DPP PDIP Sudah Panggil Cinta Mega soal Main Game saat Rapur: Belum Disanksi

Anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega. Foto: DPRD DKI Jakarta

Dewan Kehormatan DPP PDIP sudah memanggil anggota DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega. Ia menjadi sorotan karena bermain game saat rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022.

Ketua Dewan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun mengatakan Cinta sudah memberikan klarifikasi. Ia menuturkan DPP sudah menerima usulan dari DPD PDIP DKI Jakarta terkait Cinta diberikan sanksi organisasi.

"Tetapi dalam mekanisme partai ini kan yang kalau dalam hukum sudah terdakwa itu punya hak juga itu memberi klarifikasi terhadap apa yang diusulkan oleh DPD. Tadi kita sudah sampaikan, sudah periksa yang bersangkutan," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Ia menyampaikan, dalam klarifikasinya Cinta mengaku pada saat kejadian hanya ingin membunuh rasa bosan dengan bermain game saat Rapat Paripurna.

"Memang beliau menyampaikan kalau waktu itu karena mereka rapatnya terlalu lama, jadi dia sempat membuka handphone dan melihat main game, tapi dia lupa tutup. Tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan, iklan game online itu masuk, tapi kan kita tidak percaya begitu saja," tuturnya.

"Kita masih butuh ada pemeriksaan tambahan dengan DPD-nya karena DPD sudah penuhi prosedur atau belum. Sesudah itu komite etik dan disiplin merekomendasikan kepada DPP untuk jatuhkan sanksi, menyangkut sanksi itu DPP yang memutuskan," ujarnya.

Lebih lanjut, Komarudin menyampaikan, DPP juga ingin mendengar dulu penjelasan dari DPD PDIP DKI Jakarta soal alasan langsung memberikan sanksi organisasi terhadap Cinta.

Menurutnya, pemberian sanksi organisasi tidak serta merta begitu saja bisa diputuskan. Apalagi tidak disertai adanya pemanggilan Cinta terlebih dahulu.

"DPD harus juga dimintai penjelasan, karena tadi menurut ibu Cinta Mega DPD langsung rapat dan memutuskan untuk memberi sanksi organisasi, itu tidak boleh. Dia harus hadir di situ dan berhak menyampaikan klarifikasi, jadi tidak bisa ada berita masuk, partai langsung memutuskan. Itu tidak bisa, PDI Perjuangan tidak boleh gitu," katanya.

Soal proses lebih lanjut terkait pemanggilan klarifikasi terhadap DPD PDIP DKI Jakarta, kata dia, akan dilakukan segara oleh pihak DPP PDIP. Khususnya bidang kehormatan.

"Satu kali saja, klarifikasi saja dengan DPD DKI Jakarta, supaya hak dia sebagai anggota partai itu juga dijamin. Tidak bisa karena media oh ada masalah anggota langsung kita tanpa kita beri kesempatan untuk dia menyampaikan masalahnya atau membela diri kita langsung dipecat itu nggak boleh," pungkasnya.