Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Bisakah Listrik PLTS Terapung Cirata Murah Seperti di Arab?
28 November 2017 19:33 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:13 WIB
ADVERTISEMENT
Anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan perusahaan pengembang energi terbarukan asal Uni Emirat Arab (UEA), Masdar, hari ini menandatangani Project Development Agreement (PDA) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung alias floating PV solar power plant berkapasitas 200 MW di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
Di negara asalnya, Masdar bisa membuat PLTS dengan harga listrik sangat murah, hanya 2,99 sen dolar AS/kWh atau sekitar Rp 400/kWh. Bahkan dibanding PLTU yang berbahan bakar batu bara, itu masih lebih murah.
Bisakah Masdar dan PJB membuat listrik dari PLTS terapung di Cirata semurah di UEA?
Jawabannya tidak bisa. Direktur Utama PJB, Iwan Agung Firstantara, mengaku hanya bisa mengupayakan harga listrik tidak lebih dari 6,5 sen dolar AS/kwh yang merupakan rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di Pulau Jawa.
Ia menjelaskan, ada berbagai faktor yang membuat biaya investasi untuk membangun PLTS di Indonesia tak bisa seefisien di UEA.
"Di Arab itu kan bisa murah karena tanahnya gratis, bunga gratis, pajak gratis," ujarnya kepada kumparan (kumparan.com), Selasa (28/11).
ADVERTISEMENT
Lahan untuk pembangkit listrik di UEA memang disediakan oleh pemerintahnya. Bunga kredit di sana lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, ada berbagai insentif berupa pembebasan pajak di UEA.
Karena itu, Iwan berharap ada tax allowance dari pemerintah. Ia juga berupaya untuk mendapatkan lender yang mau memberi bunga rendah, serta mencari project financing. "Saya yakin Masdar kan punya partner yang banyak dan merata untuk hal tersebut," ucapnya.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar pun mengatakan bahwa kerja sama ini membutuhkan dukungan financial arrangement terkait insentif berupa tax allowance dan jenis insentif lain yang penting dan layak untuk seluruh pihak, baik PLN, PJB, maupun Masdar.
Menurutnya, setidaknya pemerintah menginginkan maksimal harga sebesar 6,5 sen dolar AS/kWH. "Saat ini masih dalam tahap pembicaraan dengan PJB mengenai upaya untuk meminimalkan tarif," katanya.
ADVERTISEMENT