Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Dalam persamuhan virtual itu, Anies-Muhaimin dilapori dugaan kecurangan-kecurangan pemilu dari perwakilan tim di empat provinsi besar: Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah. Keduanya merinding dan kaget mendapati tim hukum mereka di berbagai daerah demikian giat mengumpulkan bukti dugaan kecurangan selama 24 jam nonstop setiap hari sejak pencoblosan pada 14 Februari.
Selepas pertemuan itu, Anies-Muhaimin keluar menyapa wartawan. Masing-masing menyatakan bakal tetap berada di jalan “perubahan”, seperti slogan yang mereka usung semasa kampanye. Keduanya sama-sama mengatakan “Saya terus di jalan perubahan”, dan mengulangi kalimat itu dengan subjek berganti “kami” untuk mempertegas niat mereka.
Sebelumnya, pada malam hari usai pencoblosan, hanya Anies yang menegaskan komitmen untuk bersetia di gerakan perubahan. Hal ini sempat memunculkan anggapan publik bahwa ia tidak didukung penuh oleh para penyokongnya usai hitung cepat pilpres menunjukkan keunggulan Prabowo-Gibran dengan raihan suara 58%.
“Banyak analisa memang muncul, tapi sudah ditegaskan mereka berdua tetap di jalur perubahan,” kata Ari Yusuf Amir di Posko THN Amin yang juga merupakan Kantor Hukum Yusuf Singajuru Jafar & Partners.
Kubu AMIN getol menggaungkan protes bahwa Pilpres 2024 diwarnai banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurut Ari Yusuf, contoh indikasi beberapa dugaan kecurangan tersebut ialah bagi-bagi susu gratis oleh Gibran saat Car Free Day di Jakarta Pusat, kehadiran Gibran pada acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), dan kampanye Gibran di Pesantren Luhur Al-Tsaqafah Jaksel—yang laporan atas kesemuanya itu tak mendapat tanggapan serius dari pengawas pemilu.
Ari menyatakan, aduan dugaan kecurangan yang masuk ke THN AMIN berjumlah ratusan ribu sejak November 2023. Adapun yang sudah diverifikasi dan menjadi temuan dengan bukti-bukti berupa foto, saksi, dan modus operandi kecurangan jumlahnya mencapai ribuan.
Aduan atas dugaan kecurangan itu masuk melalui banyak saluran, antara lain situs kawalamin.com, surat elektronik, aduan langsung di stan THN saat kampanye akbar di Jakarta International Stadium, hingga call center—yang nomornya terblokir tiga kali tanpa diketahui sebabnya.
Dari sumber-sumber itu, THN AMIN mengklasifikasikan kecurangan Pilpres 2024 ke dalam tiga kategori, yakni pra-pencoblosan, saat pencoblosan, dan pasca-pencoblosan.
Pada fase pra-pencoblosan, THN AMIN menduga kecurangan terjadi ketika aparat negara terlibat dalam gelaran pemilu. Mulai dari presiden yang menyebut bakal cawe-cawe, menteri yang terang-terangan berkampanye, sampai aparat desa yang diduga diarahkan untuk memilih dan mengajak pemilih mencoblos paslon tertentu.
Dugaan kecurangan pada fase ini termasuk pembagian bantuan sosial kepada masyarakat dengan anggaran negara, namun berbalut nuansa kampanye. Hal tersebut, menurut THN AMIN, berperan meningkatkan angka secara signifikan bagi Prabowo-Gibran.
Berikutnya, pada fase pencoblosan, Ari Yusuf mencontohkan adanya kertas suara yang sudah tercoblos pada bagian paslon 02. Ia juga menyoroti adanya TPS bermasalah seperti di Sampang, Madura, yang surat suaranya dicoblos massal oleh sejumlah orang di luar bilik suara. Terakhir, ia menyinggung adanya keterlibatan petugas KPPS di beberapa wilayah yang mengarahkan pilihan lansia.
Sementara pada fase pasca-pencoblosan, THN AMIN memprotes keras soal sistem perhitungan suara daring berbasis C1, yakni Sirekap. Musababnya, pada sejumlah wilayah, Sirekap ditemukan menaikkan angka paslon 02 secara signifikan. Meski KPU menyebut Sirekap hanya alat bantu, kubu 01 berpendapat hal itu tetap harus dipertanggungjawabkan.
“[Sirekap] itu habiskan dana lumayan besar. Triliunan untuk dana ini lantas untuk apa? Itu sistem informasi kita. Dan jangan lupa, itu jadi panduan masyarakat ketika melihat angka-angka [hasil pemilu]. Itu yang jadi tampilan di mana-mana,” kata Ari.
Saling Suplai Info Kubu 01 dan 03
Anggota tim dan relawan di posko pemenangan Teuku Umar keheranan ketika mendapati hasil hitung cepat Ganjar-Mahfud hanya 17% di hari pencoblosan. Meski mempercayai metode saintifik seperti survei, namun Tim Pemenangan Nasional (TPN) paslon 03 tak mengira perolehan suara capres-cawapresnya serendah itu.
Anggota TPN Ganjar Mahfud, Beka Ulung Hapsara, mengatakan bahwa raihan rendah itu membuat timnya berefleksi untuk mencari penyebabnya. Namun, mereka belum lagi melakukan evaluasi menyeluruh dan belum pula menuding siapa pihak yang dianggap bersalah di internal TPN ketika hari itu juga dilapori berbagai dugaan kecurangan di TPS.
“Pada titik itu, kami mulai mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta di lapangan kalau ada kecurangan-kecurangan itu,” kata Beka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/2).
Maka, bukan cuma Timnas AMIN yang menggaungkan dugaan kecurangan. TPN Ganjar-Mahfud pun seirama. Kedua pihak lalu membuka ruang komunikasi. Beberapa hari setelah pencoblosan, THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud bertemu. Pertemuan itu diikuti beberapa pertemuan berikutnya yang terfokus untuk membahas dugaan kecurangan.
Dalam pertemuan-pertemuan itu, kubu 01 dan 03 saling suplai informasi soal dugaan kecurangan yang mereka temukan. Kerja sama kedua kubu bahkan disinggung khusus oleh Cak Imin kepada THN AMIN dalam pertemuan virtual dengan THN daerah.
“Kita tidak boleh menyekat [dugaan kecurangan] ini jadi hak milik 01 atau 03 saja. Namanya pelanggaran itu indikatornya sama, bisa saling menguatkan,” kata Beka.
Kubu 03, termasuk PDIP, juga mengirim utusan untuk berapat di kantor THN AMIN. Langkah ini disambut positif THN dengan memberikan data-data dugaan kecurangan yang mereka temukan kepada utusan tersebut.
Sumber kumparan menyebut, cawapres 03 Mahfud MD bahkan bertemu langsung dengan THN AMIN. Menurut Beka, pertemuan antarpihak memang memungkinkan, dan bisa saja pertemuan itu mendiskusikan banyak hal, bukan hanya pemilu.
TPN Ganjar-Mahfud menemukan macam-macam bentuk dugaan kecurangan Pilpres, seperti adanya intimidasi atau ancaman dari kepala desa kepada warga desa untuk menghentikan bansos bila tidak memilih paslon tertentu. TPN juga tengah menyusun struktur soal bagaimana bansos dapat mengurangi raihan suara paslon mereka.
THN AMIN tak keberatan berbagi data dengan TPN Ganjar-Mahfud karena koordinasi soal dugaan kecurangan pilpres kedua kubu punya semangat sama: untuk menegakkan hukum dan dan menjaga demokrasi.
“Misalnya di satu TPS ada yang janggal, itu kan tidak hanya diketahui oleh 03, tapi juga 01,” kata Beka.
Gugat Kecurangan Pilpres ke MK
Setelah menginventarisasi tumpukan dugaan kecurangan pemilu tersebut, THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud kini bersiap merumuskan gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut akan dilayangkan setelah hasil pemilu keluar, paling lama 35 hari sejak pemungutan suara. Peserta pemilu memiliki waktu tiga hari setelahnya untuk memasukkan gugatan.
Menurut Ari, gugatan perlu diajukan ke MK agar suara rakyat tidak dicurangi. Meski yurisprudensi atas gugatan pemilu ke MK selama ini tidak menghasilkan pemilu ulang karena kecurangan dianggap tidak mengubah hasil pemilu, THN AMIN berharap MK mengoreksi dan menghukum pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“MK itu jangan hanya jadi Mahkamah Kalkulator [karena menganggap kecurangan tidak mengubah hasil pemilu]. Di UUD 1945, MK disebut penjaga konstitusi. Dengan hukum tegak, kita bisa berdemokrasi dengan baik, dan puncak demokrasi ada di pemilu. Kalau pemilu sudah tidak demokratis, konstitusi dilanggar, hancur negara kita,” kata Ari.
Diksi pelesetan “Mahkamah Kalkulator” terhadap MK juga dipakai oleh Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam program Info A1 kumparan. Menurutnya, MK selalu fokus pada perbedaan perolehan suara antar-paslon. Jika Prabowo mendapat 58% dan Ganjar 17%, maka untuk membuktikan dugaan kecurangan, tim Ganjar harus membuktikan selisih 40% suara sebagai hasil kecurangan untuk menang gugatan.
“Itu sama dengan membatalkan suara di beberapa provinsi, tidak mudah. Kalau membatalkan suara di 1, 2, atau 10 TPS atau 1–2 kabupaten masih mungkin, tapi membatalkan 40% suara untuk bisa memenangkan [gugatan] membuat pertarungan di MK itu impossible,” kata Todung.
Secara terpisah, Beka menekankan bahwa kecurangan—sekecil apa pun—harus diproses.
Secara umum, ada tiga gerakan yang dilancarkan untuk melawan kecurangan pemilu. Selain, satu, gerakan hukum melalui gugatan kecurangan pemilu ke MK; ada pula, dua, gerakan masyarakat sipil yang memprotes pemilu curang lewat berbagai aksi dan diskusi.
Tak kalah penting, tiga, gerakan politik melalui rencana hak angket DPR yang bolanya kini bergulir di kalangan parpol kubu 01 dan 03. Hak angket ini adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai. Nantinya, hasil penyelidikan tersebut akan melahirkan rekomendasi-rekomendasi tertentu.
Aksi Ganda lewat Hak Angket
Bola panas wacana angket awalnya diumpan ke publik oleh capres 03 Ganjar Pranowo pada 19 Februari. Rencana itu sudah didiskusikan lebih dulu dalam rapat di Posko TPN Ganjar-Mahfud yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada 15 Februari, sehari sesudah pencoblosan.
Ketua Deputi 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto, menyebut Mega memerintahkan perlawanan terukur dalam koridor konstitusional untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak mundur signifikan.
“Jangan sampai demokrasi kita mundur sejauh itu sehingga apa yang dulu saya alami di akhir 60-an dan di akhir 90-an (Orde Baru) terulang lagi untuk generasi sekarang,” ujar Andi menirukan ucapan Megawati.
Rencana penggunaan angket DPR ini semacam suplemen setelah ada klarifikasi ke KPU soal proses pemilu yang diduga curang, yang diikuti oleh laporan ke Bawaslu dan gugatan ke MK. Langkah-langkah melawan kecurangan itu sudah digodok TPN rapat 15 Februari itu.
Walau Mahfud MD mengatakan urusan angket merupakan urusan partai politik, Beka menegaskan bahwa cawapres 03 itu sejatinya mendukung usul Ganjar.
Sehari setelah Ganjar melempar bola angket, Anies Baswedan menyambut baik dengan menyundul wacana itu ke Koalisi Perubahan. Ia yakin koalisi parpol pengusungnya siap melancarkan hak angket pemilu.
Selang dua hari setelahnya, tiga sekjen parpol Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, PKB) bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat. Mereka menyinkronkan data soal kecurangan pilpres yang akan dibawa sebagai bahan gugatan ke Bawaslu dan MK.
Terkait hak angket, Sekjen NasDem Hermawi Taslim menyebutnya sebagai upaya ganda melawan kecurangan. Menurutnya, Koalisi Perubahan dalam tahap menunggu aksi PDIP sebagai pihak yang pertama kali mengusulkan wacana angket.
“Kami di belakangnya [PDIP]. Kalau dia jalan, kami jalan. Karena kalau dia jalan sendiri dengan 128 kursi [PDIP di DPR], tidak akan menang. Kalau kami jalan sendiri juga enggak akan menang. Baru bisa 50+1 kalau jalan berdua,” kata Hermawi di NasDem Tower, Kamis malam (22/2).
Berdasarkan UUD 1945 dan UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD), hak angket dapat diusulkan oleh paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Hak angket dapat dieksekusi jika disetujui rapat paripurna DPR yang dihadiri separuh lebih dari jumlah total anggota DPR, dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir pada rapat itu.
Jika hak angket disetujui di rapat paripurna, maka DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang beranggotakan semua fraksi di DPR. Namun jika usulan angket ditolak, maka materi yang sama tak dapat diajukan kembali.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menegaskan, Koalisi Perubahan bakal menunggu langkah PDIP karena masih sayang dengan partai pemenang Pemilu 2019 itu. Paloh juga akan lebih dulu menunggu realisasi rencana pertemuan Megawati.
“Saya pikir kalau hak konstitusional itu jalan yang mau kita tempuh, sayang sekali kalau diabaikan. Sayang seribu kali sayang,” kata Surya Paloh, mengisyaratkan persetujuannya akan rencana hak angket DPR, usai bertemu petinggi dan ketua umum Koalisi Perubahan di Wisma Nusantara, Jumat (23/2).
Hak Angket tersebut, menurut Hermawi, belum bisa diketahui arahnya ke mana lantaran belum mulai dirumuskan. Meski dugaan kecurangan di Pilpres 2024 bisa merupakan tanggung jawab KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara dan pengawas pemilu, namun kedua institusi itu dianggap tak tepat menjadi objek hak angket.
Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir mengemukakan kemungkinan bahwa jika pemilu terbukti dipenuhi kecurangan karena kebijakan tertentu secara sistematis, maka Presiden Republik Indonesia bisa dimakzulkan.
“Itu kan pelanggaran UUD. Semangat Undang-Undang Dasar, pemilu itu harus dilakukan dengan jujur dan adil. Itu yang jadi masalah,” tegas Ari.
Upaya Meredam Perlawanan, Memecah Koalisi
Di tengah upaya tim 01 dan 03 memprotes dugaan kecurangan pemilu, Presiden Jokowi memanggil Surya Paloh ke Istana Negara pada Minggu, 18 Februari, atau sehari sebelum wacana angket dilempar Ganjar. Paloh tak merencanakan pertemuan itu karena sedang berada di Pulau Kaliage miliknya di Kepulauan Seribu.
Dua sumber di Koalisi Perubahan yang mengetahui pertemuan Paloh-Jokowi itu menyebut bahwa perjumpaan tersebut sebagai silaturahmi biasa. Menurut mereka, tak ada pembicaraan yang mengarah kepada negosiasi politik. Keduanya cenderung membahas hal-hal ringan seperti saling bertanya kabar dan sebagainya.
Seorang sumber di antaranya berkata, pertemuan itu seolah diatur untuk memberi kesan di hadapan publik bahwa posisi NasDem di Gerakan Perubahan goyang. Terkait dugaan ini, Koordinator Staf Khusus Presiden RI tak memberikan tanggapan. Namun, Jokowi menyatakan bahwa ia ingin menjadi jembatan bagi partai-partai.
Pertemuan Jokowi-Paloh, menurut Sekjen NasDem Hermawi, membicarakan visi Indonesia Emas; sementara menurut Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, membicarakan hal ringan agar sama-sama nyaman. Menurut Paloh sendiri, pertemuan dengan Jokowi itu sekadar untuk makan malam dan membincangkan situasi di keseharian masyarakat, tanpa mencakup deal-deal politik.
Sumber di Koalisi Perubahan mengatakan, Paloh memenuhi undangan Jokowi karena NasDem berkomitmen membantu pemerintahan Jokowi hingga selesai. Tetapi sumber lainnya mengatakan, tak mungkin Paloh datang kalau tidak punya kepentingan tertentu.
Petinggi salah satu parpol di Koalisi Perubahan menyebut NasDem sebagai partai yang paling potensial meninggalkan Koalisi Perubahan karena ia termasuk “partai pengusaha”. Menurutnya, NasDem akan merugi jika beroposisi pada pemerintahan baru kelak.
Bagaimanapun, Paloh bakal bicara lebih dulu kepada mitra koalisinya, PKS dan PKB, terkait keputusan politik penting di masa depan. Ia juga menegaskan NasDem siap menjadi oposisi dengan berucap, “Insyaallah, barangkali itulah yang kita harapkan bersama.”
“Tarikan” bukan cuma datang kepada NasDem, tapi juga ke PKB. Sumber di internal PKB mengatakan, ketika hasil hitung cepat pilpres diumumkan, sudah ada telepon ajakan ke PKB untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan kelak.
Posisi PKB dianggap cukup menarik karena partai berbasis NU itu diperkirakan meraih sekitar 81 kursi di parlemen. Jumlah itu dinilai signifikan untuk menambah kekuatan koalisi Prabowo yang posisinya saat ini sama kuat (tidak lebih kuat) dengan gabungan partai di luar koalisi mereka.
Menurut sumber tersebut, PKB bakal wait and see soal keputusan ikut pemerintahan Prabowo atau beroposisi. Mereka menunggu hasil rekapitulasi KPU diumumkan akhir Maret sebelum ambil keputusan politik penting, termasuk dalam perkara hak angket.
Pun begitu, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menyatakan Koalisi Perubahan kompak setelah adanya pertemuan Sekjen NasDem, PKB, dan PKS. Kehendak NasDem menjadi tuan rumah pertemuan itu, menurut Kholid, merupakan bentuk komitmen NasDem bersetia di Koalisi Perubahan.
“Kalau ada upaya yang macam-macam, itu ya ada aja. Namanya juga politik, kan biasa itu tarik-menarik,” ujar Kholid kepada kumparan.
PKS sendiri masih menunggu langkah PDIP untuk menggulirkan hak angket. Bukan cuma karena PDIP merupakan inisiator angket, tapi juga karena tanpa parpol koalisi 03, usul hak angket bakal kandas di DPR.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari PDIP soal jadi-tidaknya atau kapan pastinya mereka akan menggulirkan hak angket. Namun, kader-kader PDIP seperti legislator DPR Adian Napitupulu dan Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly—yang juga Menkumham kabinet Jokowi—mendukung penuh rencana angket demi meminimalisir kecurangan pemilu.
