Belanja Iklan Parpol di FB & IG: Golkar Rp 8,4 Miliar, PDIP Rp 74 Juta

Ilustrasi media sosial Facebook dan Instagram. Foto: tanuha2001/shutterstock

Sejumlah partai politik menggelontorkan biaya yang tak sedikit untuk belanja iklan di Facebook dan Instagram. Partai-partai peserta pemilu itu pun sampai menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk beriklan di platform tersebut.

Terkait ini, kumparan mencoba mengolah data belanja iklan partai dari media sosial besutan Mark Zuckerberg tersebut. Laporan ini memuat biaya dan jumlah iklan sejumlah politisi, termasuk capres 2024.

Data yang dihimpun Meta ini memang terbuka untuk publik dan punya kebijakan transparan soal biaya iklan, terutama pada topik sosial politik. Publik pun dimungkinkan untuk mengetahui siapa yang membayar iklan itu.

Nah, dari 18 partai peserta pemilu 2024, ada 11 partai iklannya ada di Facebook dan Instagram pada periode 4 Agustus 2020 sampai 7 Juli 2023. Kesebelas partai itu antara lain Golkar, PSI, NasDem, Gerindra, PDIP, PKS, Demokrat, Gelora, PAN, PPP, dan Partai Buruh.

Belanja Iklan Golkar Paling Besar

Golkar menjadi partai yang mengeluarkan uang paling besar untuk iklan di Facebook dan Instagram, yakni Rp 8.433.631.099. Nilai itu merupakan akumulasi belanja iklan oleh akun/halaman yang berafiliasi dengan Golkar. Baik itu Golkar pusat, daerah, maupun page relawan dan media informasi Golkar.

Meski begitu, Wakil Ketua Umum Korbid Komunikasi dan Informasi Partai Golkar, Nurul Arifin, menyebut data tersebut bukanlah bagian dari iklan kampanye Golkar.

"Ada program untuk menggaet kelompok milenial dan spending iklan juga. Tapi itu spending iklan (kampanye) belum dilakukan sampai sekarang. Karena kita juga melihat aturan aturan yang nanti ada di PKPU dan kemudian kita tahu bahwa efektifnya adalah setelah tanggal 28 November tersebut," kata Nurul saat ditemui di auditorium CSIS, Rabu (12/7).

Nurul Arifin Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Sementara itu, partai lain tak menghabiskan uang sebanyak Golkar. PSI menggelontorkan sekitar Rp 777 juta, NasDem Rp 456 juta, Gerindra Rp 329 juta, PDIP Rp 74 juta. Partai Buruh bahkan hanya menghabiskan Rp 2 juta untuk beriklan di FB dan IG.

Menurut data Meta, belanja iklan paling besar Golkar ada pada halaman FB Golkar 2024. Iklan itu disebutkan didanai oleh Yayasan Golkar Institute SPKP (Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik). Nilainya mencapai Rp 6.594.451.144.

Iklan terkait Golkar dengan dana yang tak kalah besar adalah halaman G24 Golkar Jatim (Rp 200 juta), G24 Golkar Jabar (Rp 165 juta), dan G24 Golkar Sumut (Rp 147 juta). Kesemuanya ini mendapat dukungan biaya dari yayasan yang sama.

Infografik Belanja Iklan di Medsos Jelang Pilpres 2024. Foto: kumparan

Golkar Institute Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik sendiri disahkan secara legal pada 2020 dengan nama Yayasan Golkar Institut Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik (SPKP). Dalam situs resminya, Golkar Institute menyebut sekolah tersebut inklusif terbuka untuk umum meskipun didirikan oleh partai.

Yayasan ini dicantumkan sebagai pihak yang mayoritas mendanai biaya ads Facebook dan Instagram. Dari total Rp 8.433.631.099 biaya iklan Golkar, Yayasan Golkar Institute SPKP mendanai sebanyak Rp 8.330.370.698. Artinya, ada 98,78 persen iklan Golkar yang disponsori oleh yayasan ini.

Data Facebook Ad Golkar 2024. Foto: Facebook/Ad Library Golkar 2024

Ternyata, biaya iklan halaman-halaman tersebut lebih besar dari biaya iklan untuk halaman resmi Golkar, yakni Golkar Indonesia. Total dana yang digelontorkan untuk iklan ini hanya mencapai Rp 59.375.916. Itu pun berasal dari 3 sumber pendanaan, yakni atas nama Abd Djaelani, Golkar Indonesia, dan dari disclaimer (pihak yang bayar iklan) yang tak disebutkan.

Jumlah untuk beriklan di Meta itu digelontorkan Golkar untuk menayangkan 9.038 iklan. Menurut data yang dihimpun Meta, angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah iklan parpol lainnya.

PDIP, misalnya, membayar 2.979 iklan dan Gerindra 2.605 iklan. Sementara partai dengan iklan di bawah 1.000 konten adalah PKS, PSI, NasDem, Demokrat, PPP, Gelora, Partai Buruh, dan paling sedikit PAN (27 iklan).

Menurut dosen Ilmu Politik UI, Aditya Perdana, pembiayaan kampanye hanya bisa dilakukan oleh peserta pemilu. Persoalannya, masa kampanye hingga saat ini memang belum mulai. Menurut timeline KPU, masa kampanye baru dilakukan 28 November 2023-10 Februari 2024.

"Untuk saat ini masih disebut sosialisasi, bukan kampanye. Pertanyaan berapa besarannya, pasti sangat besar banget. Jadi, kalau disebut angkanya Rp 5 miliar sampai Rp 8 miliar buat ukuran di partai politik itu kecil," kata kata Aditya saat dihubungi kumparan, Selasa (11/7).

Belanja Iklan di Meta

Logo Meta, rebranding perusahaan Facebook. Foto: Dado Ruvic/Reuters

Menurut Facebook, belanja iklan di platform Meta (Facebook, Messenger, Instagram, atau Meta Audience Network) bisa dilakukan dalam budget berapapun dengan hasil yang menyesuaikan. Jumlah pasti berapa biaya sebuah iklan baru muncul setelah pengguna meng-set budget dan melakukan penawaran.

“Kalau Anda mau membayar 5 dolar AS per minggu, bisa. Kalau Anda mau menghabiskan 50 ribu dolar AS, bisa juga,” tulis laman Meta Business Help Center.

Nah, kalau ingin mengiklan dengan target audiens lebih dari 200 ribu orang, dengan biaya tetap (fiks) yang sangat besar seperti yang dilakukan partai, maka kita bisa menggunakan metode pembayaran Reach & Frequency. Metode ini memungkinkan pengguna bisa mengatur berapa kali pengguna melihat iklan tiap minggu.

Namun, Facebook merekomendasikan biaya minimal yang bisa diterapkan pengguna. Misal mau menurunkan lifetime budget–akumulasi biaya yang dihabiskan di sepanjang waktu kampanye atau promosi, maka sebaiknya pengguna mempertahankan jumlah yang baru senilai sama dengan atau lebih dari jumlah biaya yang telah dibelanjakan, ditambah dengan 10 persen dari biaya yang dihabiskan dalam dua hari terakhir.

Misalnya, kalau sudah menghabiskan biaya 300 dolar AS dan 100 dolar di antaranya dihabiskan dalam dua hari terakhir, maka biaya iklan yang dibutuhkan selanjutnya harus setidaknya 310 dolar AS.

Promosi di Medsos vs Kampanye Konvensional

Menurut Nurul, Golkar punya strategi untuk menggaet suara pemilih pemula dan suara milenial hingga 60 persen. Meski begitu, pihaknya tetap akan melakukan cara-cara konvensional saat masa kampanye dimulai. Apalagi ada kelompok pemilih yang berada di desa-desa.

“Kalau kita lihat jenis kampanye akbar mungkin akan berkurang secara jumlah, tapi itu akan tetap dilakukan karena ada segmen-segmen yang masih suka dengan pemilu seperti itu. Jadi tetap kampanye-kampanye langsung itu, door to door dan sebagainya itu kita lakukan,” ujarnya.

Politisi Golkar, Nurul Arifin. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sementara itu, PSI–posisi kedua tertinggi untuk biaya iklan parpol di Meta–mengakui anggaran iklan PSI memang paling banyak dialokasikan untuk iklan di media sosial. Jubir PSI Sigit Widodo mengatakan ini sudah dilakukan sejak sebelum Pemilu 2019.

Bagi PSI, kebanyakan pemilihnya adalah pengguna media sosial. Selain itu, menurutnya, media sosial lebih memudahkan untuk menargetkan ke segmen tertentu ketimbang media tradisional.

Juru bicara DPP PSI, Sigit Widodo. Foto: Dok. Pribadi/Sigit Widodo

“Mungkin kalau ditotal di semua media, angka iklan PSI sangat kecil dibandingkan partai-partai lain. Tapi menggunakan media sosial memang salah satu kekuatan PSI,” kata Sigit kepada kumparan, Rabu (12/7).

“Soal nilai harus tanya ke Bendahara Umum, tapi setahu saya angka iklan di luar medsos nilainya lebih kecil daripada untuk medsos. Semua anggaran PSI saat ini berasal dari donasi,” imbuhnya.