Dewan Etik Sanksi Poltracking karena Beda Hasil Survei Pilkada Jakarta

Survei Poltracking soal Pilgub Jakarta. Foto: Youtube/ Poltracking Indonesia

Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) menjatuhkan sanksi terhadap lembaga survei Poltracking Indonesia pimpinan Hanta Yudha. Sanksi ini terkait hasil survei terhadap elektabilitas 3 paslon cagub dan cawagub Jakarta.

Dalam keterangan yang dirilis Persepi, Poltracking menggelar pengumpulan data pada 10-16 Oktober. Sementara Lembaga Survei Indonesia pada 10-17 Oktober. Meski bersamaan, hasil survei keduanya menujukkan perbedaan yang signifikan secara statistik.

Ketua Dewan Etik Persepi, Asep Saefuddin, mengatakan setelah dilakukan penyelidikan secara tatap muka dan keterangan tertulis. Pelaksanaan survei LSI dinyatakan memenuhi prosedur. Sebaliknya, Dewan Etik menemukan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan survei Poltracking Indonesia.

"Dalam pemeriksaan pertama tanggal 29 Oktober 2024, Poltracking Indonesia tidak dapat menunjukkan data asli 2.000 sampel seperti yang disampaikan dalam laporan survei yang telah dirilis ke publik untuk bisa diaudit kebenarannya oleh Dewan Etik. Poltracking menyampaikan bahwa data asli sudah dihapus dari server karena keterbatasan penyimpanan data (storage) yang disewa dari vendor," demikian keterangan Asep yang diunggah di website resmi Persepi, yaitu persepi.org.

Survei Poltracking tentang Pilgub Jakarta. Foto: Youtube/ Poltracking Indonesia

Kejanggalan lainnya, lanjut Asep, Poltracking tak dapat menunjukkan data mentah yang digunakan dalam rilis survei. Alasannya karena tersebut telah dihapus dari server.

Kemudian pada tanggal 3 November 2024, Dewan Etik Persepi menerima data asli yang menurut Poltracking Indonesia telah berhasil dipulihkan dari server dengan bantuan tim IT dan mitra vendor. Setelah dicek Dewan Etik ditemukan banyaknya perbedaan antara data awal yang diterima sebelum pemeriksaan dan data terakhir yang diterima.

"Dalam pemeriksaan, Poltracking Indonesia juga tidak berhasil menjelaskan ketidaksesuaian antara jumlah sampel valid sebesar 1.652 data sampel yang ditunjukkan saat pemeriksaan dengan 2.000 data sampel seperti yang telah dirilis ke publik. Tidak adanya penjelasan yang memadai membuat Dewan Etik tidak bisa menilai kesahihan data," jelasnya.

Atas sederet temuan tersebut, Dewan Etik Persepi menjatuhkan saksi terhadap Poltracking Indonesia. Sanksi tersebut berupa tidak diperbolehkannya mempublikasi hasil survei tanpa pemeriksaan.

"Dewan Etik memberikan sanksi kepada Poltracking Indonesia untuk ke depan tidak diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dan pemeriksaan data oleh Dewan Etik. Kecuali bila Poltracking Indonesia tidak lagi menjadi anggota PERSEPI," tutup keterangan tersebut.

Survei Poltracking Tempatkan RK-Suswono 51,6%, Dharma-Kun 3,9%, Pramono-Rano 36,4%

Pada 24 Oktober lalu, Poltracking Indonesia merilis survei terbaru terkait Pilgub Jakarta. Di sini, ada 3 pasangan yang tengah bertarung hingga masa pencoblosan 27 November 2024.

Dari hasil survei, pasangan Ridwan Kamil-Suswono meraih posisi teratas dengan perolehan 51,6%. Lalu, Dharma Pongrekun-Kun Wardana 3,9%, dan pasangan Pramono Anung-Rano Karno 36,4%.

Survei juga menunjukkan masih ada 8.1% responden yang belum dan tidak memberikan jawaban.

"Jadi selisihnya cukup lumayan tapi masih ada Pilkada masih ada satu bulan lebih kalau dari pengambilan data maka dinamika politik masih bisa terjadi," kata Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, dalam konferensi pers virtual, Kamis (24/10).

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling melibatkan 2.000 responden. Survei dilakukan pada 10-16 Oktober dengan margin of error 2,2% dan tingkat kepercayaan 95%.

Survei LSI: RK-Suswono 37,4%, Dharma-Kun 6,6%, Pramono-Rano 41,6%

Survei LSI Terkait Pilgub Jakarta. Foto: Dok. Lembaga Survei Indonesia

Sebelum Poltracking menyampaikan hasil surveinya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) lebih awal menyampaikan. Jaraknya hanya beda satu hari yakni pada 23 Oktober.

Lembaga Survei Indonesia pada survei mereka, menempatkan Pramono Anung-Rano Karno pada posisi teratas.

"Pada simulasi surat suara, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan dukungan 41.6%. Kemudian pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dengan dukungan 37.4%," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10).

"Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto mendapat dukungan sebesar 6.6%. Sisanya merupakan massa mengambang sekitar 14.4%," tambah dia.

Dari hasil survei itu juga menunjukkan, elektablitas Pramono-Rano terus naik sejak awal muncul. Pada survei sebelumnya, pasangan nomor urut 3 itu meraih 36,5%.

Tiga pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono, Dharma -Kun, dan Pramono-Rano mengikuti debat pertama pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Ini berbeda dengan Ridwan Kamil-Suswono yang mengalami penurunan dibanding survei sebelumnya, yakni 48,3%.

Survei melibatkan 1.200 responden yang diambil dengan menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan (margin of error) ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95 persen, dengan asumsi simple random sampling.