China Batasi Visa untuk Pejabat AS yang Mau Masuk Tibet

14 April 2025 16:44 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Seorang pria berbicara dengan seorang biksu Tibet di sebuah gang pasar di kota tua Lhasa, Tibet, China, Rabu (14/10/2020). Foto: THOMAS PETER/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Seorang pria berbicara dengan seorang biksu Tibet di sebuah gang pasar di kota tua Lhasa, Tibet, China, Rabu (14/10/2020). Foto: THOMAS PETER/REUTERS
ADVERTISEMENT
China mengumumkan pembatasan visa bagi sejumlah pejabat AS yang memiliki perilaku buruk terhadap isu terkait Tibet.
ADVERTISEMENT
Pengumuman itu dikeluarkan Kemlu China saat konferensi pers rutin. Dikutip dari Reuters, Senin (14/4), 2 minggu lalu Washington memberlakukan pembatasan visa tambahan 2 terhadap pejabat China yang terlibat dalam kebijakan yang mengatur akses orang asing ke wilayah Tibet.
AS menuduh Partai Komunis China menolak memberikan akses bagi diplomat, jurnalis, dan pengamat internasional AS lainnya masuk Tibet dan wilayah Tibet lainnya di China. AS juga menuntut akses tanpa batas ke wilayah tersebut bagi diplomat AS dan lainnya.
Jubir Kemlu China, Lin Jian, mengatakan isu terkait China adalah urusan dalam negeri China dan penyalahgunaan pembatasan visa oleh AS terhadap pejabat China sangat melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
ADVERTISEMENT
Turis asing diperbolehkan mengunjungi wilayah paling barat Tibet asalkan mereka berpergian berkelompok dan mendapatkan izin terlebih dahulu. Diplomat dan jurnalis asing membutuhkan izin dari pejabat lokal Tibet untuk pergi ke sana.
"Tibet terbuka. China menyambut dengan hangat orang-orang dari negara lain untuk berkunjung, berpergian, dan berbisnis di Tibet," kata Lin kepada wartawan.
"Namun, China menentang campur tangan negara lain atau orang lain dalam urusan Tibet dengan dalih atas apa yang disebut hak asasi manusia, agama, dan budaya," lanjutnya.
China merebut kendali Tibet pada 1950 atas apa yang mereka sebut sebagai pembebasan damai dari perbudakan feodalistik.
Namun, kelompok hak asasi manusia internasional menilai China melakukan tindakan represif di Tibet.