DPRD Jabar Minta Edukasi Seks ala Barat Difilter, Cegah Remaja Hamil Duluan

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya. Foto; Arif Syamsul Ma'rif/kumparan

Sebanyak 143 orang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Bandung. Sebagian besar dari mereka — termasuk sejumlah pelajar — mengajukan dispensasi karena hamil di luar nikah atau hamil duluan.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS, Abdul Hadi Wijaya, mengaku khawatir kasus ini terjadi di kalangan pelajar.

Hadi mengatakan, edukasi seks sepatutnya diberikan kepada pelajar sejak dini. Namun, dia kurang setuju apabila masyarakat terlalu mengadopsi edukasi seks yang berkiblat ke Barat. Sebab, visualisasi yang gamblang membuat anak malah penasaran.

“Ada yang salah kaprah tentang sex education. Ketika sex education ala Barat ditampilkan bahwa kehamilan itu terjadi ketika proses persetubuhan kemudian divisualisasi, itu justru buat anak-anak ini bahaya, yang tidak pernah terpikir, jadi terpikir,” ucap Hadi saat ditemui di Gedung DPRD Jabar di Bandung, Kamis (19/1).

Hadi menyarankan edukasi seks disesuaikan dengan situasi Indonesia yang patuh pada norma dan kesusilaan. Caranya dengan memfilter edukasi seks ala Barat dengan pengajaran materi reproduksi di sekolah dengan aman dan menarik.

Selain itu, pendidik juga harus mengimbangi edukasi seks ke pelajar dengan penguatan agama, pemahaman tentang hukum agama terkait kejadian hamil di luar nikah, dan batasan pergaulan. Dengan pembawaan materi yang mumpuni dari pendidik, tentunya hal itu bisa diredam.

“Artinya, anak ini harus dapat info cukup, informasi tentang bagaimana risiko kalau ada seks pranikah. Pendidikan reproduksi ini membuat anak harus paham bahwa pelanggaran ini itu buat masa depan dia berat,” ucap Hadi.

Ia pun menyarankan Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) di lingkungan Provinsi Jabar untuk berunding terkait polemik tersebut.

“Ini kan kewenangannya di Dinas Pendidikan, mereka ada anak-anak sekolah. Kedua di DP3AKB karena ini usia anak. Ketiga ada di Dinas Kesehatan, di mana ini supaya tidak sampai kemudian anak-anak ini yang dilahirkan jadi ini, atau melakukan proses pengguguran yang ilegal, dan lain-lain. Dinas Kesehatan harus mesti terlibat. Jadi itu ada multi stakeholder yang berkoordinasi,” ucap Hadi.

Orang tua benteng terdepan

Hadi mengimbau orang tua untuk menjaga hubungan dengan anaknya tetap harmonis. Sebab, orang tua bagaikan benteng terdepan dalam melindungi anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, menurut Hadi, situs porno di internet yang dapat diakses pun menjadi biang kerok terjadinya kasus-kasus tersebut. Dia meminta orang tua untuk mengajarkan anak cara bermedsos yang baik.

“Sesuai dengan hasrat yang tumbuh pada mereka di usia-usia itu. Habis ngelihat, masuk ke pikiran, terus sampai ke tindakan. Berperilaku sosmed yang bagus ini juga harus diperbaiki,” pungkas Hadi.

Reporter

Arif Syamsul Ma’arif