CSIS soal Skenario Kotak Kosong di Pilgub Jakarta: Bukan Demokrasi yang Baik

8 Agustus 2024 13:13 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pengamat Politik CSIS, Arya Fernandes. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pengamat Politik CSIS, Arya Fernandes. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menyatakan bahwa skenario kotak kosong pada Pilgub Jakarta, membuat kesan tak membangun demokrasi yang baik
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan Arya dalam media briefing dengan tema Peta Kompetisi Pilkada 2024 di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
"Tentu ini esensi Pilkada itu kan sebenarnya berkompetisi, kalau tidak ada kompetisi tentu tidak menunjukkan praktik demokrasi yang baik," ujar Arya di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).
Ia menambahkan bahwa skenario tersebut sudah kebablasan. Bahkan tidak menunjukkan adanya semangat membangun demokrasi yang sehat.
"Dan itu tidak menunjukkan semangat untuk membangun demokrasi yang sehat," tambahnya.
Peta Kompetisi Pilkada 2024. Foto: Dok. CSIS
Menurut Arya, Pilgub Jakarta menunjukkan potensi head to head. Head to head dapat terjadi apabila PKS, NasDem, PKB dan PDIP bersatu.
Jika skenarionya NasDem, PKB, dan PKS, berada di satu koalisi, lalu PKS keluar dari koalisi tersebut artinya hanya tersisa PKB dan NasDem yang bisa mencalonkan.
ADVERTISEMENT
"PKB, NasDem itu bisa mencalonkan karena ada 23 kursi. Tapi kalau, PKB nya yang narik diri, hanya ada NasDem itu tidak bisa nyalon. PDIP kalau bertemu dengan NasDem dapat 25 (kursi), bisa nyalon," tuturnya.
Media briefing CSIS tema Peta Kompetisi Pilkada 2024 di Gedung Pakarti Centre, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan
Bagi Arya, harusnya partai-partai yang belum menentukan calon, dalam hal ini PKS, NasDem, PKB dan PDIP, dapat segera memberikan sinyal dukungan kepada siapa mereka usung di Pilgub Jakarta.
Saat ini PKB baru di tingkat DPW saja untuk mengusung Anies Baswedan maju di Pilgub Jakarta, sementara di tingkat DPP belum ada keputusan apa pun.
"Itu penting juga bagi kita supaya desain calon kotak tunggal ini bisa diprediksi ke depan," pungkasnya.