DPRD DKI Geram Kabel Udara Dipasang Sembarangan: Main Tancap, Lompat-lompatan

Wakil Ketua Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Husen (anggota komisi D DPRD Jakarta), di gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/3/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Anggota Komis D DPRD Jakarta juga Wakil Ketua Pansus Raperda Jaringan Utilitas, Husen, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya pemasangan kabel udara atau Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang dilakukan sembarangan.

Hal itu disampaikannya usai rapat pembahasan peraturan daerah di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (14/4).

“Sekarang kan tadi, benar itu. Main tancap, lompat-lompatan. Kalau tancap ini cuma segini, ini tiang segede-gede gini kalau ditancap. Itu salah satu contoh kasus. Banyak lah. Bukan banyak lagi lah, Jakarta itu sudah luar biasa lah itu,” kata Husen.

Ia juga menceritakan kasus yang terjadi di kawasan Kota Bambu Selatan. Menurutnya, banyak kabel dan tiang dipasang tanpa izin yang jelas dan merusak fungsi saluran air maupun jalur pejalan kaki.

Jaringan kabel utilitas semrawut di Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

“Salah satu contoh kasus depan sekolah saya itu, ada tiang besar. Nggak ada yang tanggung jawab. Dipasang seenaknya aja itu di saluran air itu. Saluran air cuma berapa? Tiga, empat puluh senti. Bayangin aja, di tempel itu akan mengganggu jalan. Mengganggu juga jalan rakyat, masyarakat,” jelasnya.

Husen menyebut, kondisi ini diperparah dengan belum adanya kejelasan tanggung jawab dari pihak mana pun, baik dari pemilik jaringan maupun dari pemerintah terkait SJUT yang dipasang sembarangan ini.

“Enggak ada yang tanggung jawab,” tambahnya.

Jaringan kabel utilitas semrawut di Jalan Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Jumat (11/4/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Untuk itu, Pansus akan meminta paparan lebih rinci dari pihak eksekutif terkait hambatan dan kendala dalam implementasi Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Ia menyebut dari total target penataan jaringan, baru sekitar 2–3 persen yang terlaksana dalam kurun waktu lima tahun.

“Makanya saya tanya tadi tahun terakhir itu 5 tahun hanya 3 persen, persoalan Jakarta itu 100 persen mau berapa ratus tahun. Ini yang kita nggak tahu,” ucapnya.

Ia menegaskan, seluruh wilayah DKI Jakarta seharusnya menjadi target penataan, bukan hanya jalan protokol.

“Oh nggak, seluruh dong. Seluruh DKI. Nggak ada lagi cuma protokolnya,” katanya.