Cerita Habiburokhman Pernah Diminta Pamdal Minggir saat Pemerintah ke DPR

Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin”. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sekaligus anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman mengeluhkan sikap petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR yang lebih pro pada eksekutif.

Ia bercerita pernah diminta Pamdal meminggirkan mobilnya agar pejabat eksekutif pemerintah bisa lebih dulu masuk gerbang utara (depan) DPR di Jalan Gatot Subroto.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam rapat pemanggilan Sekjen DPR Indra Iskandar di MKD untuk mengevaluasi akses masuk Kompleks Parlemen, Senayan.

"Soal evaluasi banyak, saya juga banyak ke parlemen luar negeri. Tapi di kita mohon maaf, kalau pejabat eksekutif yang datang itu di depan longgar sekali kok, Pak. Lebih longgar dari anggota DPR sendiri. Saya ini sering disuruh minggir, Pak," kata Habiburokhman, Rabu (27/9).

Kondisi pintu pejalan kaki depan DPR RI. Foto: Zamachsyari/kumparan

"Mau masuk DPR, ada pejabat dateng mobil saya disuruh minggir. Kita nih orang, mohon maaf level-level Eselon I, kita disuruh minggir [pas] mereka lewat. Itu harus evaluasi. [Saya aja begitu bagaimana] kalau rakyat [biasa]?" imbuh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Akses masuk pintu depan di Kompleks DPR Senayan menuai sorotan usai Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, sempat ditolak masuk oleh Pamdal, Senin (26/9), meski sudah menunjukkan undangan MKD.

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sugeng kemudian diarahkan ke pintu selatan (belakang), tetapi ia menolak karena merasa didiskriminasi. Sekjen DPR Indra Iskandar kemudian dipanggil untuk menjelaskan hal itu di MKD DPR.

Indra kemudian menjelaskan bahwa ada misinformasi antara Biro Umum yang mengatur tamu undangan DPR dengan Pamdal. Sementara Pamdal yang bertugas disebut tidak mengkonfirmasi ke atasannya saat Sugeng menunjukkan undangan MKD.

Meski begitu, Indra mengatakan Sugeng diarahkan ke pintu belakang yang memiliki pengamanan lebih ketat karena tak terkonfirmasi, bukan didiskriminasi.

Habiburokhman menyesalkan Indra tak pernah mensosialisasikan terkait beda pengamanan pintu depan dan belakang DPR. Menurutnya, sebetulnya akses masuk DPR tak perlu jadi persoalan apabila sudah diberitahukan.

"Soal pintu belakang dan depan [sebetulnya] enggak masalah, tapi diinformasi. Ke kami enggak pernah juga diinfo kalau ada tamu lewat sini [yang mana]. Jadi kalau kami undang orang kami [bisa] kasih tahu lewat mana, sehingga enggak salah paham," pungkasnya.