Dirut BPJS Kesehatan Bertemu Gubernur Sumbar, Targetkan Masyarakat Terdaftar JKN

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti (kanan) bertemu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah (kiri) di Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/4/2024). Foto: Dok. Istimewa

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti melakukan silaturahmi ke Gubernur Sumatera Barat, Kamis (4/4), di Istana Gubernur Sumatera Barat. Kunjungan tersebut merupakan upaya untuk memastikan seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat telah mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Dalam kunjungannya, Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program Jaminan Kesehatan nasional (JKN). Namun dirinya menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

“Kami apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah mengupayakan predikat UHC kepada 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, harapannya untuk 7 kabupaten/kota lainnya dapat segera menyusul. Selain itu pencapaian UHC harus dibarengi akses layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Salah satu langkahnya ialah transformasi mutu layanan juga mencakup upaya simplifikasi administrasi pelayanan,” ujar Ghufron.

Ghufron menjelaskan, saat ini proses administratif menurutnya lebih sederhana, seperti penggunaan NIK pada KTP saat mengakses layanan kesehatan, tanpa perlu fotokopi berkas, alur layanan rujukan yang efisien, dan digitalisasi pelayanan dan pengklaiman. Selain itu, percepatan penyelesaian pengaduan peserta melalui BPJS Satu menjadi langkah menjawab kebutuhan peserta JKN.

Ditegaskan bahwa pencapaian UHC di Indonesia tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama mendukung upaya tersebut. Tidak hanya itu, Ghufron menuturkan BPJS Kesehatan juga fokus pada penguatan rekrutmen peserta di berbagai segmen, termasuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Pekerja Penerima Upah (PPU).

"Hal ini sejalan dengan komitmen BPJS Kesehatan untuk mewujudkan sistem jaminan kesehatan yang lebih inklusif dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan semakin sehatnya masyarakat Indonesia, hal ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan, tetapi juga akan membuat Indonesia lebih semakin maju di kancah global,” ungkap Ghufron.

Sementara itu Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyambut baik kedatangan Direktur Utama BPJS Kesehatan di Provinsi Sumatera Barat. Menurutnya Program JKN membutuhkan komitmen, dukungan dan kolaborasi semua pihak.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap memfasilitasi dalam upaya percepatan UHC untuk seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat, terutama validasi data. Hal ini bertujuan supaya tidak ada masyarakat kurang mampu yang tidak terdata dan tidak memiliki jaminan kesehatan nasional.

“Kami berkomitmen dan mengupayakan percepatan UHC di seluruh Provinsi Sumatera Barat melalui rapat teknis maupun sumber daya lainnya. Pemerintah provinsi berkomitmen dan terus melakukan upaya menuju UHC. Pemerintah provinsi juga mengimbau kabupaten dan kota hingga ke tingkat Nagari untuk ikut melakukan percepatan. Perlu kolaborasi bersama upaya peningkatan cakupan program jaminan kesehatan. kami optimis Provinsi Sumatera Barat meraih predikat UHC, dengan persentase peserta JKN mencapai 98 persen,” ungkap Mahyeldi.

Di samping itu, sebagai langkah untuk memberikan penjaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Sumatera Barat melalui UHC tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanwar menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan rapat-rapat teknis percepatan UHC, advokasi dan sosialisasi pembiayaan kesehatan, serta simulasi kebutuhan anggaran UHC.

"Salah satu implikasi komitmen penerapan UHC adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Sumbar dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan risiko beban finansial," ujar Lila.

(LAN)