Dirjen Otda: Mendagri Bisa Coret RAPBD DKI Jika Tak Masuk Akal

Soni Sumarsono (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Usulan RAPBD DKI 2018 di pemerintahan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menuai sorotan publik. Ada sejumlah kenaikan anggaran yang dianggap terlalu besar, mulai dari anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan hingga anggaran perawatan rumah dinas gubernur dan wagub serta Balai Kota.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono meminta publik bersabar. Sebab, usulan anggaran ini masih belum diputuskan dan masih bisa diubah. Selain itu, ia menegaskan bahwa usulan anggaran ini akan terlebih dahulu disampaikan ke Mendagri Tjahjo Kumolo sebelum disahkan.

"Jadi APBD DKI Jakarta ini kan masih proses pembahasan di DPRD dengan eksekutif. Belum selesai dan akan disampaikan ke Mendagri untuk evaluasi," ujar Sumarsono saat mengikuti rapat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/11).

Ia mengakui ada sejumlah usulan pos anggaran yang sebelumnya tidak pernah dianggarkan. Misalnya perbaikan kolam air mancur DPRD yang mencapai Rp 602 juta. Contoh lain adalah pengadaan pengharum ruangan. Tapi, Sumarsono menegaskan jika dalam evaluasi ada hal-hal yang janggal, maka Mendagri bisa membatalkan anggaran tersebut.

"Ini memang jadi kontroversi dari segi anggaran. Kalau sudah evaluasi Mendagri, kita bisa berikan satu evaluasi, kemungkinan besar bisa dicoret bila tidak masuk akal," tuturnya.

Mantan Plt Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan kepada Pemprov agar seluruh anggaran diusulkan sesuai visi dan misi saat kampanye.

"Jadi koridornya adalah janji, misi dan visi yang sudah disampaikan dengan jelas, dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan kemudian dia punya rencana tahunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)-nya," ujarnya.

"Yang kira-kira dikhawatirkan, dicurigai adalah anggaran-anggaran yang muncul tiba-tiba, dari langit, tanpa proses pembahasan dari bawah dan jauh dari kebutuhan masyarakat," lanjut dia.