Dewan Kehormatan PDIP Peringatkan Effendi Simbolon: Kebebasanmu Diatur Partai

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun (kiri) konferensi pers pemanggilan Effendi Simbolon (kanan) untuk memberikan klarifikasi di DPP PDIP, Jakarta pada Senin (10/7/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia (PSBI) sekaligus kader PDIP, Effendi Simbolon, telah dipanggil DPP PDIP terkait undangan dan penilaiannya terhadap sosok Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tepat di acara Rakernas PSBI, Jumat (7/7) lalu.

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, dalam panggilan tersebut pihaknya menjelaskan persoalan yang dilanggar Effendi yakni setiap kader, kebebasannya dalam bicara diatur oleh partai.

“Yang menjadi masalah itu ketika Effendi menyatakan pemimpin yang tepat yang sekarang dibutuhkan adalah Prabowo itu yang menjadi masalah, kalau urusan itu (mengundang Prabowo sebagai Menhan) kita tidak, partai tidak punya kewenangan,” kata Komarudin kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta pada Senin (10/7).

“Dan itu yang akhirnya kita memberi warning kepada Effendi kebebasan setiap orang, setiap orang yang masuk di partai, ketika dia menjadi anggota partai dia kebebasan diatur oleh partai, jadi enggak bisa lagi ngomong saya orang bebas, enggak bisa,” tambahnya.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun (kiri) konferensi pers pemanggilan Effendi Simbolon (kanan) untuk memberikan klarifikasi di DPP PDIP, Jakarta pada Senin (10/7/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Effendi memang mengundang Prabowo sebagai Menteri Pertahanan untuk memberikan pencerahan tentang aspek-aspek bela negara.

Selain itu, dalam pertemuan itu turut dibahas pengadaan pembelian jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar. 12 unit jet tempur buatan Prancis itu dibeli senilai USD 792 juta atau setara hampir Rp 12 triliun (Kurs Rp 14.800 per USD).

“Jadi telah dilakukan klarifikasi, buktinya tadi dalam pembahasan kebijakan pertahanan pak ES (Effendi Simbolon) juga bersifat objektif, dan juga menegaskan bahwa kebijakan pengadaan Mirage, pesawat bekas tersebut itu tidak tepat dan bahkan berpotensi melanggar Undang-undang,” ucap Hasto.

“Tapi dengan penjelasan tadi ternyata juga kan sangat objektif pandangan-pandangan yang diterima DPP partai, dewan kehormatan, termasuk kebijakan pertahanan, karena pertahanan ini kan menyangkut mati hidupnya suatu bangsa. Ketika kebijakan pertahanan diambil dengan tidak proper itu juga membahayakan bangsa ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, pertemuan itu berlangsung tertutup dan awak media tidak diperbolehkan masuk.