Formappi Kritik Kinerja DPR yang Lamban: Dari 47 RUU, Hanya Sahkan 1

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritik kinerja DPR RI yang dinilainya lamban.

Sebab, dari 47 daftar RUU prioritas 2024, hanya RUU DKJ saja yang berhasil di sahkan.

“Hanya 1 RUU yaitu RUU Daerah Khusus Jakarta yang berhasil disahkan DPR dari 47 RUU Daftar Prioritas 2024,” kata peneliti bidang anggaran Formappi, Taryono, Senin (13/5).

Dengan begitu, DPR masih memiliki PR besar untuk menyelesaikan 46 daftar RUU prioritas 2024 di ujung masa jabatannya yang akan berakhir 1 Oktober 2024 nanti.

“Ini merupakan potret buram kinerja legislasi DPR. Dengan capaian tersebut, beban kinerja legislasi DPR masih banyak sekali,” katanya.

Formappi khawatir, dengan sisa waktu yang tidak lagi panjang, ditambah masa reses, DPR malah akan terburu-buru dalam menyelesaikan daftar panjang RUU.

46 RUU yang belum dikerjakan oleh DPR di antaranya, RUU Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Penumpukan beban legislasi di tengah sempitnya waktu untuk melakukan proses pembahasan yang berkualitas berpotensi mengurangi kualitas RUU yang dihasilkan,”

Formappi bahkan tak yakin, seluruh RUU ini rampung sebelum masa tugas berakhir.

“Bisa dipastikan seluruh sisa prolegnas prioritas tahun 2024 dan usulan RUU inisiatif DPR tersebut tidak mampu diselesaikan oleh DPR masa bakti 2019-2024,” tuturnya.

Untuk itu, Formappi mengusulkan agar DPR mengubah format kerjanya untuk masa kerja 2024-2029 agar lebih efektif. Salah satunya adalah dengan membuat daftar prioritas.

“DPR perlu mengubah pola perencanaan dan kerjanya dengan lebih mengutamakan RUU yang benar-benar prioritas dan mendesak atas kebutuhan hukum Indonesia. Kemudian menghentikan kebiasaan membuat rencana yang bombastis dan mengutak-atik daftar prioritas,” pungkasnya.