DK PBB Bakal Gelar Voting soal Gencatan Senjata di Gaza, AS Akan Veto Lagi

Menlu Retno Marsudi menghadiri sidang DK PBB soal Gaza di New York, Rabu (29/11/2023). Dok: Twitter/Menlu_RI

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diprediksi bakal menggelar voting soal desakan untuk melanjutkan gencatan senjata di Jalur Gaza atas usulan Aljazair, pada Selasa (20/2).

Namun, Amerika Serikat selaku salah satu negara anggota tetap DK PBB dan pemilik hak veto dikabarkan berencana untuk menghalangi voting tersebut.

Usulan melanjutkan gencatan senjata ini muncul, ketika pertempuran Hamas dan Israel memasuki bulan keempat—dengan korban jiwa di sisi Palestina mencapai lebih dari 28 ribu orang.

Dikutip dari Al Jazeera, rancangan resolusi desakan gencatan senjata itu, sejatinya, telah diajukan oleh Aljazair lebih dari dua pekan lalu.

Meski begitu, pelaksanaan voting lantas terus tertunda—menyusul munculnya komentar dari Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield bahwa Washington akan memveto resolusi tersebut.

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield. Dok: TIMOTHY A. CLARY / AFP

"Amerika Serikat tidak mendukung tindakan atas rancangan resolusi ini. Jika rancangan resolusi ini diajukan untuk pemungutan suara, maka resolusi ini tidak akan diadopsi," kata Thomas-Greenfield dalam pernyataan tertulis.

Selain itu, ia menambahkan, resolusi tersebut mampu membahayakan "negosiasi yang masih rentan" antara Hamas dan Israel—yang mana menurut Thomas-Greenfield dapat mewujudkan jeda perang, serta pembebasan lebih banyak sandera.

"Sangat penting bagi pihak-pihak lain untuk memberikan proses ini peluang terbaik untuk berhasil, dan bukannya mendorong langkah-langkah yang menempatkannya—dan kesempatan untuk resolusi permusuhan yang abadi—dalam bahaya," ujarnya.

Sehubungan dengan itulah para diplomat mengatakan Aljazair pada Sabtu (17/2) kembali mendesak DK PBB supaya voting bisa digelar di pekan depan dan suatu resolusi soal kelanjutan gencatan senjata bisa diadopsi.

Rapat sidang dewan keamanan PBB. Dok: Reuters/Brendan McDermid

Namun, untuk dapat diadopsi, resolusi DK PBB membutuhkan paling sedikit sembilan suara setuju dari total 15 negara anggota dan tidak ada veto dari kelima negara anggota tetap — AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis.

Sejak 7 Oktober, AS telah berulang kali melindungi sekutu sejatinya, Israel, dari tindakan PBB dan dua kali memveto resolusi DK PBB demi membelanya. Washington juga sempat memilih abstain dua kali di DK PBB, sehingga memungkinkan badan itu untuk mengadopsi resolusi sebelumnya yang ditujukan meningkatkan pengiriman lebih banyak bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Hamas dan Israel telah menyepakati gencatan senjata pada November lalu, yang menghasilkan jeda pertempuran selama seminggu sekaligus pertukaran ratusan tahanan Palestina dengan puluhan sandera Israel di Jalur Gaza.