Daftar Pejabat Publik Penerima Gelar Profesor Kehormatan: Ada Mega dan SBY

Megawati saat menerima gelar Profesor Kehormatan. Foto: Unhan

Pemberian gelar Honorary Professor atau Guru Besar Kehormatan kepada pejabat publik dan kelompok nonakademik ditentang oleh ratusan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM). Penolakan itu disampaikan dalam surat yang ditulis bersama hingga akhirnya viral di media sosial.

Jika di UGM ada gerakan menolak Guru Besar Kehormatan, berbeda dengan kampus negeri lainnya. Sejumlah PTN — juga PTS —memberikan gelar ini kepada pejabat publik.

Dasar pemberian gelar yang dipakai antara lain Peraturan Mendikbud Ristek No 38 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan pada Perguruan Tinggi dan Permendikbud No. 88 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tidak Tetap dalam Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Lantas siapa saja pejabat publik yang mendapat anugerah gelar Profesor Kehormatan? Berikut rangkuman tim kumparan:

1. Megawati

Presiden Seoul Institute of the Arts (SIA) Nam Sik Lee (kiri) menyerahkan piagam gelar profesor kehormatan bidang kebijakan seni dan ekonomi kreatif kepada Megawati Soekarnoputri di Seoul, Korea Selatan, Rabu (11/5/2022). Foto: PDIP

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mendapat dua gelar profesor kehormatan. Pertama dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).

Unhan menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategik kepada Megawati melalui Sidang Senat Terbuka di Kampus Unhan, Sentul, Bogor pada Jumat, 11 Juni 2021.

Di acara pengukuhan itu, Mega menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul “Kepemimpinan Presiden Megawati Pada Era Krisis Multidimensi, 2001-2004 (The Leadership of President Megawati In The Era Of Multidimensional Crisis, 2001-2004)”.

Dikutip dari situs Kemhan, penganugerahan gelar kehormatan itu, tidak terlepas dari keberhasilan Megawati Soekarnoputri selama menjabat dan menuntaskan konflik sosial, antara lain penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca-Bom Bali dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia.

Selanjutnya pada 11 Mei 2022, Megawati dianugerahi gelar Profesor Kehormatan Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif dari Seoul Institute of the Arts (SIA), Korea Selatan.

Alasan SIA menganugerahkan gelar kehormatan kepada Megawati karena Ketum PDIP itu dinilai sebagai sosok pemimpin yang juga mempelopori penelitian dan inovasi di Indonesia.

2. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianugerahi gelar Guru Besar dalam bidang Ilmu Ketahanan Nasional pada Juni 2012 oleh Universitas Pertahanan (Unhan) pada 12 Juni 2014.

Pemberian gelar itu karena SBY dinilai telah memberikan kontribusi yang luar biasa pada ketahanan nasional. Dengan pengukuhan itu, SBY menjadi Profesor pertama di Indonesia dalam bidang Ilmu Ketahanan Pangan Nasional.

Unhan sendiri diresmikan oleh SBY pada tanggal 11 Maret 2009 di Istana Negara.

3. Terawan Agus Putranto

Mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) (depan kanan) berbincang dengan Mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Universitas Pertahan. Foto: Yulius Satria Wijaya/Antara Foto

Mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto, menerima gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Pertahanan Bidang Kedokteran Militer dari Fakultas Kedokteran Militer dari Universitas Pertahanan (Unhan) pada 12 Januari 2022. Terawan dianugerahi gelar tersebut karena pengabdiannya sebagai dokter di Rumah Sakit TNI.

Tak hanya itu, pertimbangan utama Unhan dalam memberikan gelar kehormatan ke Terawan karena melihat pengalaman dan keterampilannya sebagai prajurit TNI, sekaligus tenaga medis yang bertugas di Tim Dokter Kepresidenan sejak tahun 2009 hingga menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD Gatot Soebroto periode 2015-2019.

4. Ketua MA Muhammad Syarifuddin

Ketua Mahkamah Agung (MA) terpilih Muhammad Syarifuddin mengucapkan sumpah jabatan saat dilantik di Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Syarifuddin dikukuhkan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam bidang Ilmu Hukum Pidana di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, pada Kamis 11 Januari 2021.

Dalam acara pengukuhan yang digelar di Undip, Syarifuddin menyampaikan orasi ilmiah dengan tema “Pembaruan Sistem Pemidanaan dalam Praktik Peradilan Modern : Pendekatan Heurestika Hukum”.

Alasan Syarifuddin dikukuhkan sebagai guru besar karena prestasi di bidang hukum. Dia telah menghasilkan banyak buku dan menulis di jurnal berindeks Scopus.

Sebagai Ketua MA, Muhammad Syarifuddin dinilai telah banyak mengembangkan pemikiran dan langkah-langkah progresif dan inovatif.

5. Menpora Zainudin Amali

Zainuddin Amali saat menerima gelar Profesor Kehormatan. Foto: UNNES

Menpora Zainudin Amali memperoleh anugerah Profesor Kehormatan di bidang Ilmu Kebijakan Olahraga (Sport Policy) pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (Unnes). Penganugerahan dilakukan di gedung Prof Wuryanto (Auditorium) kampus UNNES Sekaran pada 20 Agustus 2022.

Pada acara penganugerahan, Zainudin Amali menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Kebijakan Olahraga Nasional Menuju Indonesia Emas Tahun 2045 (Penerapan Metode TARSIL dalam Kebijakan Pembangunan Olahraga Nasional)”.

Dikutip dari situs Unnes, penganugerahan Profesor Kehormatan kepada Zainudin Amali merupakan bentuk nyata komitmen UNNES dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu Zainudin Amali dinilai sebagai salah satu tokoh Nasional yang memiliki pemikiran yang luar biasa terkait kebijakan publik.

Menurut Rektor Unnes Prof Fathur Rokhman, Zainudin memiliki kedalaman pengetahuan, pengalaman dan kepedulian untuk mengelola Keolahragaan Nasional.

6. Siti Nurbaya Bakar

Siti Nurbaya saat menerima gelar Profesor Kehormatan. Foto: KemenLHK

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), Siti Nurbaya Bakar, mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB).

Pengukuhan digelar pada Sidang Terbuka Senat Akademik UB, Sabtu 25 Juni 2022 di gedung Samantha Krida, Malang, Jawa Timur.

Dikutip dari website KemenLHK, Siti menyampaikan orasi ilmiah saat pengukuhan. Dia menyampaikan novelty (kebaharuan) tentang “Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030: Inovasi Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan".

Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Nuhfil Hanani AR menyampaikan, Siti Nurbaya merupakan orang yang pertama kali dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan sekaligus Guru Besar di Fakultas Pertanian dalam Bidang Ilmu Manajemen Sumber Daya Alam. Menurut Nuhfi, untuk menjadi Profesor Kehormatan itu sangat luar biasa kriterianya.

"Apalagi sekarang Universitas Brawijaya diproyeksikan oleh Kemendikbud Ristek bukan lagi universitas kelas Indonesia, tetapi dipromosikan sebagai universitas kelas dunia. Jadi termasuk tugas profesor di Universitas Brawijaya ini untuk mewujudkan hal tersebut," katanya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Brawijaya, pihak kampus terus berupaya untuk menambah jumlah profesor di angka 20% dari seluruh dosen.

"Saya berharap banyak kepada masing-masing fakultas untuk meningkatkan Guru Besarnya," ujarnya kala itu.

7. Fahmi Idris

Fahmi Idris saat menerima gelar Profesor Kehormatan. Foto: Universitas Negeri Padang

Wirausahawan sekaligus politisi senior Partai Golkar ini mendapat gelar Profesor Kehormatan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada 9 April 2022.

Dikutip dari website UNP, Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D mengatakan, pemberian gelar Profesor Kehormatan ini telah melalui mekanisme dan telaah akademis oleh tim Senat Akademik Universitas atas kelayakan akademik dan pertimbangan nonakademik lainnya.

Secara akademik, Fahmi Idris dinilai telah memiliki kelayakan dilihat dari karyanya berbentuk buku dan jurnal bereputasi nasional dan internasional.

Selain itu dia juga telah menyelesaikan pendidikan doktor, yakni Doktor Ilmu Manajemen Konsentrasi Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta tahun 2012 dan Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia tahun 2021.

Secara nonakademik, kepiawaian Fahmi sebagai politisi di ranah legislatif dan sebagai pengusaha di ranah ekonomi juga sudah memenuhi syarat. Fahmi juga pernah menjabat menteri sebanyak 3 kali. Selain itu sumbangsihnya terhadap pembangunan pendidikan dan SDM di Indonesia, khususnya di ranah Minang juga dinilai sangat luar biasa.

Fahmi Idris wafat pada 22 Mei 2022 atau sebulan setelah penganugerahan gelar kehormatan.

8. Edi Slamet Irianto

Edi Slamet saat menerima gelar Profesor Kehormatan. Foto: Unnisula

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara, Edi Slamet Irianto, dikukuhkan sebagai Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) — sebuah PTS di Kota Semarang — pada Jumat, 27 Mei 2022.

Rektor Unissula Prof Dr Gunarto SH MHum menyebut, pemberian gelar ini dilakukan setelah melalui proses penilaian oleh senat universitas. Edi telah menghasilkan sejumlah karya untuk pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Dia juga mendorong bagaimana terkait dengan harmonisasi perpajakan, mendorong peningkatan APBD kabupaten dan kota dengan mengalihkan pajak bumi bangunan (PBB) dari pusat ke kabupaten dan kota. Juga menemukan sejumlah mekanisme pengawasan agar tidak terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam kinerja organisasi dan pengawasan pajak.

”Penilaian juga dikuatkan dengan sejumlah penghargaan yang diraihnya terkait integritasnya,” jelas rektor saat itu seperti dikutip dari situs Unissula (16/2).

Selain Edi, Unissula juga memberi gelar Profesor Kehormatan dalam bidang Ilmu Hukum Perpajakan kepada Yeheskiel Minggus Tiranda pada Sabtu 10 September 2022.

Yeheskiel yang merupakan putra Toraja ini menduduki jabatan Eselon 2 di level lingkungan Kementerian, yakni di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI di Jakarta.

Yeheskiel terpilih jadi Ketua Tim Manajemen Perubahan untuk Pembaruan Sistem Inti Administrasi Pajak (Chief of Change Management Team for The Renewal of The Coretax System) setelah menyisihkan pesaingnya yang lain melalui seleksi yang ketat.