Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
Pemerintah siap mencairkan bantuan hibah sebesar Rp 1,9 triliun untuk korban bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, yang terjadi pada 28 September 2018.
ADVERTISEMENT
Namun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengakui pihaknya mengalami kesulitan dalam proses pendataan korban yang akan mendapatkan bantuan relokasi karena datanya yang kerap berubah.
Menurut Basuki, perubahan data ini mencakup kategori rumah rusak terdampak bencana hingga verifikasi dana relokasi.
"Dia nanti akan dapat tanah dan rumah. Iya memang itu, proses pendataannya memang agak lambat. Tapi ada beberapa (faktor) datanya berubah-ubah, misalnya yang di situ dari data awal lebih besar akhirnya diverifikasi jadi 101 ribu tadi," kata Basuki usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/10).
"Termasuk yang rusak berat, sedang, dan ringan. Makanya itu ada bolak-balik, harus diverifikasi oleh BPKP dan sebagainya, agak lambat. Baru hari ini ditandatangani dana hibahnya," lanjutnya.
ADVERTISEMENT
Basuki mengatakan, nantinya setelah data diverifikasi, dana akan dicairkan ke kas-kas daerah baru disalurkan ke para korban. Prosesnya dilakukan secara satu pintu, sehingga dapat terkoordinasi dengan baik.
"Datanya nanti akan satu pintu, mau tanah, mau apa kita ikutin (data) gubernur. Dari Pemda saja," ucap dia.
Setelah data terkumpul dan relokasi mulai dilakukan, pemerintah akan melibatkan TNI untuk membangun rumah-rumah baru bagi para korban bencana di Palu.
"Arahan wapres, supaya polanya mengikuti pola NTB, libatkan unsur TNI Polri," ucap Kepala BNPB Doni Monardo mengikuti arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sampai saat ini, proses relokasi masih berlangsung terhadap 11.643 unit rumah.