Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Menteri BUMN Erick Thohir mampir ke salah satu SPBU Pertamina di Malasan, Leces, usai menghadiri Harlah ke-182 Ponpes Zainul Hasan Genggong di Probolinggo, Jawa Timur, 20 November 2021. Di sana, ia mempersoalkan fasilitas toilet yang “dibisniskan”.
Erick bertanya pada salah satu penjaga toilet: mengapa buang air masih harus bayar? Padahal pemilik SPBU sudah memperoleh pendapatan dari jualan bensin.
“Kenapa enggak gratis? Kan ini fasilitas umum,” tanya Erick dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagramnya.
“Saya enggak tahu, Pak. Saya cuma kerja,” jawab penjaga toilet.
Di akhir video, Erick memerintahkan direksi Pertamina untuk menggratiskan fasilitas toilet di seluruh SPBU, termasuk yang dikelola swasta, tanpa terkecuali.
“Toiletnya enggak boleh bayar, harus gratis," kata Erick dalam video yang sudah ditonton lebih dari 3 juta kali dan mendapat 168 ribu likes.
Menindaklanjuti arahan Erick, Pertamina menyatakan toilet merupakan fasilitas gratis yang disediakan untuk pengguna SPBU.
Tak berhenti sampai di situ, empat hari kemudian, 24 November, Erick menerbitkan Surat Edaran. Isinya: semua fasilitas umum yang disediakan BUMN gratis untuk masyarakat.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan, sentilan Erick soal toilet merupakan terobosan agar fasilitas publik di BUMN benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Paling banyak sentuhan sama masyarakat umum kan pom bensin. Mungkin bagi orang, itu hal sepele. (Tapi) masalah yang besar juga dikerjakan (Erick Thohir). Restrukturisasi kan kami gila-gilaan—PTPN, Waskita, Krakatau Steel, Jiwasraya,” kata Arya kepada kumparan, Selasa (7/12).
Erick yang diangkat menjadi Menteri BUMN sejak Oktober 2019 diminta Jokowi membenahi BUMN dalam waktu singkat. Jokowi yang menilai BUMN terlalu gemuk, juga memintanya dirampingkan agar lebih lincah dan kompetitif.
Erick langsung memetakan 142 BUMN untuk mengidentifikasi masalah. Hasilnya, ia membagi BUMN ke dalam tiga kategori: yang cari untung, yang menunaikan tugas atau public service obligation, dan campuran (cari untung dan PSO).
BUMN yang masuk kategori cari untung antara lain: Telkom, Mandiri, BNI, Semen Indonesia, dan WIKA. Sementara BUMN yang punya fungsi campuran antara lain BRI, Pupuk Indonesia, Pertamina, PLN, dan KAI. Terakhir, BUMN yang menjalankan PSO di antaranya Pelni dan Perum Bulog.
Menurut Arya, BUMN yang berada pada kategori cari untung relatif tidak banyak masalah. Problem ditemukan pada BUMN berkategori campuran lantaran mereka perlu menyeimbangkan pengeluaran dan cari untung.
Kategorisasi BUMN pun berujung pada perampingan perseroan. BUMN yang tidak masuk ke dalam tiga kategori tadi dan tidak berkontribusi signifikan terhadap negara, langsung dibubarkan. Erick sempat menyebut, BUMN yang dibubarkan punya pendapatan di bawah Rp 50 miliar.
Perampingan tersebut dilakukan dengan membentuk holding serta merger antar-BUMN yang punya bisnis serupa. Terbaru, proses pembentukan holding pangan berlangsung dengan melebur 6 BUMN menjadi 3 perusahaan.
Buntut perampingan, kini jumlah BUMN tinggal 41. Ini dibarengi dengan berkurangnya jumlah klaster BUMN dari 27 menjadi 12. Di antaranya: klaster industri minerba, migas, infrastruktur, logistik, pupuk, kesehatan, dan pariwisata.
“Pengawasannya lebih ke holding-holding 41 BUMN. Kalau dulu di awal ada 140-an BUMN, kalau dipanggil dirutnya sehari 1 saja, butuh waktu 4 bulan baru ketemu lagi,” kata Arya.
Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai bahwa pemangkasan BUMN adalah tepat. Tapi, ia mengingatkan pentingnya menyusun rencana post-merger integration agar tercipta budaya perusahaan yang baru dan terstandarisasi. Misalnya, terkait renumerasi pegawai.
“Semisal pegawai di Pupuk Kaltim merasa sudah establish, dipindah ke Pupuk Kujang atau Pupuk Iskandar Muda, mau enggak? Belum tentu mau karena standarnya beda. Penting agar standar menjadi sama, sehingga tidak kesulitan memobilisasi pegawai dari satu anak usaha ke anak usaha lain. Ini semua bisa jalan kalau punya strong leader,” kata Toto.
Sumber kumparan mengatakan, salah satu alasan keuangan BUMN kerap merugi adalah lantaran harus menggarap proyek penugasan dari menteri teknis. Proyek jenis ini tak memikirkan aspek bisnis.
Kondisi ini pernah dialami Garuda Indonesia yang diminta membuka rute baru padahal pasarnya kecil. Ironisnya, permintaan itu tak dibarengi dengan dukungan finansial. Begitu pula proyek-proyek pembangunan jalan tol, khususnya di luar Jawa, yang dibebankan kepada BUMN Karya. Ini membuat mereka tekor.
Untuk mengatasi hal ini, Erick menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 pada Maret 2021. Aturan itu memuat ketentuan bahwa penugasan untuk BUMN harus mendapat persetujuan dari Menteri BUMN, Menteri Teknis, dan Menteri Keuangan. Selain itu, ada tanggung jawab pendanaan bagi BUMN yang mendapat penugasan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Supaya ada yang tanggung jawab terhadap pembiayaan PSO yang dikerjakan BUMN. Kalau enggak, nanti pakai duitnya siapa? Kalau (pakai duit) BUMN, bangkrutlah. Selama ini BUMN jadi kambing congek saja. Disuruh ini itu iya, lama-lama jadi beban,” ujar Toto.
Terobosan kedua Erick adalah mewajibkan BUMN menerapkan prioritas seperti inovasi model bisnis, teknologi, dan peningkatan investasi.
Peningkatan investasi misalnya terjadi di PT Telkom yang bertransformasi menjadi perusahaan digital telco. Melalui anak usahanya, Telkomsel, ia agresif berinvestasi di berbagai startup mulai Gojek sebesar USD 450 juta atau Rp 6,4 triliun, lalu di Kredivo, PrivyID, Qlue, Halodoc, Tanihub, Tada, SiCepat, dan Inspigo sebesar USD 40 juta atau sekitar Rp 570 miliar.
Prioritas lainnya berupa transformasi model bisnis. Ini misalnya diterapkan pada PT Pertamina dengan pembentukan enam subholding. Arya menjelaskan, “Pertamina sebagai holding hanya (mengurus persoalan) strategis. Teknisnya di subholding.”
Transformasi model bisnis membuat anak usaha Pertamina didorong lebih gencar berinvestasi. Dana investasi bisa dicari melalui initial public offering (IPO) di pasar saham yang bakal dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy.
Erick terus mendorong BUMN berani berinvestasi. Selain IPO, upaya mendapatkan dana segar ditempuh melalui kerja sama dengan investor asing seperti yang dilakukan PT Angkasa Pura II (Persero) yang menggandeng perusahaan asal India, GMR Airports Consortium, untuk mengelola Bandara Internasional Kualanamu.
AP II dan GMR Airports Consortium membentuk Joint Venture Company (JVCo), PT Angkasa Pura Aviasi, di mana 51 persen sahamnya dikuasai AP II, sedangkan 49 persennya dipegang GMR. GMR bakal berinvestasi mengembangkan Bandara Kualanamu senilai Rp 56 triliun dengan masa pengelolaan 25 tahun.
Melalui kerja sama itu, Bandara Kualanamu ditargetkan bersaing dengan Bandara Changi Singapura dan Bandara Kuala Lumpur Malaysia (KLIA), khususnya dalam menggaet pasar penumpang transit yang mayoritas berasal dari Asia Selatan.
“Setelah kita kerja sama dengan India, ketarik semua itu (penumpang transit dari Asia selatan). Kita enggak punya uang banyak dan jaringan kita belum kuat. Mereka (GMR) itu pengelola Bandara Paris Charles de Gaulle,” kata Arya.
Sumber kumparan menyebut, Erick serius meminta direksi BUMN berani berinvestasi. Bagi direksi BUMN yang malas investasi, siap-siap dicopot.
Transformasi model bisnis di BUMN bukan cuma demi cari keuntungan. Erick ingin ekonomi masyarakat diberdayakan. Selama ini, 30 juta pelaku usaha ultra mikro belum tersentuh pembiayaan dari lembaga keuangan. Alhasil Kementerian BUMN secara khusus membentuk holding yang terdiri dari: BRI, Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani untuk membantu pelaku ultra mikro.
Afirmasi Kementerian BUMN terhadap pelaku usaha kecil terlihat pula dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dari Januari-November 2021, dana KUR sudah tersalur sebesar Rp 262,95 triliun. KUR tersebut disalurkan bank-bank BUMN kepada 6,9 juta UMKM.
Di samping mengelola BUMN, peran Erick pun krusial dalam penanganan COVID-19. Erick bersama Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, aktif lobi-lobi ke berbagai negara untuk mendapatkan vaksin COVID-19.
Sebulan setelah COVID-19 masuk Indonesia pada Maret 2020, Erick dan Retno pergi ke berbagai negara seperti China, Inggris, Amerika Serikat, dan UEA mencari vaksin. Tak lama kemudian, Indonesia sepakat kerja sama vaksin dengan Sinovac.
Pada Agustus 2020, Indonesia memulai uji klinis tahap III vaksin Sinovac. Lalu Januari 2021, Indonesia memulai vaksinasi Sinovac. Bukan cuma itu, Indonesia juga mendatangkan vaksin AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Sinopharm.
Keputusan berani diambil pula ketika mengubah Wisma Atlet sebagai RS Darurat COVID-19. “China waktu itu bangun RS dalam waktu seminggu, kita gimana bangun RS dalam seminggu? enggak ada, ya, Wisma Atlet,” kata Arya.
Tetapi kinerja Erick dalam penanganan COVID-19 sempat ternoda. Ia dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan disebut-sebut menjadikan tes PCR sebagai lahan bisnis lewat GSI Lab. Arya menyebut tudingan ini tendensius.
"Sejak Pak Erick jadi menteri, sudah tidak aktif lagi di yayasan itu. Enggak aktif. Jadi sangat jauh dikaitkan terlibat. Saya harap jangan tendensius dan lebih klirlah melihatnya," kata Arya.
Meski punya berbagai terobosan, Erick bukan tanpa cela. Erick disorot karena penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang sarat pertimbangan politis. Menurut temuan Transparency International Indonesia, sekitar 40 persen dari 490 posisi komisaris BUMN berlatar belakang politis. Paling anyar penunjukan Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PLN menggantikan Zulkifli Zaini.
Darmo adalah kader PDIP dan ikut sebagai tim ahli paslon Jokowi-JK saat kampanye Pilpres 2014. Ia pernah menjadi salah satu deputi Kantor Staf Presiden sejak era Luhut Pandjaitan.
Arya Sinulingga menampik Darmo dipilih karena alasan politis. Darmo dipilih karena memang sejak lama memimpin transformasi di PLN.
“Dia maju ke investor di luar negeri untuk bauran energi, kayak kemarin di Glasgow itu Darmo. Memang dia menonjol, bagus (jaringannya)” kata Arya.
Selain Darmo, terdapat sejumlah relawan dan politikus partai pendukung Jokowi yang didapuk menjadi komisaris BUMN. Dari kelompok relawan dan pendukung Jokowi: Fadjroel Rachman (Komisaris Waskita), Andi Gani Nena Wea (Komut merangkap Komisaris Independen PT PP), Ulin Yusron (Komisaris Independen ITDC), Kristia Budiyarto (Komisaris Independen Pelni), Eko Sulistyo (Komisaris PLN), Paiman Rahardjo (Komisaris PGN), Abdee Negara Nurdin (Komisaris Independen Telkom).
Kemudian Sunanto (Komut Istaka Karya), Said Aqil Siroj (Komut merangkan Komisaris Independen KAI), Basuki Tjahaja Purnama (Komut Pertamina), Jaleswari Pramodhawardani (Komisaris Pindad), dan Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen BSI).
Sementara dari kalangan eks timses dan politikus partai pendukung Jokowi terdapat nama Dwi Ria Latifa (Komisaris Independen BRI), Dudy Purwagandhi (Komisaris PLN), Rizal Mallarangeng (Komisaris Telkom), Arif Budimanta (Komisaris Bank Mandiri), Kapitra Ampera (Komisaris Independen PT PPI), Lukman Edy (Wakil Komut PT Hutama Karya).
Selanjutnya: Zulnahar Usman (Komisaris Independen BRI), Dini Shanti Purwono (Komisaris PGN), Fary Djemy Francis (Komut ASABRI), Budiman Sudjatmiko (Komisaris Independen PTPN V), TGB Zainul Majdi (Wakil Komut merangkap Komisaris Independen BSI), dan Arya Sinulingga (Komisari Telkom)
Belum lagi pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Emir dianggap tidak layak menjabat Komisaris lantaran pernah dihukum 3 tahun bui usai terjerat kasus korupsi penerimaan suap PLTU Tarahan, Lampung, saat menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR F-PDIP.
Toto Pranoto menilai, pengangkatan komisaris yang erat kaitan dengan politik balas jasa membuktikan Erick Thohir masih tersandera kepentingan politis. Terlebih dalam pengangkatan Emir Moeis, Erick dianggap melanggar Peraturan BUMN yang mengatur calon komisaris harus memiliki integritas dan moral.
“Komisaris ini kesannya seolah-olah ini adalah 'pembagian kekuasaan' saja dengan orang-orang yang dianggap pernah punya jasa politik dulu bantu Jokowi. Makin banyaknya orang masuk ke jabatan komisaris BUMN yang background-nya 'aneh-aneh' menunjukkan pressure ke dia [Erick Thohir] kuat sekali,” kata Toto.
Toto berpendapat, seharusnya Erick menyeleksi ketat calon komisaris layaknya pemilihan direksi. Sehingga calon komisaris benar-benar kompeten. Jika tidak, Erick sama saja seperti Menteri BUMN sebelumnya yang masih menerapkan politik balas jasa.
“Komisaris bukan tempat bagi-bagi jabatan, itu jabatan serius, fungsi monitoring. Apalagi sekarang banyak BUMN sedang kesulitan, maka fungsi monitoring harus kuat,” ucap Toto.
Ekonom Yanuar Rizky menilai penempatan relawan, politikus, dan pejabat Kementerian sebagai Komisaris Independen lebih parah di era Erick. Seharusnya, jabatan itu benar-benar diberikan kepada orang yang independen dan paham mengurus korporasi.
“Ada merit system yang dipertimbangkan untuk Komisaris Independen tetap mengakomodir orang-orang yang mengerti korporasi. Sekarang yang Komisaris Independen saja dimakan, kayak orang kelaparan menurut saya,” kata Yanuar kepada kumparan, Kamis (9/12).
Arya Sinulingga memastikan pemilihan komisaris sesuai dengan aturan. Ia menyebut pemilihan komisaris menimbang faktor rekam jejak, pengalaman dan kompetensi.
Politikus NasDem Irma Suryani menilai wajar jika ada relawan atau kader parpol yang menduduki komisaris. Namun, Irma mengingatkan partai juga harus memberi kader terbaik. Jangan sampai partai mengajukan eks napi korupsi sebagai komisaris.
“Tidak ada makan siang gratis di politik betul, loyalitas perlu diapresiasi, tapi harus ngaca diri juga dong. Kalau kemampuan kita C masak mau masuk di A,” kata eks Komisaris Independen PT Pelindo I itu.
Yanuar Rizky juga menyoroti conflict of interest di era Erick. Ia menyinggung kisruh antara anak usaha PT Pupuk Indonesia, PT Rekayasa Industri (Rekind), dan PT Panca Amara Utama (PAU) dalam proyek pembangunan Pabrik Amonia Banggai.
PT PAU merupakan anak usaha PT Surya Esa Perkasa Tbk yang salah satu pemegang sahamnya adalah kakak Erick, Garibaldi Thohir alias Boy Thohir. Adapun ketika proyek berjalan Yanuar menjabat Komisaris Independen Pupuk Indonesia 2015-2020.
Proyek pembangunan Pabrik Amonia Banggai diteken Rekind pada Juni 2015 dan selesai Agustus 2018. Padahal target semula proyek selesai 28 bulan atau Oktober 2017. Rekind berdalih keterlambatan proyek karena adanya cost overrun.
Tetapi PT PAU tak mau tahu dan menarik performance bond (uang jaminan kesanggupan) USD 56 juta atau sekitar Rp 804 miliar.
“Lho kan proyeknya enggak gagal, kenapa ambil performance bond? Penjelasan direksi pada waktu itu, ‘Itu dia Pak, makanya kita laporkan pidana,’” kata Yanuar.
Selain itu, Rekind memiliki piutang retensi (tagihan yang ditahan) dari PT PAU senilai USD 50 juta atau sekitar Rp 718 miliar. Sedianya retensi dibayarkan pemilik proyek kepada kontraktor setelah proyek tuntas.
Permasalahan itu membuat Rekind melaporkan direksi PT PAU ke polisi pada 2019. PT PAU membalas dengan mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase di Singapura. PT PAU menilai Rekind telah wanprestasi.
Sebagai Komisaris Independen, Yanuar mengikuti aturan OJK bahwa jika ada kasus hukum, harus diungkap di laporan keuangan perusahaan pada 2019. Ia pun meminta ada kajian soal transaksi afiliasi yang berpotensi konflik kepentingan di proyek tersebut.
Tetapi belum selesai laporan keuangan 2019 disusun, Yanuar sudah diberhentikan Erick Thohir pada 9 Januari 2020.
“Gimana kita enggak merasa, lho ini kayaknya cuek, kok ada konflik kepentingan,” ucap Yanuar.
Konflik mereda setelah Rekind dan PT PAU sepakat berdamai pada 12 Agustus 2020. Isi perjanjian damai adalah PT PAU mengembalikan performance bond kepada Rekind, membayar uang kompensasi penyelesaian USD 2 juta kepada Rekind, mencabut laporan polisi serta gugatan arbitrase, mengakhiri kontrak EPC, dan menghentikan semua tuntutan.
Dari kesepakatan damai itu pula, Rekind menghapuskan sisa saldo tagihan bruto kepada PT PAU. Belakangan, BPK menemukan indikasi kerugian negara dalam proyek tersebut.
Berkaca pada kasus itu, Yanuar menilai Erick belum pantas jika ingin maju pada Pilpres 2024.
Sementara Toto menilai Erick perlu membuktikan diri mampu membawa BUMN bangkit usai dihajar COVID-19 apabila ingin maju sebagai capres/cawapres. Ini bisa dilihat dari perolehan laba bersih BUMN.
Pada 2019 laba bersih BUMN mencapai Rp 165 triliun, kemudian anjlok menjadi Rp 38 triliun pada 2020. Adapun sepanjang semester I 2021, laba bersih BUMN sudah mencapai Rp 26,35 triliun.
“Kalau prestasi kelola BUMN jadi bagus, performance BUMN recovery cepat, bagus, itu bisa jadi rekam jejak,” tutup Toto.
