Biden Telepon Plt Presiden Han: Aliansi AS-Korsel Kunci Perdamaian Kawasan

Perdana Menteri Korea Selatan Han Duck-soo. Foto: Kacper Pempel/REUTERS

Perdana Menteri Korea Selatan, Han Duck-soo, yang kini menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Presiden setelah pemakzulan Yoon Suk-yeol, berbicara melalui telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Minggu (15/12).

Percakapan yang dikonfirmasi Gedung Putih itu menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat aliansi strategis di tengah ketidakstabilan politik Korsel.

“Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha untuk memastikan aliansi Korsel-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap,” ujar Han, seperti dikutip dalam pernyataan resmi kantornya.

Biden, dalam percakapan itu, menyebut aliansi dengan Korsel sebagai kunci utama perdamaian di kawasan tersebut.

Ia juga menambahkan, AS siap bekerja sama untuk lebih memperkuat hubungan bilateral serta kerja sama trilateral dengan Jepang.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bersalaman dalam konferensi pers di Taman Mawar Gedung Putih di Washington, DC, Rabu (26/4/2023). Foto: Jim Watson/AFP

Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Sabtu (14/12) menjadi puncak dari ketegangan politik setelah ia mencoba memberlakukan darurat militer pada 3 Desember lalu.

Keputusan kontroversial tersebut hanya bertahan enam jam sebelum parlemen membatalkannya dan meloloskan pemungutan suara pemakzulan.

Tindakan Yoon memicu protes besar-besaran, baik di parlemen maupun di jalanan.

Ia dituduh melanggar konstitusi karena menggunakan militer untuk menghentikan aktivitas parlemen, sebuah langkah yang disebut oposisi sebagai pemberontakan.

Kini, kekuasaan Yoon ditangguhkan sementara Mahkamah Konstitusi memproses keputusan pemakzulan.

Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan ke jabatannya. Jika Yoon diberhentikan, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Oposisi Desak Penyelesaian Cepat

Sejumlah pengunjuk rasa mengikuti aksi penggulingan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (14/12/2024). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Pemimpin Partai Demokrat yang menjadi oposisi utama, Lee Jae-myung, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera mengambil keputusan guna meminimalkan kekacauan nasional.

Ia pun mengusulkan pembentukan dewan nasional untuk mengatasi kelumpuhan politik dan memulihkan stabilitas.

“Majelis Nasional dan pemerintah harus bekerja sama untuk segera menyelesaikan krisis ini. Kerja sama bipartisan sangat penting untuk memulihkan kepercayaan internasional,” ujar Lee.

Meski sejumlah pihak mendesak pemakzulan Han Duck-soo karena dinilai gagal mencegah tindakan darurat militer Yoon, Partai Demokrat memutuskan untuk tak menambah ketidakpastian politik.

“Kami tidak akan mendorong pemakzulan Perdana Menteri Han demi menjaga stabilitas negara,” tegas Lee.

Krisis politik ini telah melumpuhkan kegiatan diplomasi tingkat tinggi Korea Selatan dan mengguncang pasar keuangan.

Yoon sebelumnya menyebut langkah darurat militer sebagai “peringatan” terhadap Partai Demokrat, yang dianggapnya sebagai kekuatan anti-negara karena memanfaatkan mayoritas parlemen untuk memblokir agenda pemerintah.

Dalam pernyataannya, Han Duck-soo menegaskan pemerintah akan berusaha keras untuk memastikan transisi yang mulus dan memulihkan kepercayaan global terhadap negaranya.