021, ada 272 juta data penduduk Indonesia yang terus bertambah dan harus diamankan datanya. Pengamanan data itu menyangkut fisik dan digital.

"Ada yang namanya keamanan yang harus kita bangun secara fisik, misalnya gedung yang memiliki syarat memasuki semuanya harus termonitor sidik jari orang dengan biometrik. Sehingga termonitor hanya orang yang memiliki hak akses yang boleh masuk ke dalam server," paparnya.

Kemudian pengamanan yang bersifat digital.

“Kita harus memasang firewall dan tentu sistem ini selalu kita perkuat. Nah, si firewall-nya ini bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kita menggunakan jaringan khusus Virtual Private Network,” terang Zudan.

Zudan menjelaskan sistem Disdukcapil dilaksanakan secara terpisah antara pelayanan ke masyarakat dan pelayanan kelembagaan.

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Foto: kumparan

“Semuanya dilakukan secara terpisah jaringannya tidak menjadi satu, sehingga kalau ada masalah satu tidak kena semua,” lanjutnya.

Zudan menyadari bahwa sistem Dukcapil belum bisa dikatakan sempurna karena menjaga keamanan data penduduk juga bukan hanya tanggung jawab Disdukcapil, tapi juga diperlukan kesadaran diri masyarakat atas pentingnya kepentingan data.

“Jadi teknologinya kita perbaiki terus, aplikasinya kita sempurnakan, firewallnya kita perkuat, kemudian sistem pengamanannya yang merupakan pengamanan," tuturnya.

"Pertama itu awareness, kesadaran dari kita semua termasuk pegawai dinas dukcapil di daerah, termasuk lembaga pengguna. Ada ribuan perbankan, ribuan industri keuangan nonperbankan, asuransi, kemudian kampus rumah sakit itu juga itu juga harus kita bangun,” pungkasnya.