DPR Soroti Surat Malaysia soal Asap Karhutla: Teguran Keras yang Cukup Memalukan

Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membawa air untuk memadamkan kebakaran hutan Gunung Lawu di Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (6/10/2023). Foto: Mohammad Ayudha/Antara Foto

Komisi IV DPR menyoroti kondisi darurat kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Apalagi karhutla di Indonesia yang kian parah telah membuat Malaysia mengirimkan surat protes karena ikut terdampak kabut asap.

Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan mengungkapkan kekecewaannya atas gerak lamban pemerintah dalam mengatasi karhutla, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal DPR sudah mewanti-wanti sejak jauh hari.

"Kami di Komisi IV DPR RI sudah mewanti-wanti KLHK jauh-jauh hari, begitu ada prediksi dari BMKG bahwa akan terjadi kemarau panjang dan kering (El Nino). Sudah kami ingatkan KLHK untuk melakukan antisipasi sejak dini serta melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/10).

Daniel mengingatkan, peristiwa karhutla tidak mudah dikendalikan jika sudah terjadi, apalagi topografi hutan di Indonesia medannya sangat sulit.

“Seharusnya pemerintah bisa belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya sehingga bisa lebih baik dalam menghadapi situasi El Nino,” tuturnya.

Daniel Johan, Wakil Ketua Komisi IV DPR. Foto: Aria Pradana/kumparan

Komisi IV di DPR yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu menegaskan masalah karhutla yang meluas di Indonesia harus segera diatasi. Daniel lantas menyoroti surat protes yang disampaikan pemerintah Malaysia yang wilayahnya ikut terdampak kabut asap imbas karhutla di Indonesia.

“Protes dari negara tetangga adalah teguran keras yang cukup memalukan, karena bukan baru kali ini saja terjadi. Malaysia dan Singapura sudah seringkali teriak-teriak kabut asap dari Indonesia menyebabkan pencemaran udara di wilayah mereka,” sebutnya.

Protes dari negara tetangga itu dinilai Daniel telah mencederai harga diri bangsa. Hal tersebut seperti menunjukkan Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayahnya sendiri.

“Negara harus berusaha melakukan langkah terbaik mengatasi karhulta. Kita tidak ingin kegagalan dalam menyelesaikan karhutla mencoreng nama baik Indonesia,” tukas Daniel.

Karena itu, politikus PKB itu pun mendorong KLHK dan BNPB melakukan koordinasi dengan semua pihak serta melibatkan semua potensi yang ada yakni lembaga pemerintahan, pengusaha pengguna jasa hutan serta masyarakat untuk bekerja bersama-bersama mengendalikan karhutla.

"Untuk mengendalikan kejadian karhutla di beberapa tempat saat ini, pemerintah harus menggerakkan semua potensi yang ada termasuk masyarakat. Kemudian mitigasi dan pengawasan harus dilakukan untuk mencegah kejadian di tempat lain," ujar Daniel.

Tangkapan layar kondisi kabut akibat kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan pada 3 Oktober 2023. Foto: ASMC

Selain itu, Daniel juga meminta pemerintah melakukan intervensi dari sisi anggaran sehingga masalah karhutla bisa segera rampung.

"Yang paling utama anggaran untuk penanganan harus segera dianggarkan dan mendapat perhatian serius dari lintas kementerian/lembaga, ini permasalahan semua bukan hanya tanggung jawab KLHK," tegasnya.

Di sisi lain, Daniel mendorong pemerintah dan penegak hukum menindak tegas para pelaku pemburu liar yang diduga dengan sengaja membakar lahan di Taman Nasional (TN) Way Kambas, Lampung Timur. Kebakaran di tempat konservasi Gajah Sumatera itu mengakibatkan ekosistem alam dan satwa liar yang dilindungi terancam punah.

"Kami sangat prihatin dengan kebakaran lahan yang telah menyebabkan kerugian ekologi yang serius, termasuk kematian satwa liar yang dilindungi di Taman Nasional Way Kambas. Tindakan pembakaran lahan yang mungkin sengaja dilakukan oleh pemburu liar harus ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku," tutup Daniel.