Firli Bahuri Beberkan Capaian Stranas PK 2021-2022, Apa Saja?

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait penangkapan Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan capaian kinerja dari tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) pada 2021-2022. Dalam periode tersebut, ada 3 fokus area dengan 12 pelaksanaan aksi yang dikerjakan oleh KPK dkk.

Stranas PK ini dijalankan oleh Timnas PK yang terdiri dari KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PAN RB.

"Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, Stranas PK fokus kepada 3 bidang. Pertama, terkait perizinan dan tata niaga; kedua keuangan negara; ketiga, reformasi birokrasi dan penegakan hukum," kata Firli saat membeberkan capaian Stranas PK 2021-2022 di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta, Selasa (20/12).

Firli mengatakan, ada 12 aksi pencegahan korupsi dari tiga bidang tersebut, yakni:

Adapun tiga bidang yang dipecah menjadi 12 pelaksanaan aksi tersebut yakni: mempercepat penanganan pandemi melalui integrasi sistem layanan pemerintah berbasis elektronik; mendukung operasional UU Cipta Kerja dari aspek kepastian dan percepatan perizinan untuk investasi SDA; memperbaiki bagian terlemah dari skor indeks persepsi korupsi yaitu penegakan hukum.

"2021-2022, Stranas PK melaksanakan 12 aksi melibatkan 48 kementerian/lembaga, 34 provinsi dan 57 kabupaten/kota," kata Firli.

"Kita sungguh memahami strategi nasional pencegahan korupsi secara cepat melibatkan masyarakat sipil, baik itu penyusunan rencana aksi, pendampingan, monitoring maupun evaluasi pelaksanaan aksi, setidaknya terdapat 18 CSO (civil society organization) nasional," sambung dia.

Firli mengatakan, Stranas PK ini melakukan pendekatan pendidikan dan pencegahan korupsi.

"Kita sadar tidak begitu banyak orang-orang yang bergembira dengan upaya pencegahan dan pendidikan antikorupsi yang kita lakukan, tetapi kita tidak boleh berputus asa, karena sesungguhnya hanya pendidikan lah yang dapat mengubah budaya dunia," ucapnya.

Firli kemudian membeberkan capaian dari tiga fokus area dan 12 rencana aksi tersebut. Namun hanya beberapa saja yang disebutkannya.

Pertama, soal pelabuhan. Dia mengatakan, saat ini telah dilakukan simplifikasi layanan kapal, barang hingga SP2 online serta transportasi dan pembayaran. Dengan melalui program ini, Firli menyebut sudah banyak manfaat yang dirasakan pengguna jasa dan kemudahan proses layanan kapal.

"Selain itu pada proses pelayanan barang melalui single submission kepabeanan karantina telah memberikan dampak efisiensi biaya sebesar 33,28 persen atau Rp 182,32 M dan efektivitas waktu capai 21,96 persen," ucap Firli.

Kemudian, telah juga diatur sistem transportasi terdata dan valid melalui rack identifikasi data. Sehingga, saat ini tidak semua truk bisa masuk ke kawasan pelabuhan karena sudah menggunakan sistem barcode di masing-masing truk tersebut.

"Kita juga mendorong penerapan terminal booking system. Melalui sistem ini memudahkan pengguna jasa membayar PNBP. Dari aksi pelabuhan berdasarkan laporan yang dikeluarkan UNCTAD pada September 2022 Indonesia masuk ke dalam 20 negara terbaik dunia dalam performa pelabuhan dengan nilai 24,9 kita masih berada di atas negara besar, Jerman, Prancis, Amerika, dan Kanada," ungkapnya.

Ilustrasi pelabuhan perdagangan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Kemudian, Firli mengungkapkan capaian dalam integrasi data ekspor dan impor komoditas pangan melalui sistem nasional neraca komoditas (Sinas NK). Sistem ini dibangun untuk memperkuat neraca komoditas.

Firli menyebut, sistem ini menjadi penting dalam rangka ekspor-impor sehingga menjadi transparan bagi pelaku usaha dan masyarakat. Karena nantinya kerja-kerja yang dilakukan akan berbasis data yang terintegrasi antar kementerian-lembaga.

"Pemanfaatan Sinas NK akan dorong penyerapan komoditas dari petani, pembudidaya garam dan lainnya, ketersediaan barang dan konsumsi masyarakat dan bahan baku bagi para pelaku usaha," kata dia.

"Neraca komoditas adalah tools untuk mencegah korupsi, saya mengharapkan komitmen pihak terkait untuk melaksanakannya. jangan ada lagi transaksi di luar yang diatur oleh Sinas neraca komoditas," sambungnya.

Neraca ini juga disebut akan memudahkan akses pada setiap tahapan proses kinerja di setiap kementerian lembaga terkait, seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan dan juga menyesuaikan proses bisnis pada pelaku usaha.

"Jika ini bisa dilaksanakan dengan konsisten maka kami meyakini kasus korupsi di bidang kuota ekspor impor tak akan terjadi lagi," ucapnya.

Kemudian, Firli turut bicara utilisasi NIK yang terintegrasi di bidang pelayanan administrasi kependudukan dan bantuan sosial. Stranas PK, kata dia, bersama dengan Kemensos dan Kemendagri mendorong agar NIK digunakan dalam pengelolaan data penerima bantuan sosial.

"Dengan utilisasi NIK maka kita berharap tidak ada lagi bantuan sosial yang salah alamat dan tidak tepat sasaran. Hal yang penting lagi para penyelenggara negara jauh dari perbuatan korupsi," ucapnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 di Jakarta, Jumat (9/12/2022). Foto: Dok. KPK

Firli juga menyebut Stranas PK mendukung penerapan UU Cipta Kerja, dari aspek kepastian dan percepatan perizinan untuk investasi Sumber Daya Alam (SDA). Salah satunya dengan kebijakan satu pintu yang memberikan kepastian.

"Stranas PK mengawal percepatan pengukuran hutan dan penetapan peta digital RDTR walaupun agak kita rasakan masih menemui hambatan, namun pengukuran kawasan hutan terus berjalan. Hingga akhir tahun ini sudah mencapai 90 juta hektare yang ditetapkan kawasan hutan dari total 125 juta hektare. Kita masih ada PR untuk selesaikan 35 juta hektare lagi," ucapnya.

"Kita tentu masih harus bekerja keras dalam rangka mewujudkan kemudahan usaha dan kepastian perizinan karena sesungguhnya kemudahan usaha dan perizinan akan mendatangkan investor yang datang ke sini, dan tentunya ini akan memudahkan pekerjaan Menko Marves terkait mengajak investor datang ke Indonesia," sambungnya.

Terakhir, Firli juga mengungkapkan Stranas PK turut mendukung penguatan SPTT-TI (Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi).

"Ini akan memberikan kemudahan untuk penegak hukum Polri, Kejaksaan, KPK, Pengadilan dan Ditjen PAS Kemenkumham akan mendapatkan info yang tepat perkara apa yang ditangani dan pencari keadilan dapat kepastian," ucap Firli.

"Sebagai anggota tim nasional pencegahan korupsi akan terus berikhtiar memantau mendampingi dan mengkoordinasikan upaya pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi menjadi penting karena melalui pencegahan kita menyelamatkan potensi kerugian negara. KPK telah menyelamatkan kurang lebih kerugian negara Rp 57,9 triliun tahun 2022. Hal ini kita lakukan dalam hal upaya pencegahan korupsi," pungkasnya.