BEM UGM Akan Undang Capres Sarasehan, Sodorkan Kontrak Politik

Kampus UGM di Yogyakarta. Foto: Dwita Komala Santi

Berbeda dengan BEM Universitas Indonesia (BEM UI) yang akan menantang capres berdebat, BEM Universitas Gadjah Mada (UGM) mengundang capres untuk sarasehan.

Hal ini menyikapi dikabulkannya sebagian gugatan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

Dengan dikabulkannya gugatan ini maka tak ada larangan kampanye di tempat pendidikan dengan catatan harus izin dan tanpa menggunakan atribut.

"Kami menyambut baik karena ketika adanya atau diperbolehkan kampanye di dalam kampus itu menjadi salah satu sarana pembelajaran politik mahasiswa, itu yang pertama," kata Ketua BEM KM UGM Gielbran Muhammad Noor melalui sambungan telepon, Senin (21/8).

Namun, jangan sampai momentum ini dijadikan seremonial saja.

"Dari teman-teman UI menyampaikan akan mengajak debat kalau dari BEM UGM punya cara lain. Dari awal kita sudah punya rencana untuk mengadakan sarasehan bersama untuk membangun Indonesia," katanya.

Di sarasehan itu, mahasiswa tidak akan mendebatkan satu gagasan dengan gagasan lain. Namun, justru di sana mahasiswa akan memberikan tuntutan kepada pada capres. Mahasiswa juga meminta para capres memberikan gambaran rencana Indonesia ke depan.

"Nggak cuma melihat mereka berdebat, nggak cuma melihat mereka menyampaikan gagasan mereka, nggak. Kita akan membawa tuntutan. Tuntutan, kontrak politik agar jangan sampai debat-debat itu debat kosong dan diskusi itu adalah diskusi kosong," katanya.

Menurutnya kontrak politik diperlukan agar capres tidak datang ke kampus hanya untuk umbar janji. Diskusi hingga sarasehan akan menjadi omong kosong tanpa kontrak politik, menurut Gielbran.

"Kita nggak ingin kampus dijadikan tempat pelacuran suara. Kita nggak ingin kampus dijadikan tempat cari elektoral doang," katanya.

Mahasiswa UGM akan membuat kajian dan kajian itu akan disampaikan kepada para capres. Kajian ini menjadi tuntutan bagi para capres untuk memperbaiki bermacam sektor di Indonesia.

"Jadi kita nggak cuma mendengarkan mereka debat nggak cuma mendengarkan mereka diskusi, kita akan membawakan tuntutan, kontrak politik yang harus disepakati oleh capres-capres ini," katanya.

Kontrak politik ini untuk mengikat para capres agar tak lari dari janji-janjinya.

"Diwujudkan dalam kontrak politik yang jelas. Biar mengikat, biar capres-capres ini gak lari-lari. Capres-capres ini kan lari-lari ke mana-mana omongannya. Jadi kita harus ikat suatu kontrak politik biar jelas," pungkasnya.

Kemungkinan capres akan diundang untuk sarasehan pada Desember mendatang ketika para capres sudah resmi didaftarkan di KPU.