Darmin: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XV Belum Siap Dirilis

23 Maret 2017 15:23 WIB
clock
Diperbarui 14 Maret 2019 21:17 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
ADVERTISEMENT
Menko Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Menko Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
Pemerintah masih perlu waktu untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid XV yang fokus untuk membenahi tata niaga dan memperkuat logistik di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, paket tersebut nantinya berisi 16 hingga 17 aturan terkait logistik di Indonesia.
"Aku rada lemas soal itu (paket kebijakan jilid 15), tadi saya pikir sudah siap banget, kami sudah bikin penjelasannya, begitu saya tanya ini sudah siap? belum," kata Darmin di Jakarta Convention Center, Kamis (23/3).
Meski demikian, paket kebijakan ekonomi jilid XV tersebut akan terbit dalam waktu, waktunya bisa satu minggu ke depan.
"Saya bilang enggak mau kalau belum selesai, ya seminggu lagi," katanya.
Darmin Nasution usai mengunjungi presiden. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Darmin Nasution usai mengunjungi presiden. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
Sebelumnya, Deputi Menko Bidang Industri dan Perdagangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan sulit jika paket kebijakan ekonomi ke-XV dikeluarkan dalam waktu dekat. Sebab, beberapa kebijakan perlu direview secara mendalam.
ADVERTISEMENT
"Agak sulit paket ini disiapkan khusus untuk siap semua. Enggak bisa saya siapkan dalam waktu cepat, ngaco nanti kebijakannya," ujar Edy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (21/3).
Lebih lanjut Edy mengatakan, dalam paket kebijakan ekonomi ke-15 nantinya akan fokus pada tiga hal. Pertama, memberikan pasar bagi perusahaan pelayaran; kedua, penyimpanan barang gudang secara online; dan ketiga, sistem Indonesia National Single Window (INSW) akan diperbarui dan dibuat lebih mandiri.
"INSW akan portalkan regulasi, ada peraturan yang saling bentrok, dalam lima tahun terakhir ke belakang, ada nilai ekspor yang enggak tercatat 8,6 miliar juta dolar AS per tahun, 32 komoditas sumber daya alam," jelasnya.