Eksklusif Dubes Lu Kang: Hanya Ada Satu China, Taiwan Bagian dari Itu

Kedatangan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan beberapa waktu lalu memicu kontroversi.

Pelosi memutuskan untuk tetap mengunjungi Taiwan di tengah kecaman dan peringatan China atas konsekuensi yang dapat ditimbulkan. Pasalnya, China berkomitmen pada kebijakan 'Satu China', yang artinya Taiwan adalah bagian dari China dan akan diklaim kembali suatu saat nanti, bagaimanapun caranya.

Sementara Taiwan yang selama bertahun-tahun menjalankan pemerintahannya sendiri, urung untuk menganut kebijakan yang sama dan menjadi bagian resmi China.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Di saat bersamaan, China menilai kedatangan Pelosi sebagai bentuk dukungan terhadap Taiwan untuk memisahkan diri dari China dan semakin menjauh dari kebijakan 'Satu China'.

Secara eksklusif, kumparan berkesempatan mewawancarai Duta Besar China untuk Indonesia, Lu Kang, mengenai apa sebenarnya sikap China terkait kunjungan Pelosi. Lu turut menuturkan alasan kenapa Taiwan harus bersatu kembali bersama Tiongkok.

Strategi apa yang akan dilakukan China demi bersatu kembali bersama saudaranya itu? apakah China akan menggunakan kekuatan militer atau jalan dama? bagaimana pula tanggapan sebenarnya China terhadap AS yang kini semakin berani menunjukkan kemesraan bersama Taiwan?

Berikut wawancara lengkap bersama Lu bersama kumparan yang digelar di kediaman dinasnya di Jakarta beberapa waktu lalu:

Dalam beberapa pekan terakhir, mata dunia terfokus pada apa yang terjadi di Taiwan. Ini berkaitan dengan kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taipei. Bisakah Anda menceritakan bagaimana China memandang tindakan AS ini?

Ketua DPR AS Nancy Pelosi berbicara di samping Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Direktur American Institute in Taiwan (AIT) Sandra Oudkirk selama pertemuan di kantor kepresidenan di Taipei, Taiwan, Rabu (3/8/2022). Foto: Kantor Kepresidenan Taiwan/Handout via Reuters

Iya. Sekarang semua sudah melihat kedatangan Ketua DPR Pelosi ke Pulau milik China, Taiwan, telah menyebabkan ketegangan yang besar. Bukan hanya di kawasan, tetapi juga di Timur dan dunia.

Kalau Anda bertanya bagaimana saya melihat hal ini, menurut saya, kunjungan ke Pulau milik China, Taiwan, pada dasarnya adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab dari pemerintah AS untuk menghasut aktivitas separatis di negara berdaulat China.

Jadi, sebenarnya ini adalah pelanggaran jelas atas norma, norma-norma dasar yang menentukan hubungan internasional. Dan ini jelas melanggar kedaulatan dan integritas China. Jadi, Anda bisa memahami mengapa China sangat mengecam tindakan ini.

Singkatnya, menurut Anda, kunjungan Nancy Pelosi merupakan sebuah pelanggaran dari kebijakan Satu China. Betul begitu?

Iya. Tentu saja. Ini jelas-jelas pelanggaran komitmen AS dalam kebijakan Satu China. Tetapi, lebih daripada itu, ini juga pelanggaran atas norma dasar yang menentukan hubungan internasional. Memberikan contoh yang sangat buruk.

Baik. Tetapi, di sisi lain AS justru berpendapat bahwa China melanggar hukum internasional. Contohnya, apa yang terjadi di Xinjiang dan Hong Kong. Apa pendapat Anda tentang hal ini?

Anda bisa bertanya kepada warga Amerika yang menganggap China melanggar hukum internasional di Xinjiang dan Hong Kong–apakah mereka setuju bahwa Xinjiang dan Hong Kong adalah bagian dari China?

Apa yang terjadi di Xinjiang dan Hong Kong adalah urusan internal China. Apa yang terjadi di Xinjiang adalah usaha bersama kelompok-kelompok etnis di sana untuk berkembang, untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dan terutama, menghentikan aktivitas separatisme dan terorisme.

Dan mungkin beberapa warga AS tidak ingin melihat itu. Apa yang terjadi di Daerah Administrasi Khusus Hong Kong adalah bukti lain. Yang terjadi pada 2019 adalah kerusuhan oleh massa. Tetapi, oleh politikus Amerika, kejadian itu digambarkan seolah pemandangan indah. Sekarang, ketertiban telah dipulihkan. Masyarakat menikmati kehidupan mereka.

Para investor menikmati bisnis mereka. Tetapi, beberapa orang Amerika, terutama di Capitol Hill, tidak ingin melihatnya.

Itu mengapa mereka menganggap China sebagai pihak yang melanggar hukum internasional?

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Ketika kami menyebut AS melanggar hukum internasional, kami tidak hanya merujuk pada Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang secara gamblang melarang campur tangan dalam urusan domestik, urusan internal negara lain, dan menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.

Itulah hukum internasional. Itu juga komitmen yang dibuat oleh pemerintah AS dalam instrumen internasional yang disetujui secara bilateral bersama dengan pemerintah China.

Itulah kebijakan Satu China. Mereka berkomitmen untuk hanya menjaga hubungan tidak resmi dengan masyarakat di Pulau Taiwan dalam kerangka kebijakan Satu China. Itulah hukum internasional.

Saya ingin tahu. Nancy Pelosi adalah pejabat tertinggi AS yang datang ke Taipei. Tetapi, mantan Ketua DPR AS, Newt Gingrich, juga sempat mendatangi Taiwan pada 1997. Tetapi, sebagaimana kata Nancy Pelosi, “China tidak terlalu mempermasalahkan kedatangan itu”. Hal yang sama juga terjadi saat lima senator AS, termasuk Ketua Komite Senat AS untuk Hubungan Luar Negeri, datang ke Taiwan. Mereka mempertanyakan, mengapa China bereaksi agresif sekarang?

Ada dua poin utama. Pertama, saya menjamin, kapan pun pihak AS mengambil tindakan yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China, terutama terkait Taiwan, China selalu dan akan seterusnya mengambil sikap sesuai yang dibutuhkan.

Itulah prinsip kami. Kedua, mengenai argumen dari pihak AS bahwa ini bukan kunjungan pertama, saya tidak tahu apakah Anda akan setuju dengan mereka atau tidak–bagaimana adanya perilaku buruk di masa lalu bisa membenarkan perilaku buruk sekarang.

Saya tidak tahu apakah Anda masih mengingat kejadian pada 1990-an saat politikus AS membawa sekantong bubuk deterjen di hadapan Dewan Keamanan PBB untuk menjustifikasi perang mereka melawan Irak. Itu kemudian menjadi lelucon, tetapi lelucon yang buruk bagi warga Irak, terutama masyarakat yang tidak bersalah di sana.

Jadi, apakah mereka berhak mengulang perilaku ini, hanya karena pernah terjadi di masa lalu? Saya rasa orang-orang tidak akan setuju, kecuali beberapa politikus AS.

Baik. Sekarang kita akan membahas latihan militer yang terjadi di sekitar Taiwan sebagai respons China atas kunjungan tersebut. Kita mendengar tentang bagaimana latihan militer itu ditujukan untuk menguji kemampuan perang pasukan gabungan TPR dan senjata-senjatanya, hingga bagaimana latihan itu adalah langkah menuju perubahan status quo di Selat Taiwan. Sesungguhnya, apa yang ingin dicapai China dari latihan militer yang baru selesai kemarin ini?

Infografik Adu Kuat Militer China-Taiwan. Foto: kumparan

Sebetulnya, TPR telah mengeluarkan pernyataan bahwa bagian latihan ini mungkin akan berakhir untuk periode sekarang.

Tetapi, kembali ke pertanyaan sebelumnya–menurut saya, pertama-tama, kita harus memastikan siapa yang mengubah status quo. Apa status quo di sepanjang Selat? Sejak awal, status quo menyatakan China Daratan dan Taiwan sebagai bagian dari China. Hanya ada satu China.

Dan itu juga komitmen yang dibuat oleh pemerintah AS dalam Tiga Komunike Bersama yang menentukan hubungan China dan AS. Tetapi, apa yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir? Pasukan separatis dan otoritas di Pulau Taiwan berusaha keras untuk memajukan gerakan separatis.

Mereka berusaha menyokong gerakan desinifikasi di Pulau Taiwan. Kita juga menyaksikan upaya AS menghasut aktivitas separatis. Jadi, yang berusaha mengubah status quo sebetulnya adalah para politikus AS yang mendukung itu dan otoritas Taiwan.

Jika itu terjadi, maka kerangka pemerintahan kebijakan China terhadap Pulau Taiwan akan berubah. Pun kebijakan China terhadap AS. Karena kami wajib merespons.

Dan saat kami merespons, tentunya kami tidak akan merespons sebagaimana sebelumnya.

Baik. Saya ingin menggarisbawahi bahwa Nancy Pelosi mengaku hanya ingin membawa perdamaian dan mempromosikan demokrasi di Taiwan. Apakah mendukung demokrasi di Taiwan sama seperti mendukung separatisme di negara itu?

Dia mengaku datang untuk membawa perdamaian. Tetapi, apa hasilnya sekarang? Bahkan sebelum dia datang, kami sudah memperingatkan berkali-kali ke pihak AS tentang konsekuensi yang dapat timbul.

Bukan hanya kami, tetapi masyarakat di kawasan. Dan bukan hanya kawasan, tetapi warga AS juga sudah memperingatkan bahwa kunjungannya bisa menyebabkan ketegangan, bukan kedamaian.

Dia tahu ini. Dia mengetahuinya bahkan sebelum datang. Jadi, sebenarnya, dia melakukannya dengan sengaja.

Untuk menciptakan kekacauan?

Iya.

Baik. Pemerintah China juga memberikan sanksi kepada Nancy Pelosi dan keluarganya sebagai akibat dari kunjungannya. Benarkah itu?

Ya, kami sudah mengumumkannya.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Jadi, bisa dibilang bahwa hubungan China-AS saat ini tidak stabil?

Ini bukan salah kami.

Terima kasih telah menggarisbawahinya. Kemhan Taiwan percaya bahwa China sedang menganalisis rencana operasional dengan menyimulasikan serangan di Taiwan melalui latihan ini, yang berarti bahwa China sedang berlatih untuk meluncurkan blokade menyeluruh, dan pada akhirnya, invasi. Apakah Anda ingin memberikan komentar?

Taiwan hanyalah bagian dari China. Pulau Taiwan adalah wilayah China. Jadi, sebenarnya, dalam kerangka wilayah suatu negara berdaulat, adalah hak pemerintah pusat untuk mengadakan latihan militer atau tindakan apa pun di wilayahnya sendiri dan perairan sekitarnya.

Mengenai apakah otoritas di Pulau Taiwan atau separatis di Pulau Taiwan mungkin memiliki kekhawatiran akan ini atau itu, ada satu penyelesaian yang mudah. Kembalilah ke prinsip dan kerangka Satu China yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada 1992, pemahaman bersama yang mengabadikan prinsip Satu China.

Bila ada separatis mana pun, pasukan mana pun, yang mencoba untuk melepaskan diri dari prinsip itu, pasti pemerintah pusat, China Daratan, berhak mengambil tindakan yang diperlukan. Itu sudah diatur dalam undang-undang nasional kami tentang gerakan separatis yang diadopsi pada 2005. UU itu diadopsi secara publik.

Dan bila itu terjadi, sebagai Duta Besar China untuk Indonesia, apa pendapat Anda dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia sebagai bagian dari kawasan?

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Saya rasa tidak banyak orang menginginkannya. Jadi, yang paling penting adalah—orang-orang yang sungguh peduli dengan perdamaian, stabilitas, kemakmuran di kawasan ini;

orang-orang yang sungguh peduli dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam Piagam PBB, yang menurut saya, menurut pengalaman saya dalam lima bulan terakhir, prinsip-prinsip semacam itu juga berlaku dalam kebijakan luar negeri Indonesia—menurut saya, yang paling penting adalah untuk semua negara, semua pemerintah, semua rakyat untuk bersatu bersama, untuk lebih keras menentang setiap gerakan, setiap upaya untuk menimbulkan masalah di kawasan ini dan untuk melestarikan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB untuk menolak setiap upaya membangkitkan gerakan separatis terhadap negara-negara berdaulat lainnya.

Kemlu kami juga telah mengumumkan bahwa kami mendukung sepenuhnya kebijakan Satu China.

Kami menghargai itu.

Apakah Anda ingin memberikan komentar tambahan?

Saya menyadari pernyataan Juru Bicara Kemlu, Teuku (Faizasyah). Dalam hal ini, saya menghargainya. Pertama, seperti yang baru saja Anda sebutkan, dia secara khusus menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia berpegang pada kebijakan Satu China.

Menurut saya, ini sangat penting. Dan kedua, di awal pernyataannya, dia secara khusus menyebutkan bahwa Kemlu telah memperkirakan bahwa langkah Nancy Pelosi dapat menjadi masalah. Mungkin menyebabkan ketegangan di kawasan ini.

Sebenarnya, menurut saya, pemerintah Indonesia menyadari rangkaian kejadian akhir-akhir ini sedari awal.

Mengenai ekonomi, saya ingin menggarisbawahi bagaimana China menghentikan sejumlah perdagangan dengan Taiwan sebagai balasan atas kunjungan itu, dengan alasan yang berkaitan dengan hama pada beberapa produk. Namun, Taiwan bersikeras bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan kepentingan politik. Menurut pendapat Anda, bagaimana masa depan hubungan perdagangan ini?

Pertama-tama, sepertinya Asosiasi Konsumen China telah membuat pengumuman publik tentang itu. Mereka adalah otoritas dari pemerintah pusat. Mereka harus bertanggung jawab. Mereka seharusnya bertanggung jawab untuk kepentingan konsumen.

Kedua, jika otoritas Pulau Taiwan percaya bahwa ini adalah semacam tindakan bermotif politik, maka mereka harus bertanya kepada diri sendiri, mengapa mereka tidak menghadapi keputusan seperti ini beberapa pekan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu?

Dan mengapa sekarang? Jika mereka sungguh peduli dengan kepentingan dan manfaat bagi orang-orang di Pulau Taiwan, maka yang paling penting bagi mereka adalah memperbaiki kesalahan dan kembali ke status quo yang sebenarnya di sepanjang Selat.

Ada beberapa analis Taiwan yang berpendapat bahwa China akan menanggung imbas dalam skenario blokade ekonomi. Taiwan juga mengeklaim bahwa China akan ‘membayar’ konsekuensi mahal dengan meluncurkan blokade. Apa pendapat Anda tentang ini? Apakah China sudah memiliki strategi untuk menghadapi situasi tersebut?

Saya tidak tahu seperti apa di Indonesia, di negara lain, tetapi untuk China—untuk pemerintah China dan rakyat China—kedaulatan dan integritas teritorial tak ternilai harganya. Jadi kami tidak dapat menakarnya dengan harga.

Saya mengerti betapa pentingnya kedaulatan bagi China karena Anda menyebutkannya beberapa kali, dan ini membuat saya mempertanyakan pernyataan Presiden AS, Joe Biden. Dia mengatakan bahwa dia akan membela Taiwan dengan cara apa pun bila China menginvasi atau menyerang Taiwan. Bagaimana China menanggapi pernyataan itu?

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Sebagaimana pernyataan saya sebelumnya, Taiwan adalah bagian dari China. Jadi, bahkan bila skenario semacam ini terjadi, ini bukan invasi. Ini hanyalah langkah-langkah yang diperlukan China untuk mencapai tujuan reunifikasi seluruh rakyat China.

Dan soal pernyataan Presiden AS, Joe Biden, Anda mungkin menyadari bahwa setiap kali dia muncul dan memberikan pernyataan semacam ini, akan ada klarifikasi yang menyusul dari pemerintah AS.

Artinya, menurut saya, AS telah diberitahu oleh pihak China berulang kali: jangan meremehkan keteguhan dan kemampuan China menjaga persatuan China, kedaulatan China, dan keutuhan wilayah China.

Ini telah dibuktikan oleh sejarah. Dan akan dibuktikan dengan sejarah pula bila masih ada yang meragukannya.

Taiwan mengadakan latihan militer untuk berjaga-jaga dari kemungkinan invasi China. Mereka menganggap China akan menyerang Taiwan, tetapi Anda bilang itu untuk menjaga kedaulatan.

Itu sebabnya saya membuat Anda tetap waspada. Ada gerakan, ada kekuatan di Pulau Taiwan yang mencoba mendorong aktivitas separatis dari dalam. Kita harus waspada akan hal itu. Itu tidak hanya akan menimbulkan konsekuensi di sepanjang Selat.

Saya ingin kembali membahas reunifikasi pada akhir sesi kita. Tetapi, sekarang saya ingin bertanya tentang industri microchip di China, AS, dan Taiwan. Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan mungkin menjadi awal kerja sama industri microchip. Artinya, persaingan intensif antara China dan AS akan semakin menegang. Bagaimana China akan menanggapinya?

Sepertinya kemarin atau dua hari yang lalu pemerintah China telah mengeluarkan pernyataan kami tentang UU CHIPS and Science yang diadopsi oleh AS. Sejak awal, kami telah memperjelas bahwa segala upaya untuk mendistorsi pasar dan mengintervensi pasar internasional dengan cara yang tidak pantas akhir-akhir ini tidak dapat diterima.

Anda bisa melihat bahwa saat mengadopsi RUU ini, pemerintah AS mengatakan bahwa RUU ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri AS. Tetapi, sejak awal, orang-orang cukup mencurigai kesesuaian RUU itu dengan komitmen AS di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia/World Trade Organization).

Itulah kebijakan Amerika, kebijakan industri mereka. Mereka mencoba melakukan subsidi besar untuk industri mereka sendiri yang bertentangan dengan ratifikasi mereka sendiri untuk menawarkan pasar di seluruh dunia.

Kembali ke efek seperti apa yang mungkin terjadi pada hubungan China-AS dan perkembangan China sendiri, saya ingin menyampaikan dua hal.

Layar yang menampilkan pertemuan virtual Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping di sebuah restoran di Beijing, China. Foto: Tingshu Wang/REUTERS

Pertama, kami menentang segala upaya campur tangan dalam kesepakatan umum tentang globalisasi dengan cara yang sangat tidak pantas yang pasti akan berdampak negatif tidak hanya pada China, tetapi semua yang terlibat dalam globalisasi.

Pertama, kami menentang segala upaya campur tangan dalam kesepakatan umum tentang globalisasi dengan cara yang sangat tidak pantas. Kita pasti harus menyadari dampaknya tidak hanya pada China tetapi semua orang yang berada di atas globalisasi.

Kedua, China tidak pernah hanya mencoba mengandalkan ‘udara’ untuk mengembangkan diri kita sendiri. Bahkan secara konstan dalam industri tersebut, Anda dapat melihatnya.

Bahkan di masa sulit, ketika China mencoba mengembangkan kompleks industri kami sendiri, yaitu pada tahun 1950-an - 1970-an, kami dihadapkan pada situasi luar yang lebih sulit lagi. Tetapi China, China kami berhasil bergerak maju. Itu saja.

Tentu saja kami masih –apakah harus mengambil kebijakan terbuka, kami percaya bahwa semua negara, semua orang, semua ekonomi, karena kami masih percaya pada kebaikan umat manusia, komunitas untuk semua umat manusia dengan masa depan bersama.

Terima kasih atas jawaban Anda. Beralih ke hubungan diplomatik. Jadi, bagaimana menurut Anda ketegangan yang sekarang terjadi dengan Taiwan akan mempengaruhi hubungan China dengan negara-negara lain, misalnya dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dengan aksi walkout dan seruan untuk menahan diri. Apa pendapat Anda tentang itu?

Petugas polisi militer bersiap untuk latihan tentang cara membimbing warga ke tempat yang aman jika terjadi serangan, di Taipei, Taiwan. Foto: Ann Wang/REUTERS

Berdasarkan pemahaman saya, terutama dalam percakapan kami dengan teman-teman Indonesia di sini, saya pikir semua negara ASEAN termasuk Indonesia dengan tegas dan gamblang menyatakan akan berpegang teguh pada kebijakan Satu China.

Jadi, menurut saya, tidak ada perbedaan substansial antara China dan negara-negara ASEAN. Perihal ketegangan sekarang, saya yakin negara-negara ASEAN memahami rentetan kejadian yang menimbulkan situasi saat ini. Seperti peribahasa China: orang yang mengikat simpul harus melepaskannya (orang yang menciptakan masalah harus menyelesaikannya sendiri; he who removes the bell from the tiger’s neck must be the person who fastens the bell).

Baik. Ini pertanyaan terakhir kami. Saya ingin bertanya tentang reunifikasi. Kemarin, Beijing baru saja merilis buku putih dan isinya menguraikan reunifikasi secara damai dengan Taiwan. Apa yang akan dilakukan China untuk mewujudkan impian itu–sementara Taiwan memiliki posisi mereka sendiri dan China bersikeras untuk mengembalikan Taiwan?

Pertama-tama, terima kasih banyak telah memperhatikan buku putih yang baru saja kami terbitkan kemarin. Saya sebenarnya telah menyiapkan terjemahan bahasa Inggrisnya untuk Anda. Itu adalah dokumen yang sangat bagus, mengulas evolusi situasi di sepanjang Selat dan kebijakan China Daratan terhadap Taiwan, terutama dalam 10 tahun terakhir.

Mudah-mudahan Anda juga bisa meluangkan waktu untuk membacanya secara mendalam. Mengenai Taiwan, ada berbagai ide berbeda dari beberapa orang tentang Pulau Taiwan.

Mari kita lihat saja fakta-fakta dasar lainnya di dunia saat ini. Di antara 193 anggota PBB, sekitar 181 anggota mengakui hanya ada satu China, dan Republik Rakyat China mewakili China.

Bukan China yang bersikeras. Kembali ke pertanyaan Anda, apa yang harus kami lakukan demi reunifikasi? Menurut saya, pada dasarnya, ada dua isu.

Pertama, kami selalu berkomitmen untuk terus mendorong upaya meningkatkan rasa saling pengertian, lebih banyak kerja sama yang menguntungkan, dan membawa kemakmuran bersama di sepanjang Selat.

Sejumlah demonstran berkumpul menggelar dukungan untuk menyambut kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi, di Taipei, Taiwan, Selasa (2/8/2022). Foto: Ann Wang/Reuters

Kedua, yang tidak kalah pentingnya, kami harus selalu waspada terhadap segala upaya untuk memisahkan Taiwan dari China. Kami harus waspada terhadap semua upaya tersebut di Pulau Taiwan.

Kami harus selalu waspada terhadap orang-orang di luar kawasan yang mencoba memicu permasalahan, membuat kekacauan, dan mencoba mengambil keuntungan dari situasi semacam ini untuk memenuhi agenda geopolitik mereka sendiri.

Ini tidak bermoral. Ini tidak mewakili kepentingan semua orang China, termasuk orang-orang di Pulau Taiwan. Ini tidak mewakili kepentingan semua orang di kawasan. Kita semua menginginkan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.

Saya ingin mencatat bahwa bila misalnya, ada tindakan separatisme di dalam Taiwan. Ada pula latihan militer di sekitar Taiwan, dan Taiwan mengira China akan menyerang Taiwan. Tetapi, saya ingin menggarisbawahi, apakah China akan benar-benar menyerang Taiwan yang merupakan bagian dari China, atau apakah China hanya akan melawan faktor eksternal tersebut?

Sebenarnya, tidak ada yang ingin melihat skenario terakhir ini terjadi. Tetapi, menurut saya, itu sudah dinyatakan dengan sangat jelas dan terbuka dalam Undang-undang Antipemisahan Nasional China (Anti-Secession Law) yang diadopsi pada 2005. Ini dinyatakan dengan sangat jelas dan gamblang.

Baik. Terima kasih. Saya sudah memastikan semua pertanyaan telah diberikan. Sekian. Terima kasih banyak, Pak Duta Besar Lu Kang, atas jawaban Anda dan atas waktu dan keramahan Anda. Terima kasih banyak.

Terima kasih banyak. Senang sekali bisa berbincang-bincang di kediaman saya dengan Anda.

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Lu Kang. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan