Bima Arya: I Have Nothing Personal dengan Mas Anies

Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto. Foto: Dok. kotabogor.go.id

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sempat membeberkan dampak positif dan negatif atas kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang memutuskan kembali menerapkan PSBB ketat.

Alih-alih mengikuti PSBB ketat DKI, Bima Arya justru memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) hingga 14 September.

"Nah, Kota Bogor fokus pada mikro dan komunitas. Sekali lagi, kalau minggu depan terjadi lonjakan, kalau rem harus diinjak total, ya tidak mungkin tidak kita lakukan. Apa pun kita lakukan untuk menyelamatkan manusia," ungkap Bima Arya dalam diskusi Populi Center, Sabtu (12/9).

Anies dan Bima Arya tinjau kolam retensi Foto: Moh Fajri/kumparan

Terkait pernyataannya yang menilai PSBB DKI memiliki dampak positif dan negatif, ia menilai ada oknum yang berupaya membangun sentimen-sentimen negatif tentang Anies. Bahkan, dikaitkan dengan isu politik.

Padahal, di situasi pandemi corona, Bima Arya menilai semestinya masyarakat fokus bersama menekan penyebaran kasus COVID-19.

"Ada yang militan dengan Mas Anies. 'Apa haknya Wali Kota Bogor?'. Lah kan saya jelaskan hasil rapat. Ini kan namanya menguras energi," ucap Bima Arya.

"Artinya ini pro buat kita semua, kita berperang kondisi psikologis seperti itu. I have nothing personal dengan Mas Anies. Ini tak ada urusan politik, tak ada hubungannya juga. Setiap daerah punya kewenangan masing-masing," lanjut dia.

Bima Arya Nilai PSBB Tak Tepat Dilakukan Lagi di Bogor

Petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan tes swab kepada pedagang di Pasar Baru Bogor, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

Bima Arya sebelumnya menilai pemberlakuan PSBB total di Jakarta belum jelas secara konsepnya. Sehingga, Bima Arya bersama pimpinan daerah penyangga Jakarta juga telah melakukan rapat koordinasi dengan Anies untuk sinkronisasi.

Namun, ditegaskan penerapan PSBB ketat tak tepat dilakukan di Kota Bogor karena bakal mengorbankan sektor ekonomi.

"Menurut saya iya, bukan PSBB. PSBB tidak tepat. Warganya terpapar secara ekonomi 90 persen," kata Bima Arya.

Sementara itu, Anies mengungkapkan pihaknya tak bisa memaksakan daerah penyangga untuk ikuti aturan DKI. Sebab, masing-masing daerah sudah memiliki pertimbangan sendiri terkait kebijakan penanganan COVID-19.

"Tidak ada kewenangan DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun enggak pernah minta, karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," ujar Anies, Jumat (11/9).

=====

Saksikan video menarik di bawah ini: