Forum Pemred Soroti Kondisi Politik Jelang 2024: Indonesia Tidak Baik-baik Saja

Suasana pertemuan Forum Pemred di kumparan. Foto: Dok. Istimewa

Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) menyoroti dinamika politik jelang Pemilu 2024. Forum Pemred menilai Pemilu 2024 merupakan momentum untuk mewujudkan negara maju dan menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran bagi masyarakat.

Namun, semakin dekat dengan pemilu justru banyak hal yang mengejutkan publik. Terutama dalam hak penegakkan hukum oleh institusi seperti KPK, Kejagung, Polri, hingga Mahkamah Konstitusi.

"Juga dalam menjalankan etika-etika demokrasi, terutama yang dilakukan Presiden, para menteri, dan juga para ketua umum partai politik. Kondisi ini berpotensi menimbulkan goncangan dan ketidakstabilan politik dan keamanan serta perekonomian nasional," jelas Forum Pemred dalam keterangannya, Senin (13/11).

Forum Pemred yang beranggotakan para pendiri dan pemimpin redaksi media arus utama pun menggelar pertemuan pada 9 November 2023. Dalam pertemuan selama 2,5 jam itu disepakati beberapa poin.

"Forum Pemred menyimpulkan bahwa saat ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ujarnya.

Suasana pertemuan Forum Pemred di kumparan. Foto: Dok. Istimewa

Ada beberapa fakta yang mendasari kesimpulan tersebut. Berikut poin-poin itu:

Suasana pertemuan Forum Pemred di kumparan. Foto: Dok. Istimewa

Berdasarkan indikasi dan fakta-fakta tersebut, Forum Pemred menyampaikan seruan ke sejumlah pihak. Pertama ke Presiden Jokowi.

Seruan untuk Presiden Jokowi

Forum Pemred meminta Jokowi fokus dan berkomitmen menjaga stabilitas politik dan keamanan, ekonomi serta sosial kemasyarakatan sampai berakhirnya masa kerja pemerintahan pada Oktober 2024. Selain itu Jokowi juga diminta melakukan konsolidasi nasional, agar kehidupan bernegara kembali normal dan kualitas demokrasi Indonesia makin membaik.

Jokowi juga diminta menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar sesuai dengan konstitusi dan aturan hukum yang berlaku berdasarkan UUD 1945 dan amanat reformasi tahun 1998.

"Menjaga integritas dan netralitas terhadap semua calon kontestan pemilu, menghindari potensi konflik kepentingan (conflict of interest), berlaku adil dan mengayomi semua peserta pemilu, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan menghentikan manuver dalam upaya memenangkan salah satu calon, demi suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas dan rahasiam," tutur Forum Pemred.

Seruan untuk Capres-Cawapres hingga Tim Pemenangan

Selain ke Jokowi, seruan juga disampaikan ke capres-cawapres, pimpinan parpol hingga tim pemenangan. Mereka diminta mengikuti semua proses pemilu sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku.

Kampanye, lanjut Forum Pemred, juga harus dijalankan secara damai, mengedepankan adu gagasan dan program. Tidak menggunakan hal-hal yang meresahkan, menghasut dan melakukan adu domba masyarakat, serta tidak menyebarkan hoaks dan menggunakan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang dapat memecah belah bangsa.

Forum Pemred juga meminta semua pihak menaati konstitusi dan tidak melakukan tindak kecurangan dalam pemilu dengan cara apa pun, apalagi memanfaatkan kekuasaan.

"Bagi capres dan cawapres maupun Tim Kampanye yang masih menjabat sebagai pejabat negara, segera mengundurkan diri dari jabatannya, tidak cukup hanya mengajukan cuti saat kampanye, untuk menutup celah memanfaatkan penggunaan fasilitas negara," tutur Forum Pemred.

Komitmen untuk bertarung politik secara fair dan etis juga menjadi seruan dari Forum Pemred. Mereka diminta tidak menciderai semangat demokrasi, dan tidak membangun pemerintahan yang otoriter.

Seruan untuk TNI, Polri dan Lembaga Penegak Hukum

TNI, Polri dan lembaga penegak hukum lainnya juga tidak lepas dari sorotan Forum Pemred. Mereka menyerukan agar lembaga penegak hukum tersebut berkomitmen menjaga stabilitas pertahanan, keamanan, dan hukum di seluruh Indonesia agar proses pemilu berjalan secara damai, lancar dan sukses.

"Tidak partisan dan bersikap adil bagi semua kontestan pemilu. Meletakkan kepentingan rakyat di atas segalanya dan tidak menjadi alat menggapai kekuasaan oleh kelompok kekuatan tertentu," jelas Forum Pemred.

Seruan untuk KPU Bawaslu DKPP

Forum Pemred menyerukan KPU, Bawaslu, dann DKPP untuk berkomitmen menjalankan semua proses pemilu sesuai dengan konstitusi dan peraturan hukum perundang-undangan. Mereka juga diminta menjalankan semua tahapan proses pemilu secara profesional, transparan, jujur, dan adil serta tepat waktu hingga tuntas.

"Menjaga kredibilitas proses dan hasil pemilu dari berbagai upaya intervensi pihak manapun," ujar Forum Pemred.

Seruan kepada Pemerntah Pusat dan Daerah

Pemerintah Pusaat dan Daerah diminta Forum Pemred untuk mempertimbangkan semangat dari Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), untuk menghentikan kecenderungan praktik KKN yang mulai terjadi lagi.

"Mempertimbangkan semangat Tap MPR No V/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam Tap MPR antara lain disebutkan, '…perlu menumbuhkembangkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, juga perlu ditumbuhkembangkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat.'" jelasnya.

Pemerintah juga diminta memastikan berjalannnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sejalan dengan Pasal 24 UUD 1945.

Sementara untuk pemegang kekuasaan di semua tingkatan, termasuk di daerah, agar menghentikan penggunaan alat negara, baik dari penegak hukum, militer, hingga sumber daya ekonomi yang ada, untuk menekan pihak yang tidak sejalan dan mendukung salah satu pasangan capres-cawapres.

Forum Pemred juga menyerukan pejabat pemerintah, pegawai pemerintahan, di pusat dan daerah, juga karyawan BUMN agar bersikap netral secara sungguh-sungguh, dan tidak memanfaatkan aset negara untuk kepentingan salah satu peserta pemilu, dan tidak menggunakan alat kekuasaan untuk mempengaruhi dan mengarahkan masyarakat ke pilihan tertentu.

Seruan untuk Pers dan Masyarakat serta Dunia Usaha

Pers juga diminta Forum Pemred untuk terus mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar berlangsung secara transparan, adil, dan demokratis.

"Bersikap profesional dengan menyebarluaskan informasi yang benar, tidak partisan, serta bebas dari intervensi pihak manapun, baik pemerintah, aparat keamanan, dan para kontestan pemilu," ujar Forum Pemred.

Forum Pemred juga meminta masyarakat berpartisipasi secara damai, tertib, toleran dalam Pemilu Serentak 2024. Masyarakat harus menjaga, mengawal dan bersuara agar Pemilu 2024 berlangsung tanpa ada kecurangan.

"Kepada lembaga negara, dunia usaha, dan semua stakeholder politik, agar benar-benar menjaga situasi yang kondusif agar pesta demokrasi kali ini tidak menjadi tekanan berat bagi perekonomian bangsa. Perhatian sungguh-sungguh terhadap dinamika perekonomian ini sangat penting. Jangan sampai Pemilu 2024 hanya menjadi hajat para elite dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dan mengorbankan perekonomian nasional," jelas Forum Pemred.

Forum Pemred juga tidak ingin Pemilu 2024 menyebabkan polarisasi di masyarakat.

"Kepada semua elemen bangsa, agar bersama-sama mendorong rekonsiliasi nasional pasca Pemilu Serentak 2024 agar tidak terjadi polarisasi yang lebih tajam di kalangan anak-anak Bangsa," pungkas Forum Pemred.