Faldo: Endorsement Presiden ke Capres Lazim Asal Tak Salah Gunakan Alat Negara

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini saat menghadiri acara bertajuk Panggung Pemuda yang digelar BEM UGM di Grha Sabha UGM, Jumat (28/10). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini bicara soal fenomena endorse Jokowi kepada sejumlah pihak jelang 2024.

Menurut Faldo, endorse lazim dilakukan selama tidak menyalahgunakan aset negara.

"Endorsement presiden kepada penerusnya itu lazim. Obama endorse Hilary, dan Biden, ya ini lazim di negara demokrasi. Yang penting bukan masalah endorsenya, tapi salahgunakan infrastruktur negara untuk dorong kandidat," kata Faldo usai acara rilis survei Populi Center di Jakarta Selatan, Senin (29/5).

"Jadi endorse nggak masalah, tapi kalau salah gunakan alat negara untuk menangkan kandidat, itu baru masalah," imbuh dia.

Presiden Jokowi menerima PP Pemuda Muhammadiyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Meski begitu, Faldo tak sepakat apabila kedekatan Jokowi dengan sejumlah tokoh dikaitkan dengan endorse. Kedekatan Jokowi dengan Prabowo, misalnya, dinilai Faldo bagian dari kerja pemerintahan dan partai.

"Melihat Pak Prabowo Menteri Pertahanan dan Ketum Gerindra, melihat PDIP beliau kadernya dan partai paling banyak suaranya. Melihat Pak Airlangga adalah Menko Perekonomian dan [ketum parpol] nomor tiga di parlemen. Tentu melihat skema pemerintahan yang kita ada eksekutif, yudikatif, legislatif itu matters gitu. Jadi ya kita jangan menyudutkan, jangan cocokologi," papar dia.

Faldo memandang, Jokowi tak punya kepentingan untuk endorse demi keberlanjutan pemerintahan.

Justru menurutnya capres-cawapres yang mau tak mau harus meneruskan program Jokowi demi mendapat dukungan masyarakat.

"Soal keberlanjutan dan perubahan, tidak ada pilihan bagi capres di survei ini untuk tidak teruskan program Jokowi. Kalau ada yang tawarkan perubahan, perubahan apa yang ditawarkan? Kalau keberlanjutan, apa yang ingin dilanjutkan. Banyak yang bilang presiden itu harus endorse A/B, kalau nggak diendorse IKN enggak lanjut atau ABCD. Kalau kita liat survei, bukan presiden yang butuh endorse orang, tapi capres yang butuh lanjutkan program presiden," jelas Faldo.

"Kalau nggak lanjutkan, maka akan berhadapan dengar orang yang puas dengan Jokowi. Jokowi effect, sebenernya ini butuh ditangkap capres yang ingin menang. Yang masalah ketika capres enggak jalankan program Jokowi, maka dia akan face to face dengan masyarakat," pungkas dia.