Dissenting Opinion Arief Hidayat: 9 Menteri dan 1 Wamen Kampanye Prabowo-Gibran

Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat memimpin sidang uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengungkap ada sembilan menteri dan satu wakil menteri yang melakukan kampanye dalam Pilpres 2024. Hal tersebut termuat dalam dissenting opinionnya terkait putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.

Dalam pandangan hukumnya itu, Arief menyebut Presiden Jokowi sudah melanggar etika politik dan pemerintahan, serta tindakannya sudah bertentangan dengan prinsip keadilan pemilu. Sebab, Jokowi dinilai tidak netral.

Ditambah 'pembantu' Jokowi turut terlibat dalam prosesnya. Dalam hal ini, Jokowi dan para menteri mengkampanyekan paslon 02 Prabowo-Gibran.

"Dalam penyaluran perlinsos dan bansos, terdapat beberapa Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai turut menyalurkan dan membagikan perlinsos maupun bansos," kata Arief dalam dissenting opinionnya yang dibacakan pada Senin (22/4) di MK.

"Yang menjadi pertanyaan, penyaluran Perlinsos dan Bansos merupakan program kerja pemerintah, sehingga para menteri yang juga ketua umum partai tidak boleh memanfaatkan momen tersebut untuk berkampanye," sambungnya.

Sebab, kata dia, kedudukan para menteri saat membagikan dan menyalurkan dana perlinsos dan bansos merupakan aparat pemerintahan yang seharusnya bersikap netral dan bukan dalam posisi sebagai ketua umum partai politik yang boleh mengajak masyarakat memilih paslon tertentu.

Menteri yang aktif kampanye itu adalah:

Zulkifli Hasan

Luhut Binsar Pandjaitan

Bahlil Lahadalia

Erick Thohir

Yaqut Cholil Qoumas

Budi Arie Setiadi

Agus Gumiwang

Raja Juli Antoni

Amran Sulaiman

Airlangga Hartarto