DKI Gelontorkan Rp 469 M Untuk Pembebasan Lahan Normalisasi Ciliwung

Sejumlah rumah semi permanen berdiri di tepi Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Selasa (27/7/2021). Foto: Aditya Pradana Putra/Antara Foto

Pemprov DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung pada 2023. Jumlah yang dianggarkan tahun ini sebesar Rp 469 miliar.

“DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) untuk kali Rp 469 miliar. Ini untuk tahun 2023,” kata Ka UP Tanah Dinas SDA, Roedito, saat dihubungi lewat pesan singkat, Selasa (21/2).

Anggaran ini untuk membebaskan lahan di 7 kelurahan terdampak pembangunan normalisasi di Jakarta Selatan hingga Jakarta Timur. Adapun rinciannya sebagai berikut;

Berdasarkan penataan wilayah, kurang lebih dibutuhkan lahan seluas 6,45 hektare, baik untuk pembangunan tanggul dan normalisasi. Saat ini kawasan tersebut sedang penataan ulang untuk perpanjangan Penetapan Lokasi atau Penlok.

Warga beraktivitas di kawasan lahan yang dalam proses pembebasan untuk proyek normalisasi sungai Ciliwung di Kelurahan Rawajati, Jakarta, Kamis (20/10/2022). Foto: Reno Esnir/ANTARA FOTO

“Semua di trase Ciliwung itu lagi perpanjangan penlok, bentar lagi akan keluar,” tuturnya.

Beberapa wilayah di kawasan Rawajati sudah mulai melakukan pembokaran lahan, bahkan sejak November 2022. Meski sudah dibongkar, Roedito mengaku masih menghitung biaya ganti rugi untuk masyarakat terdampak.

“Masih dihitung. Ini kan pasti ada prosesnya jadi nggak langsung pembayaran,” pungkasnya.

Normalisasi Kali Ciliwung ini dilakukan oleh KemenPUPR melalui BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) dengan anggaran dari Pemerintah Pusat. Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap perlu menganggarkan anggaran untuk pembebasan lahan.