DKPP Berhentikan Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni saat ditemui di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (9/9/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni. Keputusan itu berdasarkan sidang putusan pada Senin (2/12).

"Memutuskan satu, mengabulkan pengaduan teradu untuk sebagian," kata Ketua DKPP Heddy Lugito.

"Dua, menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Ummi Wahyuni selaku Ketua merangkap anggota KPU Jabar terhitung sejak putusan ini dibacakan," tambah dia.

Ketua DKPP Heddy Lugito berbincang dengan anggota DKPP J Kristiadi di sela sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan terlapor Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Latar Belakang Kasus

Kasus ini berasal dari aduan perkara perkara nomor 131-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, pada Jumat (20/9). Perkara ini diadukan Eep Hidayat. Ia mengadukan Ummi Wahyuni.

Dalam aduannya, Ummi didalilkan membiarkan dan mengamini pergeseran suara Partai NasDem atas nama Ujang Bey, Calon Anggota DPR RI nomor urut 5 Dapil Jawa Barat IX yang telah merugikan pengadu.

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni saat ditemui di kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (9/9/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan

Hasil pemeriksaan DKPP, ditemukan ada pergeseran suara Partai NasDem kepada Ujang Bey. Ummi sudah dilaporkan mengenai masalah ini.

Akan tetapi, Ummi tidak memeriksa kembali dokumen yang diadukan sehingga membuat pengadu dirugikan,

"Sebelum penandatanganan berita acara, tidak ada upaya teradu untuk melakukan pengecekan dan memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen yang akan ditandatangani," kata Anggota DKPP Raka Sandi.

"Terungkap fakta formulir Pileg DPR yang ditandatangani teradu, ada perbedaan suara NasDem pada dapil IX untuk suara partai dan calon anggota nomor 5," kata Raka.

Suasana sidang pembacaan putusan dugaan manipulasi parpol peserta Pemilu di DKPP, Jakarta, Senin (3/4/2023). Foto: Luthfi Humam/kumparan

DKPP menilai Ummi telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP memerintahkan KPU RI segera menjalankan putusan ini dan Bawaslu untuk mengawasinya.

"Tiga, memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan," kata Heddy.

"Empat, memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi putusan ini," tutup Heddy.