Fachrul Razi: Jangan Pakai TNI untuk Memihak ke Salah Satu Paslon

Eks Menteri Agama Fachrul Razi. Foto: Dok. Kemenag

Mantan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, mengecam jika ada pihak yang berupaya memanfaatkan aparat TNI/Polri untuk kepentingan politik di Pemilu 2024. Ia mengingatkan, selain melanggar UU TNI, hal ini juga berpotensi memecah kekompakan TNI/Polri.

"Saya hanya titip kepada penguasa, jangan gunakan TNI untuk memihak salah satu paslon mana pun karena itu sangat berbahaya bagi bangsa ini. Anggota akan jadi ragu, bingung. Akan banyak pimpinan, komandan, yang mungkin dulu panutan dia. Kalau sekarang [disuruh memihak], kenapa saya jadi jahat kepada mereka'," ucap Fachrul di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Fachrul lalu menyinggung masalah lain yang mungkin terjadi jika melanggar UU TNI dan membiarkan TNI berpihak di politik. Padahal, kata Fachrul, pasukan TNI telah dididik mental juangnya salah satunya dengan selalu taat dengan amanat Jenderal Sudirman yang tak memihak golongan tertentu.

"Sapta Marga mengatakan salah satunya kami ksatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Lho kok malah saya sekarang disuruh menghantam kebenaran dan keadilan. Jadi prajurit jadi bingung, gimana ini," lanjut pendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin itu.

Eks Menteri Agama Fachrul Razi. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Ia kemudian menceritakan pengalamannya berada di TNI AD saat Gedung DPR/MPR diduduki oleh mahasiswa yang berdemo. Saat itu, kata Fachrul, banyak yang tak percaya pada pasukan TNI AD.

"[Kata mereka] 'Kami enggak percaya AD', mereka sebut angkatan lain. Itu buat kami memalukan karena AD sebetulnya tidak seperti itu. Hanya karena kesalahan elemen tertentu, buat citra AD jelek. Saya titip pimpinan TNI AD, hati-hati jaga kehormatan AD. Pemerintah jangan gunakan TNI untuk dukung atau mihak salah satu calon," tegasnya.

Dalam acara itu, Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), juga hadir. JK lalu menambahkan ucapan Fachrul dengan menyebut biasanya yang paling terdampak jika sebuah institusi tidak netral adalah aparat yang jabatannya paling rendah.

Konpers Para Tokoh Bangsa menyerukan ketidaknetralan Presiden Jokowi di pilpres dan seruan mendukung Paslon 01 Anies-Muhaimin, dihadiri Din Syamsuddin hingga Jusuf Kalla di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (1/2). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

"Kasihan, jangan korbankan kepala desa, babinsa, kapolsek, dan segala [pejabat] institusi. Janganlah ini intimidasi rakyat karena pemerintahan tidak ada [yang] abadi. Gimana kalau lainnya [yang] menang?" tambah JK.

Ia menilai, dalam konflik semacam itu, orang-orang dengan pangkat tinggi bisa dengan mudah lepas dan cuci tangan sehingga tak terlalu banyak terdampak. Sehingga yang jadi korban adalah bawahan-bawahannya yang pangkatnya jauh lebih rendah.

"Tolonglah, enggak usah kasih susah rakyat. Bapak-bapak itu pensiun juga [nanti]. Sudahlah, cukuplah, nanti lagi kita kena semua," tandas JK.