Connie Bakrie Bandingkan Kepemimpinan Jokowi dengan Hitler: Tidak Beda Jauh

Pengamat militer dan pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie, dalam diskusi yang digelar oleh KedaiKOPI, di Erian Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie, menyinggung kritik terkait Pilpres 2024 oleh anggota Komite HAM PBB, Bacre Ndiaye. Ia menyoroti netralitas Presiden Jokowi.

"Anggota CCPR (Komite HAM PBB) itu sudah ngomong bahwa dia melihat ada dugaan intervensi dalam Pilpres 2024," kata Connie dalam sesi diskusi yang digelar KedaiKOPI, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3) malam.

"Kemudian juga bagaimana dia menggarisbawahi tentang menit-menit akhir kriteria cawapres yang menguntungkan putra presiden," lanjut Connie.

Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Pantoloan di Kawasan Teluk Palu, Donggala, Sulawesi Tengah. Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Connie pun menyinggung dan mengingatkan demokrasi era Adolf Hitler saat berkuasa di Jerman.

"Hitler itu demokrasi banget waktu Nazi Jerman. Dia sangat demokrasi terpilihnya, tapi apa yang terjadi pada Hitler? Dia memanipulasi kemudian memperpanjang kekuasaannya dan melahirkan absolutism," tuturnya.

"Lihat aja Hitler, apakah Jokowi dan keluarganya yang sudah kita warning dari awal. Ini apa, sih, ujung masalahnya, cuma MK, kok, cuma Gibran. Coba dari pertama Pak Prabowo tidak bawa Gibran [sebagai cawapres], enggak akan begini, kok," kata dia.

Pimpinan nazi Adolf Hitler diikuti oleh panglima tertinggi Hermann Goering (ke-2 dari kiri) dan kepala SS Heinrich Himmler (ketiga dari kiri) berbaris di Berlin di sebelah hotel Excelsior yang merupakan markas Hitler di kota pada awal 1930-an. Foto: FRANCE PRESSE VOIR / AFP

Dia juga memperingatkan kekuasaan yang absolut tidak hanya ditolak oleh rakyat Indonesia, melainkan juga dunia internasional.

"Intinya adalah jangan sampai ceritanya demokrasi, tapi rakyat akan melihat terjadi manipulasi, perpanjangan kekuasaan dengan cara langsung dan tidak langsung," ungkapnya.

"Dan yang tidak mau bukan hanya rakyat Indonesia, tapi dunia internasional sekarang juga tidak mau tentang namanya absolutism, karena bukan itu tujuan kita," imbuh dia.

Sebelumnya netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 dipertanyakan pada pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada Selasa (12/3). Perwakilan RI yang berada di sana tidak menjawab pertanyaan tersebut.

Secara spesifik, Bacre menyinggung soal pencalonan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

“Pada Februari 2024 Indonesia menggelar pemilihan presiden. Kampanye digelar setelah putusan di menit akhir mengubah syarat pencalonan dan memperbolehkan anak presiden ikut pencalonan,” kata Bacre pada pertemuan tersebut dikutip dari tayangan UNTV.