BEM UPI Surati Mendagri, Tolak Komjen Iwan Bule Jadi Pj Gubernur Jabar

Ketua BEM UPI Muhammad Fauzan (kiri) (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Ketua BEM Universitas Pendidikan Indonesia Muhammad Fauzan bersama dua orang temannya mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk memberikan surat terbuka berupa protes atas pengangkatan Komjen Pol M Iriawan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat.

Menurut Fauzan, aliansi BEM se-Jawa Barat merasa kaget ketika Mendagri Tjahjo Kumolo melantik perwira aktif polri menjadi Pj Gubernur. Menurut dia, pelantikan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan Menkopolhukam Wiranto sebelumnya yang membatalkan rencana untuk menunjuk anggota TNI-Polri menjadi Pj gubernur.

“Logika sederhana ini kan pernah ditolak awal tahun ini yang sudah ramai di media, dan sudah ada statement dari Menkopolhukam Wiranto juga. Dan tahu-tahu dilantik juga secara mendadak,” kata Fauzan di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (19/6).

Fauzan lantas diterima secara informal oleh Kabid Humas Kemendagri Maddaremmeng atau yang sering disapa Pak Aco. Secara kebetulan, Aco sedang berada di Kantor Kemendagri walaupun masih dalam waktu libur Lebaran.

Di hadapan Aco, Fauzan memaparkan bahwa ia meminta surat terbuka tersebut untuk disampaikan ke Mendagri. Selain itu, Fauzan juga merasa aneh atas pengangkatan Iwan Bule sebagai Pj Gubernur Jabar.

Surat Terbukan BEM UPI kepada Mendagri (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Dia mengatakan, berdasarkan pernyataan Mendagri sebelumnya, pengangkatan Pj gubernur dari unsur TNI-Polri dilakukan untuk sejumlah daerah yang dianggap rawan. Menurut dia, Jawa Barat bukan salah satu daerah rawan konflik pilkada.

“Kan alasannya karena rawan konflik makanya dijadikan polisi sebagai Pj Gubernur, makanya kami pertanyakan Jawa Barat di mana rawan konfliknya. Pilkada sudah 4 bulan berjalan itu aman-aman aja. Ini kan framing yang kurang baik mengklaim Jawa Barat seperi itu,” tuturnya.

Fauzan mengaku, jika tidak ada respon positif dari surat terbuka, pihaknya akan melakukan aksi bersama BEM se-Jawa Barat. Ia meminta Mendagri untuk menjelaskan secara detail dasar dari pengangkatan Iwan Bule menjadi Pj Gubernur Jabar.

“Iya kemungkinan begitu (gelar aksi) dalam waktu dekat kalau memang tidak ada respon yang baik, klarifikasi yang jelas kenapa ini terjadi,” tuturnya.

“Intinya surat yang diberikan untuk penolakan. Intinya polisi harus mengundurkan diri dulu (atau) pensiun. Tapi Pak Iwan masih polisi aktif. Walaupun dia sudah tidak ada amanah di Mabes Polri, tapi masih anggota Polri. Kan gubernur jabatan politik. Polisi enggak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini kan flashback orde baru,” pungkas Korwil BEM se-Jawa Barat itu.