Australia Khawatir atas Rencana Kehadiran Polisi China di Kepulauan Solomon

Menlu Australia Penny Wong menyampaikan pandangan pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) bersama Australia di Jakarta, Kamis (13/7/2023). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Australia mengungkapkan kekhawatirannya atas rencana Kepulauan Solomon untuk menghadirkan polisi China sebagai bagian dari pakta kerja sama keamanan dan pertahanan baru di negara Pasifik itu.

Sehubungan dengan itu, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan dirinya telah mengangkat isu soal Kepulauan Solomon dalam pembicaraannya dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri China, Wang Yi, yang berlangsung pada Kamis (13/7).

Hal tersebut disampaikan Wong kepada wartawan pada Jumat (14/7), di sela-sela perhelatan 56th ASEAN Foreign Ministers Meeting di Hotel Shangri-la, Jakarta Pusat — yang mana serangkaian acaranya telah berlangsung sejak awal pekan ini.

"Kami berpandangan, bersama dengan semua anggota Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) lainnya bahwa keamanan paling baik disediakan di dalam keluarga Pasifik," ujar Wong, seperti dikutip dari Reuters.

"Kami memahami bahwa negara-negara membuat keputusan berdaulat mereka, namun keamanan Pasifik adalah sesuatu di mana kita semua memiliki kepentingan, jadi kami mendesak adanya transparansi," sambung diplomat senior itu.

Sebelumnya negara-negara yang tergabung dalam PIF termasuk Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, hingga partai oposisi Kepulauan Solomon pada Senin (10/7) telah menyerukan Perdana Menteri Manasseh Sogavare untuk segera mempublikasikan rincian kerja sama keamanan yang ditandatangani di Beijing itu.

Seruan ini disampaikan di tengah-tengah kekhawatiran mereka bahwa keputusan Sogavare akan menimbulkan konflik kepentingan baru dan kontroversi regional lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Beijing, Rabu (21/12/2022). Foto: Sarah Friend/DFATvia AP

Pemimpin partai oposisi di Kepulauan Solomon, Matthew Wale, dalam keterangannya berpendapat kebijakan soal kepolisian di negara demokrasi dan di negara komunis sangatlah berbeda.

Apalagi, situasi di Pasifik sudah mengeruh akibat ambisi militer China di Taiwan dan klaim tumpang tindihnya di Laut China Selatan.

"Ketakutan kami adalah bahwa dalam waktu dekat kepentingan China akan berbenturan dengan pengaruh dan kepentingan strategis AS di kawasan ini dan kami berada di tengah-tengah itu semua," ujar Wale.

Pada gilirannya, Sogavare membantah klaim bahwa kehadiran polisi China merupakan ancaman regional. Dia mengatakan, China akan kapasitas 1.500 aparat kepolisian Solomon dalam hal keamanan siber dan ketertiban masyarakat.

Dalam pernyataannya pada Jumat (14/7), Sogavare menjelaskan polisi China akan meningkatkan dukungan bagi kepolisian Australia dan Selandia Baru yang sudah ada sebelumnya.

"Pemerintah Kepulauan Solomon gagal untuk melihat bagaimana peningkatan sistem kontrol dan manajemen lalu lintas di Honiara, penyediaan peralatan polisi atau penyelesaian Laboratorium Otopsi Forensik merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan kawasan Pasifik," terang dia, seraya menambahkan aktivitas polisi China di Solomon akan tetap berada di bawah radar pemerintah.