Feri Amsari soal Usul Ubah Sistem Pilkada: Dievaluasi Kok Disimpulkan ke DPRD?

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari, melontarkan kritik terkait usulan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) oleh DPRD. Ide itu disampaikan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dan direspons positif Presiden Prabowo.

Feri pun mempertanyakan usulan tersebut. Pasalnya, kata dia, pelaksanaan Pilkada sempat disebut ingin dievaluasi. Namun, Prabowo justru mengusulkan agar ke depan kepala daerah dipilih oleh DPRD.

"Katanya Pilkada dievaluasi tapi kok sudah disimpulkan saja harus ke DPRD," kata Feri dalam unggahan di akun media sosial pribadinya, @feriamsari, dikutip Sabtu (14/12). kumparan telah mendapatkan izin untuk mengutip pernyataan Feri tersebut.

"Pilih parlemen bahkan serentak dibela oleh menteri-menteri dan pendukungnya. Sekali ini pula perlu dievaluasi tapi kesimpulan sudah didapat. Sumber referensinya Bahlil," lanjut dia.

Feri juga menyoroti terkait negara yang dicontohkan Prabowo dalam mengemukakan usulan tersebut. Negara yang dicontohkan Prabowo itu di antaranya Singapura, Malaysia, hingga India.

Menurut Feri, negara-negara tersebut, terutama Malaysia, justru memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan Indonesia.

"Malaysia itu [sistem pemerintahannya] parlementer. Eksekutifnya bercampur dengan parlemen, jadi pasti otomatis dipilih parlemen berdasarkan mayoritas pilihan rakyat," tutur dia.

"Kalau contoh Malaysia, maka Presiden tidak ada. Mau emang? Jadi negara Malaysia itu konsepnya beda. Bertentangan betul," ucapnya.

Ilustrasi KPU. Foto: Embong Salampessy/ANTARA

Tak hanya itu, kritik juga disampaikan Feri terkait tingginya biaya yang dikeluarkan saat Pilkada yang menjadi alasan perubahan sistem. Ia menegaskan bahwa sistem Pilkada secara langsung tak perlu diubah.

"Soal biaya tinggi. Loh yang suka beli semua 'perahu' siapa? Yang suka kasih rakyat money politic siapa? Terus rakyatnya yang dihukum hak pilih hilang," imbuh Feri.

"Kalau mau menguasai seluruh Pemda bilang. Strategislah. Jangan kalah lalu sistem diubah," tegasnya.

Lebih lanjut, ia pun meminta pemerintah mestinya menindak tegas calon kepala daerah (cakada) dan partai yang menggunakan praktik money politic alih-alih mengubah sistem Pilkada.

"Itu cakada dan partai-partai yang pakai uang-uang, kapan dihukumnya? Hilangkan hak kepesertaan mereka. Jangan kedaulatan pemilih yang hilang," pungkasnya.

Adapun Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Pilkada 2024 seperti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut berdasarkan kajian Golkar terkait pelaksanaan pemilu kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam acara perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di SICC, Bogor, Kamis (12/12). Dia menyebut perlu ada formulasi baru untuk merumuskan sistem politik ke depan.

"Ini Pilkada rasa Pilkades, Partai Golkar telah berpikir bahwa ke depan harus ada satu formulasi yang tepat untuk merumuskan sistem politik kita yang benar-benar baik untuk rakyat dan baik untuk negara untuk mewujudkan cita-cita reformasi kita," kata Bahlil.

Dalam acara yang sama, Prabowo pun menyambut usulan itu. Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," ujar Prabowo dalam pidatonya.